Ketua DPRD dan Bupati Madina Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan Anggaran Tahun 2022

Panyabungan,Sumut24.co DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) menandatangani nota kesepakatan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2022.

Baca Juga:

• PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.
• Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu
• Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis pada rapat paripurna DPRD Madina di Kantor DPRD, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Sabtu (24/9/22).

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis dihadiri 23 orang dari 40 Anggota DPRD aktif.

“Dari laporan sekretariat DPRD, dari 40 anggota DPRD aktif telah menandatangani bukti kehadiran sebanyak 23 orang, dengan demikian kuorum telah terpenuhi, maka paripurna bisa dilaksanakan untuk selanjutnya,” kata Erwin.

Sementara Bupati Madina HM Jafar Sukhairi Nasution dalam pidatonya menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Madina yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik serta sumbangsih pemikiran sehingga rancangan KUPA-PPAS APBD perubahan TA 2022 bisa disetujui bersama.

“Serangkaian pembahasan yang telah dilakukan Banggar DPRD Madina dengan tim anggaran pemerintah Madina, kiranya merupakan rumusan terbaik dalam menjawab berbagai persoalan dan masalah pembangunan dan perekonomian yang tengah kita hadapi sekarang,” kata Sukhairi.

Sukhairi mengatakan perubahan KUPA-PPAS tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan anggaran tahunan yang antara lain memuat substansi, strategis target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

”Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD tahun anggaran 2022 ini, maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab bersama melalui fungsi dan kewenangannya bersama,” katanya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PT.Japfa aksi Peduli Penanganan Sampah Bersama Masyarakat Di Danau Toba.

Penyidik Polres Batubara Diduga Alergi Wartawan Ditanya Soal Junaini Ditetapkan Tersangka, Halomoan Gultom : Gak Ada Hak Bapak Tanyakan Itu

Kadis Kesehatan drg Irma Suryani MKM mencanangkan Kesatuan Gerak PKK KB

Kejatisu Pastikan Soal Dugaan Korupsi PUPR Sumut Tuntas,  Mulai Kepemimpinan Bambang Pardede & Marlindo Harahap jadi sorotan

Ketua Pewarta Berikan Baju Kebesaran ke Kasi Humas dan Kanit Paminal Polrestabes Medan

Jumat Barokah dan Sambut HUT ke-7 Pewarta.co, Ketua Pewarta Bagi-bagi Sembako ke Pengemudi Betor dan Jukir