KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Simalungun l Sumut24.co Seribuan Massa Yang Mengatas namakan SPBUN ( Serikat Pekerja kebun) PTPN IV Bah jambi yang Bergabung 41 unit kebun PKS mengadakan aksi unjuk rasa menuntut Pihak Pemerintah Kabupaten Simalungun agar bertindak Tegas atas Penggarapan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Warga di Areal PTPN lV serta meminta kepada Polres dan Bupati agar bersikap Adil atas sengketa tanah yang di garap karena sudah Memakan Korban karena HGU Masih aktif dengan surat keputusan BPN HGU no 14 no 2 tahun 2003.
Baca Juga:
Ketua Umum SPBUN M. Iskandar Selasa (20/9) mengatakan kami mengikuti aturan HGU masih Aktif kami menuntut oknum aparat dan Bupati Simalungun untuk tidak berpihak kepada siapa pun tapi tunjukkan kebenaran dan keadilan jangan ada keberpihakan atas sengketa lahan yang digarap oleh Masyarakat147 KK dengan luas 125 Ha yang berada Nagori Moho kecamatan Jawa Maraja yang sudah 2 tahun lebih di garap dan Merusak Tanaman dan sudah di Tanami Tanaman Jagung, kami hanya Mengelola dan Menjaga Lahan HGU jangan jadi permainan Politik,” ujar Iskandar ditambahkan lagi tahun 2008 sudah ditanam dan mereka langsung melakukan Penggarapan seperti yang terjadi kemarin warga yang melakukan Penggarapan menganiaya karyawaan 3 orang termasuk ojak Pariris Simarmata dan Pelakunya 2 orang ditangkap Polres setelah 1 minggu namun Kasus sampai sekarang kami tidak Bangaimana Tindakan. mengenai Status HGU tahun 2004 sudah inkrah dan milik PTPN IV sebagai HGU. Untuk Pengelolaan sementara dua bulan yang lalu sudah ada Tim investigasi untuk melakukan ketentuan untuk Alas Hak Tanah kenapa Bertele- tele Tindakan Mereka sampai Sekarang tidak ada Realisasinya Bila sengketa ini tidak Selesai kami akan menurunkan 17000 orang, selama ini kami diam karena Patuh pada Peraturan serta yang di ikat untuk Mempertahankan Asset untuk Mengelola dan Menjaga, kami Mohon pihak Aparat dan Pemkab Simalungun agar tidak Berpihak tegakkan Kebenaran dan Keadilan dan kami mengambil Sikap akan tetap Menguasai lahan yang di garap Warga.
Aksi Unjuk Rasa ini diterima Sari Muda Purba Asisten l Pemkab Simalungun mengatakan kemarin mereka sudah menerima perwakilan di jalan Suri Rumah Bupati, dan Bupati RHS berkenan untuk memediasi Sengketa ini dan Menyelesaikan kronologis ini sudah lama, jadi untuk menyikapi ini akan membentuk Panitia Khusus dan melibatkan Forkominda supaya membuat keputusan yang Netral kebetulan Bupati sedang Mengikuti Rapat kami minta Besok dilanjutkan dan diminta hanya Perwakilan Saja Yang datang,” ujar.
Aksi unjuk rasa ini di kawal Oleh satuan Polres Simalungun dan massa membentangkan Spanduk Yang Bertuliskan,” kami minta Bapak Junimart Girsang sebagai anggota DPR RI tidak Mendukung Para Pengarap,” Sementara setelah mendapat Penjelasan Massa Berangsur Bubar dan Pulang.(LP
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News