Ratusan Warga Unjuk Rasa Ke PT PLS, "Tolak Perpanjangan Izin"

 

Baca Juga:

• Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII
• Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian
• Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

TAPANULI SELATAN I SUMUT24.co

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut), akan menyampaikan tuntutan ratusan massa yang menolak perpanjangan izin perusahaan kayu PT Panei Lika Sejahtera (PLS)

Hal itu diungkapkan oleh Hamdi Pulungan S. Sos, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tapsel ketika menjawab pertanyaan para pengunjuk rasa yang mempertanyakan kapan perusahaan (PT PLS) hengkang dari Bumi Tapsel.

“Pemkab Tapsel akan menyampaikan tuntutan massa ini ke pemerintah pusat, sebab, pemberian izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tidak lagi berada di pemerintahan kabupaten.

Diberitakan sebelumnya, Ratusan masyarakat ulayat Parsadaan Rim Nitahi Haruaya Mardomu Bulung Eks Kuria Sayurmatinggi, Sigalangan, Siondop, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, melakukan aksi unjuk rasa di Desa Gunung Baringin (Mosa), Kecamatan Batang Angkola, tepatnya di pintu masuk ke perusahaan PT Penai Lika Sejahtera (PLS), Selasa 15/2/22.

Menurut pantauan wartawan, aksi unjuk rasa tersebut dimulai pada pukul 12.00 WIB. Ratusan masyarakat datang berbondong-bondong dengan menaiki cold diesel. Dalam spanduk, warga menulis menolak perpanjangan izin perusahaan yang bergerak di bidang kayu loging itu.

Silih berganti tokoh masyarakat dan adat melakukan orasi di depan pintu perusahaan PT PLS itu. Ahmad Kaslan Dalimunthe (Mangaraja Siombaon), dari Kelurahan Sigalangan, Kecamatan Batang Angkola, selaku Ketua Haruaya Mardomu Bulung meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tidak memberikan perpanjangan izin kepada perusahaan itu.

Sebab, selama 20 tahun, perusahaan tidak memberikan kontribusi yang jelas kepada masyarakat yang mempunyai hak ulayat.”Sebagai perwakilan dari masyarakat, kami berharap agar pak Presiden tidak lagi memperpanjangan izin perusahaan itu,”ujarnya ketika beroperasi di hadapan ratusan warga.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sportivitas dan Jiwa Ksatria Warnai Pembukaan Kejurda INKANAS Sumut 2026 Piala Kapolda Sumut Ke-VII

Kapolda Sumut: Nugraha Sakanti Jadi Amanah, 359 Personel Naik Pangkat Diminta Tingkatkan Pengabdian

Kenakan Busana Adat Melayu, Wali Kota Tanjungbalai Semarakkan Karnaval Budaya Nusantara APEKSI XVIII

Kepala BKN RI Serahkan Penghargaan E-Kinerja Tertinggi kepada Wali Kota Tanjungbalai

Polresta Deli Serdang Ikuti Fun Walk Peringati Hari Jadi Ke-80 Kabupaten Deli Serdang dan HUT APKASI ke 26

Wali Kota Tanjungbalai Dorong Rakernas APEKSI Miliki Target Terukur dan Perjuangkan Dana Transfer Daerah