KPK Terus Awasi Sumut

Jakarta | SUMUT24 Mendagri Tjahjo Kumolo menyebutkan Sumatera Utara (Sumut), Riau, Banten dan Papua, masih terus diawasi KPK. Menurutnya ini warning (peringatan) yang harus segera diperbaiki.

Baca Juga:

• PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan
• Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026
• Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat

“Kemendagri rutin mendapatkan tamu dari BPK dan KPK. KPK menyoroti pemerintahan daerah di Sumut, Riau, Banten dan Papua. Apakah nanti mekanismenya akan mengutus perwakilan atau seperti apa, tapi ini warning,” tegas Mendagri pada Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2016, kemarin (26/9).

Tjahjo mengingatkan,aparatur negara yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK masih rendah. Hingga saat ini masih 43.882 orang PNS yang tercatat belum melapor ke KPK. “Masih rendahnya integritas penyelenggara pemerintahan daerah, antara lain masih terdapat 43.882 atau 40,60 persen wajib LHKPN yang sama sekali belum melaporkan LKPHN ke KPK,” ujar Tjahjo Kumolo.

Politisi PDIP ini menilai pemerintah daerah belum maksimal menjalankan penegawasan dan penyelenggaraan pemerintahan. Tjahjo mengatakan, di beberapa daerah masih ada kepala daerah belum memahami peraturan. “Masih banyak kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota belum paham adanya aturan berkaitan undang-undang, perda, di pemerintahannya sendiri merasa tidak bertanggungjawab,” ujar Tjahjo.

Menurut Tjahjo, saat ini banyak peraturan daerah dan perundang-undangan yang masih tumpang tindih peraturan. Dari hal itu, Tjahjo akan memangkas peraturan daerah yang dianggap abu-abu. “Negara ini negara hukum, bukan negara perundang-undangan. 43 ribu undang-undang dalam bentuk Permen, Pergub dan lain-lain yang melingkupi itu akan dipangkas dengan baik,” ujar Mendagri. (int)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PBG dan Tata Ruang Dipertanyakan, Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumut Geruduk Dinas Perkim Medan

Polresta Deli Serdang Gelar Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026

Andar Amin Harahap Ucapkan Selamat kepada Suyudi Ario Seto, Berharap Polri Makin Profesional dan Dekat dengan Rakyat

HMI Sumut Akan Demo Dinas Perkim Medan, Soroti Legalitas Bangunan di Medan Helvetia

Presiden Prabowo Lantik 14 Pejabat Baru, Muhammad Sarmuji Menjadi Menteri Perindustrian

Andi Yuslim Patawari: Bagai Air yang Terus Mengalir dan Api yang Tak Mau Padam