Personil Brimob Poldasu Lakukan Pengamanan di Pos Penyekatan Jalan Raya Medan Tanjung Morawa

Medan I Sumut24.co Tegas namun Humanis, Cara personil Brimob Polda Sumut dalam memberikan teguran dan informasi kepada masyarakat terkait PPKM Level 4 yang berlaku di Kota Medan, Rabu(28/7/21).

Baca Juga:

• Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto
• GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi
• Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Bertempat di Pos Penyekatan Jl.Raya Medan, Tanjung Morawa, personil Brimob memberhentikan kendaraan umum/pribadi yang hendak memasuki wilayah kota Medan.

Selaku Danton penugasan Ipda Binner Sitorus, S.H. mengatakan, kita bersama personil terkait lakukan pengecekan kelengkapan identitas dan pendisiplinan Prokes terhadap pengendara.

“Ini semua dilakukan guna menekan penyebaran Covid-19 dan diharapkan kita semua dapat mematuhi peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Saat ini PPKM Level 4 berlaku di kota Medan, kami imbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku dan tetap bersabar sembari berdoa agar pandemi Covid-19 ini dapat segera berlalu,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1 SST personil Kompi 4 Batalyon C Pelopor Sat Brimob Polda Sumut diturunkan guna membantu kewilayahan Polresta Deli Serdang dalam hal pengaturan , pengecekan di Pos Penyekatan.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dunia Akui Orientasi State-Driven Prabowo Subianto

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

Dugaan Alih Fungsi Kawasan HTR 1.266 Hektar di Asahan, Warga Desak Bupati Tinjau Ulang Status Koptan Mandiri

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat