Perma Kembali Demo Kejatisu, Pertanyakan Tindaklanjut Dugaan Korupsi Dana BOK 2019 Puskesmas Palas

 

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030
• Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi
• Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

 

Medan I Sumut24.co

Puluhan mhasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Dan Masyarakat Indonesia Maju (PP PERMA) datangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tuntut dugaan terkait Indikasi Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Di Dinas Kesehatan Padang Lawas dan Puskesmas Barumun Tengah, Puskesmas Huristak, Puskesmas Aek Nabara, Puskesmas Aek Nabara Barumun dan Puskesmas Sihapas. Kamis, (1/04)

Imom selaku Koordinator Aksi menyampaikan Sesuai data yang kami himpun dari berbagai sumber yang akurat dan terpercaya bahwa dan BOK tidak direalisasikan karena adanya permainan mata antara Kepala Puskesmas dengan Oknum yang mementingkan pribadi dan untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam orasinya Imom meminta Bapak Kajatisu untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Padang lawas serta Kepala Puskesmas Barumun Tengah, Puskesmas Huristak, Puskesmas Aek Nabara, Puskesmas Aek Nabara Barumun dan Puskesmas Sihapas Barumun terkait dugaan Korupsi dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).

Aksi yang kedua kali ini juga ditanggapi oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara JP. Lumban Batu yang mengungkapkan kasus ini sudah ditindak lanjuti, dan pihak Kejatisu juga sudah mengirimkan surat ke Kejari Paluta, ungkap JP. Lumban.

Dedi Arisandi setelah dikonfirmasi awak media mengungkapakan, “Ini adalah aksi kedua kami kami sangat berharap Bapak Kajati Sumatera Utara memang pro terhadap masyarakat dan segera usut tuntas kasus ini sesuai dengan, Pasal 2 (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18, Pasal 7 (1) huruf a jo Pasal 18 yaitu ancaman hukuman 20 Tahun Penjara, dan kami juga meminta agar Kejatisu memanggil Kadis Kesehatan Padang Lawas yang kami duga terlibat dalam kasus ini”, tegas Dedi.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030

Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Kapolsek Sipirok Turun Temui Warga Baringin, Serap Aspirasi dan Bahas Keamanan Lingkungan

Begal hingga Premanisme Dibidik, Timsus Serigala Sakti Bergerak Malam Hari di Padang Lawas

HUT Golkar ke-62: Dari Ziarah Pahlawan, Irsan Efendi Nasution Ingatkan Golkar soal Tanggung Jawab kepada Rakyat