Tinjau Apel Kendaraan Dinas, Wagubsu Ijeck Minta Evaluasi Pengguna Mobdis Lebih dari Satu

MEDAN I Sumut 24

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030
• Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi
• Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meminta maaf kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut agar pemeriksaan kendaraan dilakukan lebih teliti dan lengkap. Sehingga pengelolaan aset Pemprov ke depan lebih optimal.

 

Hal ini disampaikan Wagub Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, saat meninjau pelaksanaan Apel Kendaraan Dinas yang dilaksanakan di Lapangan Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Jalan Williem Iskandar, Medan, Rabu (24/3).

 

Saat meninjau, Ijeck ikut melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda empat. Dirinya menemukan beberapa kendaraan yang kondisinya cukup parah, sehingga ia meminta pemeriksanaan kendaraan dilaksanakan lebih teliti dan hasilnya dilaporkan secara lengkap.

 

“Kegiatan ini sudah dilaksanakan, tapi saya minta harus dikoreksi lagi karena pelaksanaanya tidak sesuai. Detail pemeriksaan saya minta harus dikoreksi kembali. Kepada BPKAD dan dinas terkait yakni inspektorat, BP2RD, Dinas Perhubungan, mereka hadir bukan hadir, tapi dengan tupoksinya dalam pemeriksaan. Ini harus jelas, ”tegas Ijeck.

 

Ia berharap, pelaksanaan Apel Kendaraan ini bukan hanya mengejar mobil yang ditargetkan, tapi juga mengejar hasil yang maksimal. “Kita ingin mengejar manfaatnya. Jadi hari ini, jangan kejar target, selesai dengan banyak kendaraan bukan. Kalau waktunya kurang, tambah, perpanjang, ”ujar Ijeck.

 

Dijelaskannya, pelaksanaan Apel Kendaraan ini untuk menertibkan dan menginventarisasi aset-aset kendaraan roda empat yang dimiliki Pemprov Sumut. Nantinya tidak hanya kendaraan, kata Ijeck, setelah ini akan juga dilakukan pendataan aset lainnya, baik yang bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah.

 

Ijeck juga menginginkan evaluasi terhadap pengguna mobil dinas yang disinyalir memiliki lebih dari satu mobil dinas, serta kendaraan dinas yang tidak sesuai peruntukannya. “Ada yang mobil dinasnya lebih dari satu, ini tak dibolehkan. Ada orang-orang tertentu, jabatannya tak layak dapat kendaraan, ini juga tak diizinkan, ”jelas Ijeck.

 

Dalam pelaksanaan Apel Kendaraan ini, diharapkan Ijeck juga bisa mendata unit yang dimiliki. Jika ada kendaraan yang memang sudah tidak layak, Ijeck juga meminta agar bisa dihapuskan dari aset.

 

Melalui Apel Kendaraan ini, saya meminta agar menertibkan kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan. Karena, dari hasil pemeriksaan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemprov Sumut, tunggakan kendaraan yang tidak bayar pajak adalah kendaraan dinas milik pemerintah.

 

Apel Kendaraan ini diharapkan dapat membantu Pemprov Sumut dalam melakukan efisiensi anggaran, karena, Ijeck, Pemprov tidak diizinkan membeli kendaraan baru mengingat jumlah yang ada sudah cukup.

 

“Karena periode Pak Edy dan saya, tidak diizinkan membeli kendaraan, karena jumlah yang sudah cukup banyak. Kedua kita mau efisiensi, waktu, terutama anggaran dan pengelolaan dari aset aset, kedua tanggung jawab aset, ”jelas Ijeck. (W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perkuat Sinergi dengan Ormas, Kepala Kantor Imigrasi Belawan Hadiri Silaturahmi DPW Pendawa Sumut 2025–2030

Operasi Sarang Narkoba Polres Padangsidimpuan! Kabur dengan Jebol Dinding Seng, Pria di Padangsidimpuan Akhirnya Ditangkap Polisi

Kapolres Tapsel Apresiasi 450 Prajurit Yonif 123/Rajawali Usai Tuntaskan Misi di Papua

Kapolsek Sipirok Turun Temui Warga Baringin, Serap Aspirasi dan Bahas Keamanan Lingkungan

Begal hingga Premanisme Dibidik, Timsus Serigala Sakti Bergerak Malam Hari di Padang Lawas

HUT Golkar ke-62: Dari Ziarah Pahlawan, Irsan Efendi Nasution Ingatkan Golkar soal Tanggung Jawab kepada Rakyat