Banyak Desa Tak Transparansi Anggaran, PMII Langkat-Binjai Demo Dinas PMD Langkat

Langkat I Sumut24.co

Baca Juga:

• Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi: Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif
• Pemkot Tanjungbalai Manfaatkan PRSU ke-50 untuk Promosikan Produk UMKM, Budaya, dan Peluang Investasi
• Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya

Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Langkat-Binjai, menggelar aksi demo di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Langkat, di Stabat, Kamis (28/1/2021).

Para mahasiswa ini menyoroti tentang banyaknya desa di Kabupaten Langkat tidak melakukan tranparansi anggaran Dana Desa, dan adanya anggaran gelondongan yang dimainkan desa.

Dalam orasi para mahasiswa PMII membacakan sikap tuntutannya, diantaranya: 1. Meminta Kejaksaan Langkat memanggil dan memeriksa Kepala Dinas PMD Langkat dan Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Kabupaten Langkat, terkait dugaan korupsi Kepala Desa Tanjung Putus yang telah kabur dari desa membawa sejumlah uang Dana Desa (DD). Mereka menilai Dinas PMD Langkat membiarkan fenomena tidak transparansinya penggunaan Dana Desa di Kabupaten Langkat.

2. Meminta kepada Kepala desa (Kades) se-Kabupaten Langkat menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi penggunaan Dana Desa, serta jangan ada lagi dana-dana gelondongan di APBDes.

3. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Langkat untuk berkoordinasi dengan lembaga pelayanan publik terkait pencapaian kinerja pelayanan desa berbasis TIK yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019-2024, agar dapat membedakan antara pekerjaan operasional dan pelayanan.

4. Mempertanyakan jumlah desa dan nama desa yang sudah memiliki website desa beserta linknya karena tidak terjawab pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi A DPRD Langkat beberapa waktu lalu.

5. Mengajak masyarakat desa di Kabupaten Langkat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Jangan ada lagi Dana Desa gelondongan serta jangan ada lagi kegiatan yang dilaksanakan penggunaan Dana Desa tanpa melewati mekanisme pengusulan dan penganggaran sesuai regulasi. Masyarakat desa juga harus mengetahui tujuan serta manfaat Bimtek dan Study Banding perangkat. Hal ini demi terwujudnya penggunaan Dana Desa yang ber kwalitas. Kepala desa harus mampu mempresentasi (menyampaikan) tujuan dan manfaat dari Bimtek dan Study Banding kepada masyarakat pada saat proses perencanaan APBDes bukan terkesan tertutup apalagi gelondongan.

Setelah hampir satu jam berorasi, para mahasiswa diterima masuk oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Langkat Sutrisuanto didampingi Kabid PMDK Langkat Darma Sitepu dan lainnya, untuk melakukan dialok.

Usai melakukan orasi di Dinas PMD Langkat, para mahasiswa ini melanjutkan mendatangi kantor Kejari Langkat, dan melaporkan sejumlah penyelewengan dana desa dan adanya dukaan korupsi di Dinas Kesehatan Langkat.

Ketua PC PMII Langkat-Binjai Khairul Ramadhan didampangi Ahmad Fahreza selaku Sekretaris PMII dan lainnya ketika dikonfirmasi mengatakan, bentuk aksi ini bertujuan angar desa Se-Kabupaten Langkat dapat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa. Ketidak transparansian Dana Desa oleh desa Se-Kabulaten Langkat, terkesan dibiarkan oleh Dinas PMD Langkat, sebut Khairul Ramadhan.

“Kita akan melakukan aksi kedua nantinya, kita akan bawa sejumlah kasus dugaan Korupsi ke penyidik,” sebut Khairul Ramadhan. (ayr)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rombongan UAS Dihadang Massa di Kutai Barat, Polisi: Tabligh Akbar Tetap Berjalan Kondusif

Pemkot Tanjungbalai Manfaatkan PRSU ke-50 untuk Promosikan Produk UMKM, Budaya, dan Peluang Investasi

Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya

Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah

115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat