Kasatpol PP, Damkar Kab. Pakpak Bharat Teriman Kunjungan Kerja DPRD Samosir

 

Baca Juga:

• Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya
• Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
• 115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

PAKPAK BHARAT I SUMUT24co

Peningkatan Aparatur Pemerintah di berbagai bidang dan Penegakan Perda perlu ditindakkan serta dibenahi secara berkesinambungan di Kabupaten Samosir, demikian pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pakpak Bharat dengan pembahasan pokok tentang upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat, Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba, ST, Wakil Ketua Nasip Simbolon, Ketua Komisi I DPRD Samosir Saur Tua Silalahi, ST dan Anggota Komisi I, Kepala bidang Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan, Kepala seksi Operasi Pengendalian Trantibum dan Linmas dan juga beberapa ASN Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat. Saur Martua Tamba, selaku Ketua rombongan DPRD Kabupaten Samosir mengutarakan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini selain ingin melihat Pemerintah di Kabupaten Pakpak Bharat, juga ingin berbagi pengalaman tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah sehingga Peningkatan PAD dapat dimaksimalkan serta dinamaika pemerintahan yang baik. Kasatpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat Kastro Manik, S.Sos mengatakan setiap Kabupaten memiliki persoalan dan keunikan tersendiri, sehingga Satpol PP di masing-masing Kabupaten harus menyesuaikan dengan keadaan. Dalam hal Penegakan Perda, Wakil Ketua DPRD Samosir mengatakan bahwa Samosir merupakan Kawasan Pariwisata Nasional sehingga seharusnya Samosir tidak izinkan memiliki tambang atau galian C dan masyarakat yang homogen sehingga Satpol PP kab. Samosir tidak dapat menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat, melalui Kabid Gakda Rudolf Agus Solin, ST menyatakan dalam hal Penegakan Perda melakukan kegiatan Pengawasan atau Patroli mengingat regulasi yang ada telah mengatur bahwa Penertiban ijin galian C dapat ditertibkan langsung oleh BKPM, sehingga dibutuhkan pengawasan yang berkesinambungan untuk mengetahui keadaan dilapangan namun tetap secara humanis dan mengedepankan kultur budaya lokal. Diakhir kunjungan, Ketua DPRD Samosir berharap agar Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kab. Pakpak Bharat kedepannya dapat bersinergi secara Khusus dengan Satpol PP dalam hal penegakan Keamanan dan Penertiban Masyarakat serta dalam Penegakan Perda. (rbm)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Wagub Sumut Surya Jajal Membatik di Stan Taman Budaya, Tegaskan Komitmen Lestarikan Warisan Budaya

Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah

115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan