Kasatpol PP, Damkar Kab. Pakpak Bharat Teriman Kunjungan Kerja DPRD Samosir

 

Baca Juga:

• Perpisahan Konsul Jepang, Rico Waas Dorong Peluang Kerja Sama Baru dengan Medan
• Peringati Hari Santri, Ibnu Hajar Ajak Santri Karya Nyata untuk Bangsa
• Hari Santri Nasional 2026, Ketum PP TPI Medan Ismet Danial Nasution Ajak Santri Perkuat Akhlak dan Nasionalisme

PAKPAK BHARAT I SUMUT24co

Peningkatan Aparatur Pemerintah di berbagai bidang dan Penegakan Perda perlu ditindakkan serta dibenahi secara berkesinambungan di Kabupaten Samosir, demikian pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Pakpak Bharat dengan pembahasan pokok tentang upaya Pemerintah Daerah dalam Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Satpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat, Ketua DPRD Samosir Saut Martua Tamba, ST, Wakil Ketua Nasip Simbolon, Ketua Komisi I DPRD Samosir Saur Tua Silalahi, ST dan Anggota Komisi I, Kepala bidang Penegakan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah, Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengawasan, Kepala seksi Operasi Pengendalian Trantibum dan Linmas dan juga beberapa ASN Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat. Saur Martua Tamba, selaku Ketua rombongan DPRD Kabupaten Samosir mengutarakan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja ini selain ingin melihat Pemerintah di Kabupaten Pakpak Bharat, juga ingin berbagi pengalaman tentang Upaya Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah sehingga Peningkatan PAD dapat dimaksimalkan serta dinamaika pemerintahan yang baik. Kasatpol PP Damkar dan Penyelamatan Kab. Pakpak Bharat Kastro Manik, S.Sos mengatakan setiap Kabupaten memiliki persoalan dan keunikan tersendiri, sehingga Satpol PP di masing-masing Kabupaten harus menyesuaikan dengan keadaan. Dalam hal Penegakan Perda, Wakil Ketua DPRD Samosir mengatakan bahwa Samosir merupakan Kawasan Pariwisata Nasional sehingga seharusnya Samosir tidak izinkan memiliki tambang atau galian C dan masyarakat yang homogen sehingga Satpol PP kab. Samosir tidak dapat menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP Kabupaten Pakpak Bharat, melalui Kabid Gakda Rudolf Agus Solin, ST menyatakan dalam hal Penegakan Perda melakukan kegiatan Pengawasan atau Patroli mengingat regulasi yang ada telah mengatur bahwa Penertiban ijin galian C dapat ditertibkan langsung oleh BKPM, sehingga dibutuhkan pengawasan yang berkesinambungan untuk mengetahui keadaan dilapangan namun tetap secara humanis dan mengedepankan kultur budaya lokal. Diakhir kunjungan, Ketua DPRD Samosir berharap agar Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kab. Pakpak Bharat kedepannya dapat bersinergi secara Khusus dengan Satpol PP dalam hal penegakan Keamanan dan Penertiban Masyarakat serta dalam Penegakan Perda. (rbm)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Perpisahan Konsul Jepang, Rico Waas Dorong Peluang Kerja Sama Baru dengan Medan

Peringati Hari Santri, Ibnu Hajar Ajak Santri Karya Nyata untuk Bangsa

Hari Santri Nasional 2026, Ketum PP TPI Medan Ismet Danial Nasution Ajak Santri Perkuat Akhlak dan Nasionalisme

Melalui Subuh Keliling, Kapolresta Deli Serdang Sampaikan Pesan Kamtibmas Dan Dengarkan Aspirasi Masyarakat

TP PKK Kabupaten Asahan Ukir Prestasi, Raih Juara II Lomba Vlog KILAS Tingkat Sumut

Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Anak Di Tanjungbalai, Wali Kota Siapkan Pendampingan Hukum