Opini WTP yang diraih Pemkab Langkat Memiliki Kredibiltas

LANGKAT | SUMUT24 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemerintah Kabupaten Langkat, atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, memiliki kredibiltas.

Baca Juga:

• Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah
• 115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi
• Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Opini tersebut, terang Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin, diterima Pemkab Langkat ditahun 2020, ditandai penyerahan berkas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No. 56/LHP/XVIII.MDN/06/2020, kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA oleh ketua BPK Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, pada acara penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019, di Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Medan, Rabu (24/6).

“Opini ini memiliki kredibiltas, bagi Pemkab Langkat adalah sebuah penghargaan, sebab baru kali pertama meraihnya. Pada laporan keuangan Pemkab Langkat tahun anggaran 2020, juga diharapkan dapat kembali meraih WTP,”ujar Sekda, di Stabat, Kamis (7/1).

Kredibiltasnya, sambung Sekda, karena untuk meraih opini WTP, harus melewati empat tahapan pemeriksaan yang ketat dari BPK. Yakni pemeriksaan laporan keuangan harus sesuai standar akuntasi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal serta ketaatan perundang-undangan

Selain itu, kata Sekda, laporan keuangannya sendiri, juga melewati tiga jenis pemeriksaan. Yakni pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan keuangan, dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan (SAP) Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemeriksaan kinerja, dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien dan efektif.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Termasuk pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern dan lainnya.

“Jadi singkatnya, opini WTP dapat diberikan jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. Serta secara keseluruhan, laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP,” ungkapnya.

Dari paparan itu semua, kata Sekda, dapat dipahami, opini WTP yang telah diraih, melewati proses yang telah memiliki mekanisme aturan yang berlaku.

“Jadi WTP yang diterima Pemkab Langkat memiliki kreadibilitas yang dapat diuji dimata hukum. Sebab, selain dilakukan oleh lembaga independen yakni BPK RI, juga melewati mekanisme sesuai aturan berlaku,”terang Sekda.(wit)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Buka PRSU ke-50, Wagub Sumut Surya Tegaskan PRSU Jadi Etalase Pembangunan dan Penggerak Ekonomi Daerah

115 Wartawan Kawal Publikasi PRSU Emas, Pemprov Sumut, PPSU dan FWP Perkuat Kolaborasi Informasi

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap, PLN Siap Jalankan Kebijakan Pemerintah dan Jaga Kualitas Layanan ke Masyarakat

Bupati Asahan Hadiri Pembukaan PRSU ke-50 : Harmoni Emas 5 Dekade, Buka Peluang Baru Kesejahteraan Asahan

Perkuat Sinergi dan Budaya Keselamatan, Direksi Inalum Tinjau Operasional Smelter Kuala Tanjung