KPK Sita Uang Rp1,4 Miliar dan Emas dalam OTT di BNPB, Sekretaris Utama Ikut Diamankan
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
TEBINGTINGGI | SUMUT24
Baca Juga:
Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Bappeda setempat menggelar rapat koordinasi Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Rakor TKPK) dengan menghadirkan 2 nara sumber, yakni Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Junaidi Hasibuan MM dan Ir Mutya Fadillah dari Universiitas Negeri Medan (Unimed),Senin (16/5) di Gedung Sawiyah Nasution Jalan Sutomo Tebingtinggi.
Rakor TKPK yang digelar sehari itu dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ir H Oki Doni Siregar tersebut dihadiri Plt Bappeda Drs Rehmuli Kaban Karokaro, Kepala Inspektorat Marapusuk Siregar,Kadis Kouprindag Syahnan Hasibuan MM,Camat dan Lurah se Kota Tebingtinggi serta ratusan peserta rakor dari elemen masyarakat kota setempat.
Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Junaidi Hasibuan selaku narasumber mengatakan, bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan, maka input data awal perencanaan pembangunan dari masyarakat itu memang benar-benar dibutuhkan untuk pembangunan di kelurahan dan datanya sangat akuntabel.
“Dengan adanya data akurat dari masyarakat yang diawasi masyarakat langsung ini yang kita prorgamkan, penanggulangan kemiskinan akan dapat dicapai dengan baik. Pembangunan dikatakan berhasil apabila masyarakatnya diperdayakan dalam pembangunan itu sendiri,” papar Umar Zunaidi.
Untuk itu, Wali Kota meminta kepada seluruh kepala kelurahan jangan takut melaksanakan program pembangunan di wilayah kelurahannya, baik itu untuk pembangunan insfrastruktur sarana dan prasarana di kelurahan tersebut.
“Apabila kita memang menggunakan uang tersebut dengan sebaik-baiknya tanpa ada kepentingan dibelakang dan hanya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat, pasti kita tidak akan bersinggungan dengan hukum, jadi jangan takut, peruntukkan dengan benar dan baik untuk masyarakat,” jelas Umar.
Sementara itu, Ir Mutyia Fadillah menjelaskan, bagaimana dana yang diberikan di kelurahan bisa diakomodir masyarakat baik perempuan dan laki- laki sesuai dengan kebutuhan yang ada. Mutyia mengambil contoh, bahwa kondisi toilet umum di Sumatera Utara paling buruk se Indonesia dibanding di daerah Papua di mana kebersihan selalu dijaga.
“Pembangunan toilet ini harus sesuai kebutuhan masyarakat mulai jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari anak-anak, dewasa dan lansia,” terangnya.
Sebelumnya, Plh Kepala Bapedda Kota Tebingtinggi, Remuli Kaban mengatakan dana Rp 100 juta per kelurahan se Kota Tebingtinggi untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan dalam berbagai sektor pembangunan meliputi sektor insfratruktur, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tebingtinggi.
“Kegiatan ini untuk menampung aspirasi masyarakat dalam melakukan pembangunan. Semua laporan masyarakat kita tampung, hasilnya nanti akan kita masukkan dalam program pemerintah Kota Tebingtinggi dalam rencana pembangunan menengah dan jangka panjang ( RPMJP),†terang Rehmuli.(tav)
JAKARTA SUMUT24.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan sejumlah emas dalam operasi tangkap tang
Hukum
Dr. Ramces Pandiangan Bersuara Keras, Dugaan Pengerusakan oleh Satpol PP Deli Serdang Kini Dilaporkan ke Polisi
News
FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR
News
D&rsquoLegends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan&ndashBanda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan
News
sumut24.co SimalungunWakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menyambut baik peresmian 232 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP
Umum
KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Dana Siap Pakai BNPB, Adik Kepala BNPB Ikut Terjerat
News
sumut24.co MedanPemko Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup memantau perkembangan kualitas udara menyusul sebaran kabut asap lintas batas y
kota
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (M
News
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pembanguna
Hukum
Publik Berhak Tahu! Proyek Infrastruktur Padangsidimpuan Gagal Tender, Transparansi Anggaran 2026 Dipertanyakan
News