Sekda Hasban Janji Akan Berikan Buku APBD ke Anggota Dewan

MEDAN|SUMUT24 Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) Hasban Ritonga mengatakan akan segera mengupayakan pemberian Dokumen Penjabaran APBD 2016 kepada seluruh anggota DPRD Sumut.

Baca Juga:

• Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Pimpin Penggerebekan Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Diamankan
• Dua Kali Dugaan Peristiwa Terjadi, Pria PN Ditahan dalam Kasus Pencabulan Anak di Palas
• Disdik Padangsidimpuan Keluarkan 9 Instruksi Hadapi Kabut Asap, Sekolah Diminta Waspada

“Untuk jumlah yang terbatas kepada pimpinan DPRD Sumut saya rasa sudah kami berikan, tinggal untuk masing-masing anggota yang belum. Tapi nanti saya cek lagi,” ujar Hasban saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Selasa (12/4).

Hasban mengatakan, penggandaan dokumen memerlukan biaya yang cukup besar dan juga memerlukan waktu. Menurutnya, hal tersebut merupakan alasan pihaknya hingga kini belum membagikan Dokumen Penjabaran APBD 2016 kepada tiap anggota dewan.

“Dokumen Penjabaran itu kan tebal sekali, untuk menggandakan itu kan butuh waktu dan biaya,” ujar Hasban.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz mengeluhkan sikap Pemprov Sumut yang tak kunjung membagikan Dikumen Penjabaran APBD 2016 walau telah melewati triwulan satu. Menurutnya, Pemprov Sumut bersikap tidak transparan dalam menyampaikan penjabaran APBD 2016.(ism)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang Pimpin Penggerebekan Sarang Narkoba di Tanjung Morawa, 7 Orang Diamankan

Dua Kali Dugaan Peristiwa Terjadi, Pria PN Ditahan dalam Kasus Pencabulan Anak di Palas

Disdik Padangsidimpuan Keluarkan 9 Instruksi Hadapi Kabut Asap, Sekolah Diminta Waspada

Program TMMD Kabupaten Pakpak Bharat Dipusatkan Jalan Menuju Desa Sbongkaras Kecamatan Salak

INDONESIA–MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN

Lolos Praperadilan, Status Tersangka Dhody Thahir Dinyatakan Tidak Sah, Polda Sumut Harus Evaluasi Penyidikan