Himmah Minta KPK Sadap Penyelenggara Pemilu 2019

MEDAN I SUMUT24.co Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (Himmah) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menyadap semua penyelenggara pemilu 2019 di Sumatera Utara. Tidak terkecuali KPU dan Bawaslu di kabupaten kota.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168
• Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah
• Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

Demikian dikatakan Sekretaris PC Himmah Kota Medan Asril Syahbana Hasibuan dalam keterangan persnya di Medan, Rabu 13 Februari 2019.

Menurutnya, selama ini belum pernah terungkap kejahatan politik uang dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali di republik ini. Isu yang berkembang selalu saja ada praktek jual beli suara yang terjadi. 

“Kita ingin KPK memberi contoh sekali saja di tahun ini, agar pesta demokrasi di republik ini berjalan jujur dan adil. Soal adanya isu jual beli suara khususnya pada peserta calon legslatif sudah rahasia umum terdengar nyaring di tengah-tengah masyarakat. Itulah makanya kita meminta KPK menyadap penyelenggara pemilu khususnya di Sumut,” beber Asril. 

Sejauh ini, kata Asril, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih diakui kinerjanya dalam upaya pembuktian kejahatan kerah putih melalui sistem operasi tangkap tangan (OTT) yang masif terjadi dalam proses birokrasi.

“Pasca pencoblosan tahun-tahun lalu selalu saja ada gugatan yang dilakukan calon legislatif. Permasalahannya kebanyakan soal selisih suara. Calon legislatif merasa selalu ada kecurangan yang terjadi. Maka itu kita minta KPK membuat contoh sekali OTT agar tidak terjadi lagi jual beli suara dalam demokrasi di republik ini,” terangnya.

Aktivis antikorupsi ini mengaku ada menyium bau jual beli suara yang akan terjadi di pemilu 2019 ini. 

“Polanya juga masih sama. Penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu selalu terlihat seksi oleh calon legislatif. Mereka mencoba mendekati penyelenggra melalui jalur-jalur tertentu. Caranya juga masih manual. Tidak langsung, melainkan melalui oknum-oknum tertentu. Tapi kita yakin KPK mampu menembus pola tersebut. Kita berharap ada barcon (barang contoh) yang terjadi dibuat KPK,” seru Asril. 

Kerasnya pertarungan politik di pilpres maupun di pileg yang serentak ini, sangat membuka peluang terjadinya jual beli suara untuk para calon yang memilik uang besar namun tak memiliki talenta. 

“Pengusaha yang menjadi calon legislatif saya rasa lebih cendrul melakukan hal tersebut. Bukan menuduh, karena mindset berfikir pengusaha selalu mencari untung dengan uang yang dikeluarkan. Beda dengan seorang aktivis yang maju sebagai caleg, ia pasti lebih mengutamakan pergerakan untuk bertemu dengan masyarakat, karena caleg dari aktivis saya yakini cuma punya uang cekak,” kata Asril.(W03)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pangdam I/BB Hadiri Pengungkapan 1.160 Paket Ketamine di Kapal Tanker Global 168

Wakil Bupati Asahan Hadiri Rakor Perdana Aswakada Sumut, Bangun Sinergi Kuat Demi Akselerasi Pembangunan Daerah

Dorong Kemandirian Masyarakat, PTPN IV Regional I Salurkan Rp 417,6 Juta Bantuan TJSL Triwulan III

PB Pendawa Indonesia dan PT Bank Sumut Teken MoU, Siap Dorong UMKM Binaan Naik Kelas

Dua Anak di Desa Percut Keluar dari Stunting, Jelita: Kader Harus Tetap Lakukan Pemantauan

Jabidi Ritonga: LKP PKB Sumut Siapkan Instruktur Orientasi Politik, Perkuat Kader Hadapi Pemilu 2029