Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan
Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan
kota
Bandung | Sumut24.co — Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto memicu beragam respons di ruang publik. Isu ini berkembang cepat dan menjadi perbincangan hangat di tengah dinamika politik nasional pasca pemilu.
Baca Juga:
Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut berpotensi kontroversial apabila dimaknai sebagai dorongan di luar mekanisme demokrasi yang sah. Karena itu, publik diimbau untuk menyikapinya secara rasional dan tidak terjebak pada narasi yang dapat memperkeruh suasana.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa - Senat Mahasiswa Indonesia Bidang Hukum & Antar Lembaga, Tody Ardiansyah Prabu, menyampaikan pandangan yang netral namun kritis. Ia menegaskan bahwa setiap pernyataan publik, terlebih dari tokoh intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi yang sehat, konstitusional, dan legitimate.
"Dalam demokrasi, kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar. Namun harus disampaikan secara proporsional dan tidak menimbulkan interpretasi yang dapat memicu instabilitas politik," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya membedakan kritik konstruktif dengan narasi yang berpotensi mendelegitimasi hasil demokrasi. Menurutnya, kehati-hatian dalam menyampaikan opini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang tidak produktif di tengah masyarakat yang majemuk.
Di sisi lain, FABEM–SM Indonesia mengapresiasi sikap pemerintah yang tetap fokus bekerja di tengah polemik yang berkembang. Presiden Prabowo disebut lebih memprioritaskan agenda strategis dan pelayanan kepada masyarakat.
Tody menilai langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang.
Lebih lanjut, FABEM–SM mendorong agar ruang diskusi publik tetap terbuka, namun diiringi kedewasaan dalam berpendapat. Peran akademisi, aktivis, dan tokoh publik dinilai krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.
Selama ini, FABEM–SM dikenal aktif mendorong literasi politik di kalangan mahasiswa dan alumni BEM di seluruh Indonesia melalui berbagai forum diskusi, kajian kebijakan, dan advokasi.
FABEM–SM menilai polemik ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya demokrasi yang sehat. Perbedaan pandangan, menurut mereka, tidak perlu dihindari, namun harus dikelola secara bijak dan bertanggung jawab.
"Yang terpenting adalah tetap mengedepankan dialog dan rasionalitas. Menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat, stabilitas nasional, dan kesejahteraan rakyat merupakan kunci dalam merawat demokrasi Indonesia," pungkasnya.red
Kejati Sumsel Kembali Geledah Kantor KSOP Palembang, Sita Uang dan Barang Bukti Dugaan Korupsi Pelayaran Sungai Lalan
kota
Kehadiran Gibson Panjaitan di Demo Buruh Dinilai Janggal, Tuai Sorotan
kota
Medan Sumut24.co Polemik pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang dinilai mengarah pada ajakan menjatuhkan Presiden Prabowo Subi
Politik
Penghuni Apartemen City Deli Medan Demo Pengembang, Tuntut Sertifikat, Minta Kejati dan KPK Turun Tangan
kota
Anggaran Rp238,8 Miliar, Tiga Proyek Jalan Sipiongot Masuk Tahap Pelaksanaan
kota
Urgensi Restorative Justice dan Rehabilitasi untuk Atasi Overkapasitas Lapas
kota
Kapolda Sumut Pimpin Perubahan Nomenklatur Polres Tanah Karo Menjadi Polres Karo
kota
MSRI Desak Bobby Nasution Batalkan Sewa Kontrak Travo di Biro Umum
kota
Bekasi Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan resmi memulai (kickoff) Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 202
News
MEDAN Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menekankan pentingnya aparatur sipil
Info