MSRI Desak Bobby Nasution Batalkan Sewa Kontrak Travo di Biro Umum

Baca Juga:

• SNBT 2026 Diumumkan, 6.023 Peserta Berhasil Menjadi Calon Mahasiswa Unimed
• Perkuat Pasokan Listrik Kota Medan, PLN Energize Bay Trafo Daya #4 GIS 150 kV Glugur
• Perkuat Kolaborasi Energi Berkeadilan dan Transisi Energi, Direktur Distribusi PLN Berikan Kuliah Umum Milad ke-69 UMSU

Medan - Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) mendesak Gubernur Sumatera Utara membatalkan kontrak penyewaan 1.000 KVA di lingkungan Biro Umum Setdaprovsu, karena terindikasi KKN dengan mengabaikan prinsip prinsip hukum dan administratif dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP).
"Meskipun nilainya hanya Rp 399 juta, namun setiap belanja barang dan jasa pemerintah wajib menjunjung prinsip hukum dan adminstratif, agar setiap pengeluaran uang negara memiliki payung yang jelas dan tidak terhindar dari perbuatan KKN",ujar Sekjen MSRI, Andi Nasution, kemarin.
Pada TA 2026, lanjut Andi Nasution, Biro Umum Pemprovsu melaksanakan kontrak penyewaan travo 1.000 KVA dengan CV. GM. Ironinya CV GM sendiri merupakan perusahaan yang tidak memiliki KBLI 77395, yakni Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya.
"Dari 33 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dimiliki CV GM, tidak satupun ada KBLi 77395. Padahal, belanja barang dan jasa pemerintah memang wajib mengacu pada KBLI karena menjadi standar resmi untuk mengelompokkan jenis usaha dan memastikan kesesuaian administrasi serta legalitas dalam proses pengadaan",ujarnya.
Persoalan lainnya, belanja sewa trafo tersebut sama sekali belum tercantum dalam SHS (Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana tertuang dalam Pergubsu No 48 Tahun 2025 tentang SHS Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Tahun Anggaran 2026.
"Belanja Barang dan Jasa Pemerintah tanpa mengacu kepada SHS tidak memiliki justifikasi yang kuat, karena setiap rupiah yang keluar tanpa dasar standar berpotensi menjadi temuan",ujarnya.
Indikasi KKN juga terlihat pada halaman e-katalog LKPP, dimana CV GM menayangkan sewa travo 1.000 KVA dengan nilai Rp 99.850.000 per unit. Sisi lainnya, anggaran yang dibelanjakan Biro Umum Rp 399 juta per 1 paket. Tentunya kondisi ini mengindikasikan adanya mark-up yang berpotensi merugikan negara.
"MSRI mendesak Pak Bobby Nasution untuk membatalkan kontrak tersebut serta memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang terlibat",harapnya.(***)MSRI Desak Bobby Nasution Batalkan Sewa Kontrak Travo di Biro Umum

Mimbar Suara Rakyat Indonesia (MSRI) mendesak Gubernur Sumatera Utara membatalkan kontrak penyewaan 1.000 KVA di lingkungan Biro Umum Setdaprovsu, karena terindikasi KKN dengan mengabaikan prinsip prinsip hukum dan administratif dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP).
"Meskipun nilainya hanya Rp 399 juta, namun setiap belanja barang dan jasa pemerintah wajib menjunjung prinsip hukum dan adminstratif, agar setiap pengeluaran uang negara memiliki payung yang jelas dan tidak terhindar dari perbuatan KKN",ujar Sekjen MSRI, Andi Nasution, kemarin.
Pada TA 2026, lanjut Andi Nasution, Biro Umum Pemprovsu melaksanakan kontrak penyewaan travo 1.000 KVA dengan CV. GM. Ironinya CV GM sendiri merupakan perusahaan yang tidak memiliki KBLI 77395, yakni Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi Serta Peralatannya.
"Dari 33 KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang dimiliki CV GM, tidak satupun ada KBLi 77395. Padahal, belanja barang dan jasa pemerintah memang wajib mengacu pada KBLI karena menjadi standar resmi untuk mengelompokkan jenis usaha dan memastikan kesesuaian administrasi serta legalitas dalam proses pengadaan",ujarnya.
Persoalan lainnya, belanja sewa trafo tersebut sama sekali belum tercantum dalam SHS (Standar Harga Satuan (SHS) sebagaimana tertuang dalam Pergubsu No 48 Tahun 2025 tentang SHS Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Tahun Anggaran 2026.
"Belanja Barang dan Jasa Pemerintah tanpa mengacu kepada SHS tidak memiliki justifikasi yang kuat, karena setiap rupiah yang keluar tanpa dasar standar berpotensi menjadi temuan",ujarnya.
Indikasi KKN juga terlihat pada halaman e-katalog LKPP, dimana CV GM menayangkan sewa travo 1.000 KVA dengan nilai Rp 99.850.000 per unit. Sisi lainnya, anggaran yang dibelanjakan Biro Umum Rp 399 juta per 1 paket. Tentunya kondisi ini mengindikasikan adanya mark-up yang berpotensi merugikan negara.
"MSRI mendesak Pak Bobby Nasution untuk membatalkan kontrak tersebut serta memberikan sanksi tegas terhadap pejabat yang terlibat",harapnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

SNBT 2026 Diumumkan, 6.023 Peserta Berhasil Menjadi Calon Mahasiswa Unimed

Perkuat Pasokan Listrik Kota Medan, PLN Energize Bay Trafo Daya #4 GIS 150 kV Glugur

Perkuat Kolaborasi Energi Berkeadilan dan Transisi Energi, Direktur Distribusi PLN Berikan Kuliah Umum Milad ke-69 UMSU

Kabiro Sumut24 Group Silaturrahmi dengan Bupati Pasaman Barat, Siap Bangun Kolaborasi Informasi

Kapolres Padangsidimpuan Hadiri Kuliah Umum di UMTS

Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Kabiro Perekonomian Setdaprovsu Poppy Hutagalung Didesak Dievaluasi