SAS : Narasi Legitimasi dan Optimisme Bobby Nasution: Antara Realitas dan Kekhawatiran

Baca Juga:

• Forkopimca Siantar dan Instansi Terkait Tertibkan Pohon Rawan Tumbang di Jalur Vital Kecamatan Siantar
• Polda Sumut dan Konsulat Jenderal Malaysia Perkuat Sinergi Keamanan Lewat Program Lawatan Akademik Sespimti Polri
• Perkuat Kerja Sama India–Indonesia melalui ITEC, Konsul Jenderal India, Medan Terima Kunjungan Wali Kota Jambi

Medan – Sejumlah tokoh yang dimobilisasi untuk memberi apresiasi terhadap kepemimpinan Bobby Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 tampak menonjolkan optimisme terhadap masa depan provinsi ini. Namun, pernyataan mereka justru memunculkan pertanyaan: mengapa narasi semacam ini masih terus diulang, padahal kampanye telah usai dan kemenangan Bobby-Surya sudah dikukuhkan secara hukum?

Beberapa analis politik menilai bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran tentang legitimasi politik, bukan hanya legitimasi hukum. "Jika kepercayaan publik terhadap pemenang pilkada sudah kuat, maka optimisme semacam ini tidak perlu terus-menerus ditegaskan," ujar pengamat sosial politik UMSU Shohibul Ansor Siregar kepada Wartawan di Medan, Senin (10/3).

Selain itu, sorotan terhadap usia muda Bobby Nasution menjadi poin penting dalam narasi yang dibangun. Namun, cara berpikir ini dinilai sudah usang, terutama ketika melihat paradoks antara usia Bobby dan wakilnya, Surya. Kritik juga muncul atas ketidakjujuran dalam mengklaim representasi anak muda, mengabaikan tokoh lain seperti Ijeck yang juga memiliki basis kuat di Sumatera Utara.

Lebihlanjut Direktur Nbasis itu, Narasi moralitas dan komunikasi politik turut disorot. Sejumlah pihak mengingat bagaimana Pilkada Kota Medan sebelumnya menyulitkan Akhyar Nasution, yang terpaksa meninggalkan "rumahnya sendiri" akibat dinamika oligarkis dalam sistem pemilu. Ini menunjukkan bahwa politik elektoral masih jauh dari prinsip keadilan demokrasi yang ideal.

Pengalaman Bobby sebagai Wali Kota Medan juga menjadi bahan perdebatan. Keberhasilannya dinilai tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik Jokowi. Mantan Sekda Sumut, RE Nainggolan, yang juga seorang birokrat karier, diyakini memahami celah dalam narasi ini.

Di sisi lain, wacana pembangunan yang merata dan kolaborasi dengan investor dipertanyakan. Jika pendekatan yang digunakan lebih bersifat transaksional, dampaknya bisa mengulang permasalahan nasional yang ditinggalkan era Jokowi, seperti peningkatan utang negara dan konflik lahan akibat proyek strategis nasional (PSN).

Ditambahkan Dosen Fisipol UMSU itu, Dalam konteks ini, peran civil society menjadi krusial dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Pengawasan legislatif yang lemah di Medan selama lima tahun terakhir diharapkan tidak terulang di tingkat provinsi.

Di tengah berbagai pernyataan optimisme yang digaungkan, satu hal yang tampak jelas: ada kecemasan besar di baliknya. Bobby Nasution diharapkan tidak larut dalam narasi yang justru bisa berbalik menjadi beban politik ke depan. Sementara itu, media dan publik perlu tetap kritis terhadap realitas demokrasi dan pembangunan di Sumatera Utara,pungkasnya. Red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Forkopimca Siantar dan Instansi Terkait Tertibkan Pohon Rawan Tumbang di Jalur Vital Kecamatan Siantar

Polda Sumut dan Konsulat Jenderal Malaysia Perkuat Sinergi Keamanan Lewat Program Lawatan Akademik Sespimti Polri

Perkuat Kerja Sama India–Indonesia melalui ITEC, Konsul Jenderal India, Medan Terima Kunjungan Wali Kota Jambi

PAC PKN Medan Marelan Apresiasi Langkah Tegas Polrestabes Medan Berantas Begal, Rayap Besi, Rayap Kayu dan Pompa

PAC PBB Percut Sei Tuan Apresiasi Langkah Tegas Polrestabes Medan Berantas Begal, Rayap Besi, Rayap Kayu dan Pompa

Dana Rp 8,45 Miliar Terselamatkan! P3SRS Plaza Asia Jadi Role Model Tata Kelola Gedung Perkantoran Profesional di SCBD Jakarta