KPU Sumut Gelar Rakor Penguatan Kelembagaan kepada Penyelenggara Badan Adhoc: Memastikan Kelancaran

sumut24.co - Medan

Baca Juga:

• Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan MK Menetapkan Bobby - Surya Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025 - 2030
• KPU Sumut Buka Kegiatan Diseminasi Hasil Riset Pilgubsu 2024
• KPU Sumut Gelar Rakor Persiapan Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah

KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan kepada Penyelenggara Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Hotel JW Marriot, Medan, Sabtu (16/11/2024).

Komisioner KPU Sumut, El Suhaimi mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting memastikan kelancaran dan integritas pelaksaan Pilkada 2024.

Adapun peserta dari kegiatan ini anggota KPU kabupaten/kota yang membidangi sumber daya manusia. Dan, panitia pemilihan kecamatan dari berbagai kabupaten/kota.

"Penguatan kelembagaan badan adhoc ini untuk memantapkan solidaritas dan koordinasi antara penyelenggara pemilihan. Lalu, memberikan pemahaman yang mendalam kepemiluan kepada jajaran hingga tingkat PPK," ujarnya.

Ia menambahkan, lewat kegiatan penguatan ini diharapkan PPK bisa melakukan manajemen badan Adhoc yang berada di bawahnya. Seperti, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Pada intinya kegiatan ini mengingatkan tugas dalam pelaksanaan pemilu pada 27 November 2024 mendatang," katanya.

Dia mengungkapkan, suksesnya penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari kesiapan penyelenggara di semua tingkatan.

Maka dari itu, Sumut dengan jumlah pemilih yang cukup besar harus dilakukan persiapan yang matang.

Sedangkan, Anggota DKPP RI, Muhammad Tio Aliansyah yang menjadi narasumber pada acara tersebut menyampaikan proses penanganan pengaduan di DKPP dimulai dengan verifikasi administrasi dan materi.

Bila pengaduan memenuhi syarat, lanjut dia, maka diberi Waktu tujuh hari kepada pelapor untuk melengkapi kekurangannya.

"Kalau dinyatakan lengkap, pengaduan akan dilimpahkan ke bagian persidangan untuk dijadwalkan," ujarnya.

Ia menuturkan, ada berbagai jenis pelanggaran etika yang sering terjadi. Seperti pelanggaran profesionalisme.

"Ada pengaduan tidak netral, melanggar prosedur hingga dugaan perilaku tidak patut. Contohnya, ada tindakan kekerasan atau dugaan perbuatan asusila oleh penyelenggara pemilu. Kami memproses kasus-kasus sesuai dengan bukti yang ada," katanya. (rel)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan MK Menetapkan Bobby - Surya Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Periode 2025 - 2030

KPU Sumut Buka Kegiatan Diseminasi Hasil Riset Pilgubsu 2024

KPU Sumut Gelar Rakor Persiapan Penyelesaian Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah

KPU Sumut Rakor Standarisasi Kehumasan

KPU Sumut Terima Penghargaan Kategori KPU Provinsi Terbaik

KPU Sumut Gelar Santunan dan Doa Bersama Anak Yatim