DPRD Karo Agendakan RDP, Usai Pengesahan APBD TA 2016

Tanah Karo |SUMUT24

Baca Juga:

• Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit
• Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi
• Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

DPRD Karo  menjadwalkan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Komisi C tentang persoalan krisis air bersih di Karo usai pengesahan APBD TA 2016 guna menindak lanjuti atas laporan dari masyarakat yang masuk ke DPRD Karo. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Karo Dra Lusia Sukatendel MSP kepada seorang konsumen dari PDAM Tirta Malem, Lloyd Reynold Ginting (37)  di gedung DPRD Karo, Jumat (28/1). Lloyd Reynold Ginting mewakili ratusan pelanggan PDAM Tirta Malem yang ada di  Kabanjahe  telah melayangkan surat  pada bulan Desember 2015 lalu untuk meminta DPRD Karo gelar RDP untuk atasi air bersih di daerah tersebut.

Menurut Lusia, Komisi C DPRD Karo akan  mengundang pihak- pihak terkait seperti  PDAM Tirta Malem dan masyarakat sehingga dapat mengetahui persoalan krisis air bersih di daerah ini. Karena selama ini pasokan air bersih telah bertahun-tahun tahun tidak normal bagi pelanggan di Kabupaten Karo terutama di Kabanjahe. Sehingga masyarakat untuk memperoleh air bersih harus membeli beberapa jerigen tiap harinya yang tentu jumlah tidak sedikit.

“Apabila dalam RDP itu perlu diperluas untuk atasi krisis air bersih maka  digelar lintas komisi,”katanya. Ia juga meminta kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana SH untuk melakukan terobosan guna mencari  solusi jangka pendek dan jangka panjang mengatasi persoalan krisis air bersih di daerah ini yang telah bertahun-tahun lamanya. Disamping itu juga, Bupati Karo juga harus memperhatikan dari segi manajemen stuktur organisasi PDAM Tirta Malem apakah telah tepat  di perusahaan daerah milik Pemkab Karo itu dan juga orang-orang yang duduk di bagian pengawasan PDAM Tirta Malem. Lloyd Reynold Ginting (35) warga Kabanjahe mengharapkan dengan dilaksanakan RDP di komisi C, akan ada solusi  terbaik sehingga permasalahan  bisa diatasi  dengan baik  dan masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mendapatkan air bersih. Ia juga meminta Bupati Karo Terkelin Brahmana untuk mengerahkan tim terkait dari Pemkab Karo agar memaksimalkan peran PDAM Tirta Malem untuk mengatasi kesulitan air bersih yang sudah berpuluh-puluh tahun dirasakan khususnya warga Kabanjahe. Disamping itu, ia meminta kepada  Bupati Karo Terkelin Brahmana harus membuat skala prioritas untuk atasi krisis air bersih di daerah ini yang sangat dibutuhkan bagi hajat hidup orang banyak “Kabupaten Karo   yang berpenduduk 350 ribu jiwa lebih   butuh konsumsi air berkualitas. Hal itu guna mendukung penyediaan makanan bersih, pelayanan kesehatan, dan kelancaran produksi di sektor industri rumah tangga,”katanya. Sebagaimana disiarkan SIB sebelumnya puluhan warga menggelar aksi simpatik penggalangan dana dengan pengumpulan koin untuk disumbangkan ke Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Malem untuk mengatasi krisis air bersih di Karo.  Dana tersebut nantinya akan digunakan membeli mesin pompa. Aksi  itu dimotori Lloyd Reynold Ginting (35) warga  Kabanjahe. Aksi pengumpulan koin ini  mereka laksanakan merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kinerja PDAM Tirta Malem karena tidak mampu mengatasi krisis air bersih di daerah ini, apalagi untuk mengganti As (baut) mesin pompa yang sudah berusia tua. (LIN)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Kantor Koptan Mandiri Bak "Gubuk Derita" di Tengah HTR 1.266 Hektar yang Beralih Jadi Lahan Sawit

Rukun Sembiring Satukan Kader, Mada LMP Sumut Percepat Penguatan Organisasi

Kejaksaan Sita Lebih dari 104 Ton Timah Milik Terpidana Tamron alias Aon untuk Bayar Uang Pengganti Korupsi

Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

Bupati Pakpak Bharat Hadiri Kunjungan Direktur Kementan, Dorong Kebangkitan Kopi sebagai Penopang Ekonomi

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR