Pengumuman Lelang Jabatan Terganjal PP No 18

MEDAN | SUMUT24 Sampai saat ini Pemprovsu belum juga membuka lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang lowong dan memang perlu pergantian. Sekdaprovsu Hasban Ritonga yang dikonfirmasi kepada Wartawan, Rabu (17/8) Mengatakan, Pembukaan lelang jabatan yang akan diikuti pejabat Kab/kota se Sumut kemungkinan dalam waktu dekat akan dilaksanakan, begitu juga pembentukan Panselnya, apalagi dengan adanya instruksi Mendagri  harus menyesuaikan dengan PP No 18 tentang SKPD yang akan digabungkan artinya menjadi pertimbangan kita juga, karena ada beberapa perangkat SKPD yang akan digabungkan atau Merger dan mana-mana yang akan dimerger selanjutnya, Ucapnya. Jadi itulah yang turut menjadi pertimbangan kita. Memang belum pasti penggabungan SKPD tersebut, Seperti BPPT dengan Penanaman Modal daerah dan Investasi, Bakorluh dengan rumpun pertan.      Rrwiannya. Kalau biro aset dan Dispenda tidak mungkin kita merger, karena memang memiliki fungsi masing-masing dan lingkunya luas sehingga tidak mungkin digabungkan, Ucapnya. Memang rekomendasi dari KASN sudah keluar sehingga kita akan rapat dulu tentang lelang jabatan tersebut. Setelah rapat dulu lah baru nanti kita beri tahu hasilnya, makanya lelang belum kita umumkan, Ucapnya. Pas waktunya nanti pasti kita umumkan, apalagi sesuai Pergub kab/kota boleh ikut lelang, Ucapnya.(W03)

Baca Juga:

• Ijeck Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut, Bendahara Golkar Tapsel Terjaring OTT KPK
• OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur
• Kapolres Pakpak Bharat Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke 79 Tahun

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Ijeck Dukung KPK Berantas Korupsi di Sumut, Bendahara Golkar Tapsel Terjaring OTT KPK

OMMBAK Sumut Pertanyaan APH Tindak lanjut Dugaan Korupsi Desa Suka Damai Timur

Kapolres Pakpak Bharat Pimpin Upacara HUT Bhayangkara Ke 79 Tahun

Breaking News, KPK Geledah Kantor PUPR Sumut Topan Ginting Terkait OTT

Dugaan Korupsi Proyek Stadion Kebun Bunga Libatkan Alexander Sinulingga, BPK Temukan Kerugian Rp687 Juta

DPRD Sumut Sebut Dinas PUPR Sengaja Menghindari Pengawasan Terkait Proyek Jalan Di Padang Lawas