Jumat, 20 November 2026

Pertumbuhan Ekonomi Sumut 4,86 Persen, Shohibul Anshor Bongkar Paradoks Kesejahteraan: Siapa Menikmati Keuntungan?

Administrator - Jumat, 20 November 2026 15:47 WIB
Pertumbuhan Ekonomi Sumut 4,86 Persen, Shohibul Anshor Bongkar Paradoks Kesejahteraan: Siapa Menikmati Keuntungan?

Medan | Sumut24.co

Baca Juga:

Stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sepanjang 2026 ternyata belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Di balik angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,86 persen pada triwulan III-2026, masih tersimpan persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya, lemahnya daya beli, hingga ketidakmerataan pembangunan antarwilayah.

Kondisi tersebut disoroti Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU), Shohibul Anshor Siregar. Ia menilai Sumatera Utara sedang menghadapi paradoks keadilan ekonomi: indikator makroekonomi terlihat stabil, tetapi manfaat pertumbuhan belum dinikmati secara merata oleh masyarakat.

Menurut Shohibul, pertumbuhan ekonomi Sumut meningkat dari 4,53 persen pada 2025 menjadi 4,98 persen pada triwulan I, 5,06 persen pada triwulan II, dan 4,86 persen pada triwulan III-2026. Namun, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.

"Pertumbuhan yang tampak stabil di atas kertas belum menjawab persoalan mendasar tentang siapa yang menikmati nilai tambah dan siapa yang menanggung kerentanannya," ujar Shohibul saat dimintai pandangan terkait dinamika ekonomi Sumatera Utara, usai FGD Indonesia First: Pasal 33 UUD 1945 yang dihadiri anggota DPD RI di Kampus UISU Medan, Jumat (20/11/2026).

Hilirisasi Dinilai Belum Berpihak kepada Petani

Shohibul menilai struktur ekonomi Sumatera Utara masih terlalu bergantung pada sejumlah sektor utama, yakni pertanian, kehutanan dan perikanan sekitar 24–25 persen, industri pengolahan 18–19 persen, perdagangan 18–19 persen, serta konstruksi 12–13 persen.

Ketergantungan terhadap komoditas perkebunan, terutama kelapa sawit dan karet, membuat perekonomian Sumut rentan terhadap gejolak harga global dan perubahan cuaca. Hal itu terlihat dari perlambatan pertumbuhan sektor pertanian yang hanya mencapai 2,04 persen pada triwulan III-2026.

Kritik lebih tajam diarahkan terhadap model hilirisasi yang berkembang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kawasan Industri Medan (KIM), dan Kuala Tanjung.

Menurutnya, hilirisasi yang didominasi integrasi vertikal perusahaan besar belum otomatis memberikan nilai tambah yang sebanding bagi petani rakyat.

Petani sawit swadaya, misalnya, masih berada pada posisi tawar lemah karena hanya menjual tandan buah segar (TBS). Sementara keuntungan lebih besar dari industri oleokimia dan produk turunan justru dinikmati pemilik modal besar.

Persoalan lainnya adalah ketimpangan pembangunan wilayah. Investasi dan infrastruktur logistik dinilai masih terkonsentrasi di Pantai Timur, sedangkan Pantai Barat dan Kepulauan Nias menghadapi persoalan konektivitas serta tingginya biaya distribusi.

"Model hilirisasi yang padat modal juga tidak selalu menghasilkan penyerapan tenaga kerja lokal yang besar. Sementara beban kerusakan lingkungan, banjir dan degradasi lahan justru dirasakan masyarakat di sekitar kawasan hulu dan industri," menjadi salah satu persoalan struktural yang disorotnya.

Daya Beli Masyarakat Masih Tertekan

Persoalan berikutnya adalah menyempitnya daya beli riil masyarakat di tengah besarnya potensi kebutuhan pasar domestik Sumatera Utara yang dihuni hampir 15 juta jiwa.

Shohibul mengingatkan bahwa besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB tidak serta-merta menunjukkan meningkatnya kesejahteraan.

Sebab, konsumsi masyarakat sepanjang 2026 dinilai masih banyak ditopang pembelian kebutuhan pokok dan bantuan sosial pemerintah, bukan peningkatan pendapatan riil kelas pekerja.

Dengan garis kemiskinan yang meningkat menjadi Rp743.301 per kapita per bulan pada Maret 2026, serta sekitar 1,11 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan, masyarakat berpendapatan rendah semakin rentan terhadap kenaikan harga pangan.

Dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM lokal yang menghadapi keterbatasan daya serap pasar domestik. Di sisi lain, kebutuhan ritel dan input produksi masih bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun impor.

Gini Ratio Turun, Ketimpangan Aset Belum Tersentuh

Penurunan rasio Gini Sumatera Utara menjadi 0,278 pada Maret 2026 juga tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai keberhasilan menghapus ketimpangan ekonomi.

Shohibul mengingatkan bahwa indikator tersebut lebih banyak menggambarkan distribusi pengeluaran rumah tangga, bukan pemerataan penguasaan aset produktif.

"Survei pengeluaran rumah tangga hanya memotret pemerataan konsumsi jangka pendek pada lapisan bawah hingga menengah, tetapi tidak menangkap ketimpangan penguasaan aset produktif seperti hak guna usaha perkebunan berskala luas maupun properti perkotaan," tegasnya.

Persoalan tersebut semakin kompleks dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,22 persen. Pengangguran di perkotaan, terutama Medan, berjalan beriringan dengan tingginya pekerja informal di pedesaan yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial memadai.

Dorong Koperasi Menjadi Pemilik Industri Hilir

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Shohibul mendorong pemerintah daerah mengubah orientasi pembangunan ekonomi. Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan kawasan industri dan peningkatan investasi korporasi besar.

Ia menawarkan skema kepemilikan bersama (co-ownership) melalui koperasi produsen. Dengan model tersebut, petani rakyat tidak sekadar menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga memiliki saham dan ikut mengendalikan rantai pasok industri.

Skema itu dapat diterapkan pada industri minyak makan merah, karet remah, maupun pengolahan kopi.

Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan reorientasi pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan spasial antara Pantai Timur, Pantai Barat, kawasan pegunungan, dan Kepulauan Nias.

Penguatan konektivitas logistik, kedaulatan distribusi pupuk dan benih, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, pengendalian tata niaga pangan, serta perluasan jaminan sosial bagi pekerja informal juga dinilai menjadi agenda mendesak.

Ujian Sesungguhnya Pembangunan Sumut

Pandangan Shohibul menyodorkan pertanyaan mendasar bagi pemerintah daerah: apakah pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru lebih banyak memperbesar keuntungan kelompok pemilik modal?

Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pertumbuhan PDRB, besarnya investasi, maupun rendahnya rasio Gini.

Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana petani memperoleh nilai tambah, pekerja mendapatkan penghasilan layak, UMKM mampu bertahan, wilayah tertinggal memperoleh akses pembangunan, dan masyarakat menikmati hasil pengelolaan sumber daya alam.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan kepemilikan dan kesempatan ekonomi, maka angka-angka makroekonomi berisiko hanya menjadi keberhasilan statistik yang belum sepenuhnya dirasakan rakyat.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Kolaborasi N°CO dan Rumah Parfum Dunia Givaudan Hadirkan Varian N°CO Extrait de Parfum: Aqeela’s Signature
Kinerja APBN Sumut September 2026: Pendapatan Tumbuh 54,95 Persen dan TKD Dipercepat untuk Pemulihan Bencana
Ekonomi Indonesia Diuji: Pertumbuhan Tetap Berjalan, Kepercayaan Pasar Terancam?
KPPU Kanwil I Catat 21 Laporan Masuk Sepanjang 2026, Pengadaan Pemerintah Masih Jadi Perhatian
SELAMAT BERKARYA DAN SUKSES, SUAHASIL MENGEMBALIKAN KEKUATAN EKONOMI INDONESIA DI TENGAH TEKANAN RAKYT
Dorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat, PLN UID Sumut Resmikan Program Budidaya Jamur Tiram Berbasis Listrik
komentar
beritaTerbaru