Jumat, 20 November 2026

Dosen FISIP UMSU: UU Perampasan Aset Sulit Berjalan Optimal Jika KPK Sendiri Sudah Tak Berfungsi

Administrator - Jumat, 20 November 2026 15:21 WIB
Dosen FISIP UMSU: UU Perampasan Aset Sulit Berjalan Optimal Jika KPK Sendiri Sudah Tak Berfungsi
Baca Juga:

Medan – Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, memberikan catatan kritis terhadap Undang-Undang Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Menurut Siregar, kehadiran undang-undang baru ini sesungguhnya mencerminkan kegagalan sistem penegakan hukum yang sudah ada, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."KPK saja tak bisa melakukan apa-apa, padahal sebetulnya jika lembaga itu berfungsi sebagaimana mestinya, Indonesia tidak memerlukan undang-undang baru.

Paradoksnya, justru Lili Pintauli Siregar (mantan komisioner KPK) dan Firli Bahuri (mantan Ketua KPK) sendiri yang membuktikan bahwa KPK bisa menjadi cara mengumpulkan harta, bahkan alat untuk memeras," ujar Siregar di Medan, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, fakta tersebut menjadi bukti nyata betapa lemahnya integritas kelembagaan anti-korupsi di Indonesia. Ketika institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi justru tercemar oleh praktik yang sama, maka optimisme terhadap UU Perampasan Aset menjadi sangat tipis.

"Bagaimana membayangkan UU Perampasan Aset bisa dijalankan secara adil dan efektif? Lagi pula, Pancasila saja tidak diindahkan oleh banyak orang Indonesia. Kalau nilai-nilai dasar negara sudah sering dilanggar, bagaimana mungkin instrumen hukum baru bisa berjalan tanpa bias kepentingan?" tegas Siregar.

Meski demikian, Siregar tetap mengakui bahwa secara normatif, undang-undang ini memiliki terobosan penting, terutama mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture). Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada integritas aparat dan lembaga yang menjalankannya.

"Selama budaya korupsi masih mengakar dan lembaga pengawas sendiri pernah menjadi sumber masalah, maka undang-undang sebaik apa pun hanya akan menjadi macan kertas. Kedaulatan negara atas aset hasil kejahatan tidak akan terwujud hanya dengan menambah regulasi, tetapi dengan membersihkan sistem dari dalam," pungkasnya.

Pernyataan Siregar ini menjadi salah satu catatan kritis akademisi di tengah euforia pengesahan UU Perampasan Aset yang telah dinantikan selama 18 tahun.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
komentar
beritaTerbaru