USU Raih Juara Anugerah Media Humas 2026 Komdigi
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Juara III untuk kategori Media Audiovisual, Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah
kota
Baca Juga:
MEDAN – Persoalan utang-piutang, investasi, jual beli, dan kerja sama bisnis yang berujung pada sengketa hukum perlu dilihat secara objektif. Tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., dalam kajian bertajuk Hukum dan Kejahatan Penipuan yang Sering Terjadi di Masyarakat dengan Berbagai Modus, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pembeda utama antara penipuan pidana dan wanprestasi perdata terletak pada niat awal serta adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
"Ketidakmampuan seseorang membayar utang atau memenuhi kewajiban bisnis tidak otomatis menjadikannya pelaku penipuan. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya niat jahat dan unsur tipu daya sejak awal transaksi," jelasnya.
Prof. Yuspar menjelaskan, dalam hukum pidana, penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, persoalan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
Dalam kajiannya, ia juga menyoroti dua contoh persoalan hukum, yakni kasus pinjam-meminjam uang yang melibatkan dr. Paulus Yusnari Lian Saw Zung, Sp.B., serta persoalan investasi dan kerja sama usaha yang melibatkan Welly Rubiardy, S.E.
Pada kasus pertama, terdapat hubungan pinjam-meminjam, pembayaran bunga, serta pengembalian sebagian pokok pinjaman yang menurut keterangan pihak terkait perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.
Sementara dalam kasus kedua, persoalan investasi berkaitan dengan dugaan penggunaan informasi dana investasi sebesar Rp10,8 triliun yang belakangan dipersoalkan kebenarannya. Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat pula dugaan penggunaan data perbankan dan identitas yang tidak benar oleh pihak yang menawarkan investasi.
Menurut Prof. Yuspar, aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh bukti, aliran dana, dokumen transaksi, komunikasi, serta peran masing-masing pihak secara objektif dan berimbang.
Ia menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan seseorang dalam sengketa keperdataan. Namun, sebaliknya, perjanjian bisnis juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana benar-benar terbukti.
"Penegakan hukum bukan semata-mata menghukum, tetapi juga harus melindungi hak masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan," tegasnya.
Di akhir kajiannya, Prof. Yuspar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan investasi, memeriksa identitas mitra usaha, tidak mudah tergiur keuntungan yang tidak masuk akal, serta selalu membuat perjanjian tertulis dan menyimpan bukti transaksi.
Baginya, hukum harus mampu membedakan mana kejahatan yang memang harus dipidana dan mana perselisihan perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme keperdataan.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
sumut24.co MEDAN, Universitas Sumatera Utara (USU) meraih Juara III untuk kategori Media Audiovisual, Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah
kota
&lrmBupati Solok Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana dan Gladi Posko Erupsi Gunung Api TalangKabupaten Solok I Sumut24.co&lrm Bupati Solok, Suma
News
JAKARTA Rumah Irjen Eko Hadi Santoso di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, digeledah Bareskrim Polri karena diduga digunakan sebagai posko
News
Prof. Dr. Yuspar SH.,M.Hum. Jangan Semua Persoalan Utang dan Bisnis Dipidanakan, Hukum Harus Bedakan Penipuan dan Wanprestasi
News
Wali Kota Letnan Dalimunthe Gebrak Pertanian Padangsidimpuan! Metode PMAAS Bidik Lonjakan Produksi Padi 30 Persen
News
Rahmat Nasution Resmi Jadi Ketua Golkar Tapsel, Konsolidasi BesarBesaran Jadi Agenda Pertama
News
sumut24.co Binjai, Era protes nilai di arena pencak silat dipastikan berakhir. Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (PORPROVSU) 2026 caba
News
sumut24.co ASAHAN, Munculnya dugaan kedekatan oknum aparat penegak hukum dengan tahanan yang diduga sebagai bandar narkoba di Kabupaten Asa
News
ANEV KEMENIMIPAS MENGUJI ANGKA, MEMBENAHI LAYANAN
News
Dari Sumut untuk Indonesia, Dedi Iskandar Batubara Emban Amanah Besar dalam Pemilihan Wapres
News