DUA TAHUN IMIPAS: MELAYANI, MENJAGA, DAN MEMBINA
DUA TAHUN IMIPAS MELAYANI, MENJAGA, DAN MEMBINA
News
Baca Juga:
MEDAN – Persoalan utang-piutang, investasi, jual beli, dan kerja sama bisnis yang berujung pada sengketa hukum perlu dilihat secara objektif. Tidak semua kegagalan memenuhi kewajiban dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., dalam kajian bertajuk Hukum dan Kejahatan Penipuan yang Sering Terjadi di Masyarakat dengan Berbagai Modus, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pembeda utama antara penipuan pidana dan wanprestasi perdata terletak pada niat awal serta adanya unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
"Ketidakmampuan seseorang membayar utang atau memenuhi kewajiban bisnis tidak otomatis menjadikannya pelaku penipuan. Harus dibuktikan terlebih dahulu adanya niat jahat dan unsur tipu daya sejak awal transaksi," jelasnya.
Prof. Yuspar menjelaskan, dalam hukum pidana, penipuan diatur dalam Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sementara itu, persoalan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata berdasarkan ketentuan KUHPerdata.
Dalam kajiannya, ia juga menyoroti dua contoh persoalan hukum, yakni kasus pinjam-meminjam uang yang melibatkan dr. Paulus Yusnari Lian Saw Zung, Sp.B., serta persoalan investasi dan kerja sama usaha yang melibatkan Welly Rubiardy, S.E.
Pada kasus pertama, terdapat hubungan pinjam-meminjam, pembayaran bunga, serta pengembalian sebagian pokok pinjaman yang menurut keterangan pihak terkait perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.
Sementara dalam kasus kedua, persoalan investasi berkaitan dengan dugaan penggunaan informasi dana investasi sebesar Rp10,8 triliun yang belakangan dipersoalkan kebenarannya. Dalam kronologi yang disampaikan, terdapat pula dugaan penggunaan data perbankan dan identitas yang tidak benar oleh pihak yang menawarkan investasi.
Menurut Prof. Yuspar, aparat penegak hukum harus memeriksa seluruh bukti, aliran dana, dokumen transaksi, komunikasi, serta peran masing-masing pihak secara objektif dan berimbang.
Ia menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menekan seseorang dalam sengketa keperdataan. Namun, sebaliknya, perjanjian bisnis juga tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana benar-benar terbukti.
"Penegakan hukum bukan semata-mata menghukum, tetapi juga harus melindungi hak masyarakat, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan keadilan," tegasnya.
Di akhir kajiannya, Prof. Yuspar mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan investasi, memeriksa identitas mitra usaha, tidak mudah tergiur keuntungan yang tidak masuk akal, serta selalu membuat perjanjian tertulis dan menyimpan bukti transaksi.
Baginya, hukum harus mampu membedakan mana kejahatan yang memang harus dipidana dan mana perselisihan perdata yang harus diselesaikan melalui mekanisme keperdataan.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
DUA TAHUN IMIPAS MELAYANI, MENJAGA, DAN MEMBINA
News
Pelajaran Strategis dari &ldquoThe New China Playbook&rdquo untuk &ldquoAsta Cita&rdquo Prabowo Subianto
News
sumut24.co BATUBARA, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menggandeng Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam p
News
sumut24.co ASAHAN, Kejaksaan Negeri (Kejari) Asahan memusnahkan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan huku
News
PDI Perjuangan Sumut Dukung Verifikasi Terbuka Ijazah Pejabat Publik, Pulihkan Kepercayaan Masyarakat
News
Andar Amin Buka Suara! Isu Tak Harmonis dengan Irsan Dibantah Telak Rumah Kami Berhadapan, Kekompakan Tetap Terjaga!
News
Letnan Dalimunthe Tegaskan Golkar Punya Peran Strategis, Sinergi Politik dan Kebersamaan Jadi Kunci Kemajuan Padangsidimpuan
News
PSI Aceh Sambut Baik Pangkat Rendah Bisa Sidangkan Jenderal
News
Pemkab Paluta Rangkul Insan Pers, Bupati Reski Basyah Ajak Media Kritis dan Kawal Pembangunan
News
Musda VI Golkar Padangsidimpuan Resmi Dibuka, Andar Amin Harahap Tekankan Konsolidasi dan Kekompakan
News