Senin, 16 November 2026

Siregar: Prabowo Jangan Terjebak Loyalitas Partai dan Politik Dinasti dalam Memilih Pengganti Gibran

Administrator - Senin, 16 November 2026 11:51 WIB
Siregar: Prabowo Jangan Terjebak Loyalitas Partai dan Politik Dinasti dalam Memilih Pengganti Gibran
Baca Juga:


MEDAN– Presiden Prabowo Subianto diingatkan agar tidak terjebak dalam pertimbangan loyalitas personal, solidaritas partai, dan kepentingan koalisi ketika menentukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Shohibul Anshor Siregar (Siregar), dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FISIP UMSU) sekaligus Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, menilai momentum pengisian jabatan Wakil Presiden seharusnya menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mengoreksi paradigma lama dalam rekrutmen kepemimpinan nasional.

Menurut Siregar, persoalan yang dihadapi Prabowo bukan sekadar menemukan seseorang yang dapat mendampinginya sampai akhir masa pemerintahan 2024–2029. Persoalan yang lebih mendasar ialah menentukan apakah kepentingan negara akan ditempatkan di atas kepentingan partai, keluarga politik, dan transaksi kekuasaan.

"Prabowo berpotensi terjebak dalam antisipasi yang keliru. Ada kecenderungan bahwa pengalaman politik yang penuh konflik dan persaingan dapat mendorong Presiden mencari figur yang paling dekat secara personal dan organisasional. Padahal, kedekatan itu tidak otomatis menjamin kualitas kepemimpinan," kata Siregar dalam keterangannya di Medan, Senin (16/11/2026).

Ia mengidentifikasi sedikitnya tiga jebakan politik yang harus dihindari Prabowo.

**Trauma politik dan jebakan loyalitas partai**

Jebakan pertama, menurut Siregar, adalah kemungkinan munculnya trauma politik akibat pengalaman pengkhianatan, konflik, dan persoalan keamanan yang mendorong Presiden lebih mengutamakan orang-orang dari lingkaran organisasinya sendiri.

Dalam konteks ini, nama Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah figur Partai Gerindra lainnya berpotensi masuk dalam perhitungan politik.

Siregar tidak menafikan kapasitas Dasco dalam politik dan kelembagaan. Namun, ia mengingatkan bahwa pengalaman mengelola partai dan komunikasi parlemen tidak otomatis identik dengan kemampuan menjalankan fungsi strategis Wakil Presiden.

"Presiden membutuhkan orang yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan hanya orang yang membuat Presiden merasa aman. Bahkan, Wakil Presiden harus mempunyai keberanian menyampaikan koreksi apabila terdapat keputusan Presiden yang berisiko merugikan kepentingan negara," ujarnya.

Menurutnya, keamanan pemerintahan tidak semestinya dibangun melalui keseragaman asal organisasi, tetapi melalui sistem pertanggungjawaban, pembagian kewenangan, transparansi, dan integritas kelembagaan.

**KIM Plus bukan solidaritas permanen**

Jebakan kedua ialah anggapan bahwa soliditas Koalisi Indonesia Maju dan KIM Plus harus terus dipertahankan melalui pembagian jabatan strategis.

Siregar mengingatkan bahwa partai-partai politik mempunyai kepentingan masing-masing yang tidak selalu identik dengan kepentingan Presiden.

Kepentingan tersebut, katanya, akan semakin terlihat menjelang Pemilu 2029, ketika setiap partai mulai memperhitungkan perolehan suara, posisi tawar, peluang pencalonan presiden dan wakil presiden, serta akses terhadap jabatan-jabatan eksekutif.

"Soliditas koalisi tidak boleh dianggap sebagai ikatan yang abadi. Setiap partai mempunyai kepentingan untuk memperbesar kekuasaan organisasinya. Parameter yang sangat menentukan ialah perolehan suara pemilu dan akses terhadap posisi-posisi pemerintahan," katanya.

Karena itu, menurut Siregar, tidak bijaksana apabila jabatan Wakil Presiden digunakan terutama untuk mengamankan perasaan partai-partai pendukung.

Presiden justru harus berani membedakan antara kebutuhan membangun dukungan politik dan kewajiban memilih figur terbaik bagi negara.

**Jangan memperpanjang politik dinasti**

Siregar juga mengingatkan bahaya apabila proses pencarian pengganti Gibran dipengaruhi intrik kepentingan keluarga politik dan partai-partai yang menjadikan reproduksi kekuasaan sebagai orientasi utama.

Ia menegaskan bahwa hubungan keluarga tidak boleh menjadi jalan pintas memperoleh jabatan publik.

"Persoalannya bukan semata-mata seseorang anak siapa atau saudara siapa. Persoalannya adalah apakah kesempatan memperoleh jabatan publik ditentukan oleh kompetensi dan pertanggungjawaban atau justru oleh kedekatan dengan pusat kekuasaan," ujarnya.

Menurut Siregar, demokrasi tidak melarang anggota keluarga tokoh politik ikut berkompetisi. Namun, demokrasi akan mengalami kemunduran apabila hubungan kekerabatan berubah menjadi mekanisme pengawetan kekuasaan.

Ia meminta Prabowo tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen untuk melanjutkan kepentingan politik keluarga atau membayar transaksi antarelite.

**Andi Amran Sulaiman: pangan sebagai pertahanan nasional**

Sebagai alternatif, Siregar mengajukan nama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia menilai Amran mempunyai kombinasi pengalaman pemerintahan, pengetahuan teknis, dan rekam jejak di sektor pertanian yang relevan dengan kebutuhan strategis Indonesia.

Siregar menekankan bahwa ketahanan nasional tidak boleh hanya diukur melalui kekuatan militer, persenjataan, dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Indonesia menghadapi ketidakpastian keamanan dunia bukan semata-mata karena ancaman militer. Ketahanan penduduk terhadap guncangan pangan juga menentukan kemampuan sebuah negara mempertahankan stabilitasnya," katanya.

Menurut Siregar, konflik geopolitik, perubahan iklim, gangguan rantai pasok internasional, pembatasan ekspor pangan, dan volatilitas harga komoditas dapat menjadi ancaman serius bagi Indonesia.

Negara yang memiliki kekuatan militer tetapi tidak mampu menjamin ketersediaan pangan bagi penduduknya tetap mempunyai kerentanan strategis.

Ia menunjuk perkembangan produksi beras Indonesia sebagai salah satu indikator yang perlu diperhitungkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras pada 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat dibandingkan produksi 2024 yang sekitar 30,62 juta ton.

Namun, Siregar mengingatkan bahwa peningkatan produksi belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan pangan nasional.

Distribusi, keterjangkauan harga, kesejahteraan petani, keberlanjutan lahan pertanian, ketergantungan terhadap input impor, dan kemampuan menghadapi perubahan iklim tetap harus menjadi bagian dari evaluasi.

"Amran perlu diuji berdasarkan kemampuannya mengintegrasikan pangan dengan perdagangan, industri, energi, infrastruktur, perlindungan petani, dan diplomasi internasional. Jika kapasitas itu dapat dibuktikan, ia menawarkan nilai strategis yang jauh melampaui jabatan Menteri Pertanian," katanya.

Siregar menambahkan, cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan mempunyai fondasi kuat apabila persoalan pangan, gizi, kesehatan, dan produktivitas penduduk belum ditangani secara sistematis.

**Purbaya Yudhi Sadewa: pemberantasan korupsi harus melampaui OTT**

Nama kedua yang diajukan Siregar ialah Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Menteri Keuangan.

Menurutnya, Purbaya patut dipertimbangkan karena pengalaman teknokratisnya dalam pengelolaan ekonomi dan keuangan negara dapat memberikan kontribusi berbeda dalam pembenahan pemerintahan.

Siregar mengaitkan pencalonan Purbaya dengan kebutuhan membangun pendekatan pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Ia mengkritik kecenderungan menjadikan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai gambaran utama keberhasilan pemberantasan korupsi.

"OTT tetap penting sebagai instrumen penegakan hukum. Tetapi pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan orang. Kita harus mampu membongkar sistem yang memungkinkan korupsi terus direproduksi," katanya.

Menurut Siregar, persoalan korupsi harus ditangani melalui pembenahan sistem anggaran, perpajakan, kepabeanan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset negara, konflik kepentingan, serta transparansi kepemilikan perusahaan.

Ia juga menyoroti pentingnya mengoptimalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Siregar mengingatkan bahwa LHKPN tidak boleh sekadar menjadi kewajiban administratif penyelenggara negara. Instrumen tersebut harus dikembangkan menjadi sarana pemeriksaan substantif terhadap perubahan kekayaan, sumber penghasilan, transaksi, dan potensi konflik kepentingan.

Ia menyebut Abdullah Hehamahua sebagai salah satu tokoh yang pernah menekankan pentingnya integritas dan pencegahan dalam membangun kelembagaan antikorupsi.

"Negara jangan hanya sibuk menangkap koruptor setelah uang hilang. Negara harus mampu mengidentifikasi sumber kebocoran, menutup saluran penyalahgunaan kekuasaan, menelusuri aset, dan membuat korupsi semakin sulit dilakukan," ujarnya.

Siregar juga mengingatkan agar statistik penindakan tidak langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa korupsi legislatif lebih besar daripada eksekutif atau korupsi daerah lebih besar daripada korupsi pusat.

Menurutnya, perbandingan semacam itu membutuhkan ukuran yang konsisten, antara lain volume anggaran, nilai kerugian, tingkat risiko, kewenangan, dan metode pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait kritik terhadap masa lalu Purbaya, Siregar menilai pengalaman diberhentikan dari jabatan tidak otomatis menghapus kompetensi seseorang.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo sendiri pernah berada dalam posisi politik yang sangat berbeda sebelum akhirnya bekerja dalam kabinet Joko Widodo dan kemudian memenangkan Pilpres 2024.

"Pengalaman masa lalu seseorang harus diperiksa secara objektif. Jangan menjadikan pengalaman diberhentikan sebagai alasan otomatis untuk menutup kesempatan, tetapi jangan pula menjadikan pengalaman profesional sebagai pembenaran untuk mengabaikan pengujian integritas," katanya.

**Hidayat Nur Wahid: alternatif dari luar Gerindra**

Jika Prabowo tetap menghendaki figur yang berasal dari partai politik, Siregar mengajukan nama Hidayat Nur Wahid.

Menurutnya, Hidayat mempunyai pengalaman politik dan ketatanegaraan yang panjang, termasuk pernah menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan Ketua MPR RI periode 2004–2009.

Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk membantu Presiden mengelola hubungan antarlembaga negara dan dinamika politik parlemen.

Siregar menilai Hidayat dapat menjadi alternatif bagi Prabowo apabila ingin memilih politikus berpengalaman tanpa harus menjadikan kedekatan dengan Partai Gerindra sebagai persyaratan utama.

"Jika Prabowo ingin memilih orang partai, tidak ada keharusan bahwa orang tersebut harus berasal dari partainya sendiri. Hidayat Nur Wahid mempunyai pengalaman kelembagaan dan konstitusional yang patut diuji," katanya.

Ia juga menilai PKS mempunyai pengalaman organisasi dan kemampuan bertahan dalam kompetisi politik yang patut diperhitungkan.

Namun, Siregar menegaskan bahwa Hidayat tetap harus diuji dari segi kemampuan eksekutif, pemahaman ekonomi, integritas, dan kapasitas koordinasi pemerintahan.

**Presiden harus mengedepankan merit system**

Siregar menegaskan bahwa ketiga nama tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai rekomendasi yang sudah final tanpa pengujian.

Ia justru menghendaki agar Presiden menggunakan ukuran meritokrasi yang transparan, mencakup rekam jejak, kompetensi, integritas, kapasitas eksekusi, independensi konstitusional, dan nilai tambah kelembagaan.

Menurutnya, calon Wakil Presiden harus mampu menjelaskan kontribusi konkret yang dapat diberikan hingga berakhirnya masa pemerintahan 2024–2029.

Amran, misalnya, harus mampu memaparkan strategi ketahanan pangan yang mengintegrasikan produksi, distribusi, harga, kesejahteraan petani, dan ketahanan terhadap guncangan internasional.

Purbaya harus mampu menjelaskan bagaimana membangun arsitektur pencegahan korupsi melalui reformasi fiskal, pengawasan anggaran, penelusuran aset, dan transparansi ekonomi.

Sementara Hidayat harus mampu memperlihatkan bagaimana pengalaman politik dan konstitusionalnya dapat memperkuat hubungan antarlembaga negara dan efektivitas pemerintahan.

"Jangan hanya menguji siapa yang populer, siapa yang paling dekat dengan Presiden, atau siapa yang paling disukai partai-partai. Ujilah siapa yang paling mampu memperkuat kapasitas negara," tegasnya.

Siregar mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua nama calon, sedangkan MPR memilih satu di antaranya dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Dengan demikian, Presiden mempunyai tanggung jawab besar dalam menentukan kualitas alternatif yang disampaikan kepada MPR.

**Momentum mengubah paradigma kekuasaan**

Pada bagian akhir, Siregar mengatakan pengunduran diri Gibran seharusnya menjadi momentum bagi Prabowo untuk memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang melampaui kepentingan konsolidasi politik.

Ia mengingatkan bahwa Prabowo sendiri pernah mengalami perubahan konfigurasi politik yang dramatis. Setelah dua kali menjadi rival Joko Widodo dalam Pilpres, Prabowo kemudian bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan akhirnya memenangkan Pilpres 2024.

Pengalaman tersebut, menurut Siregar, semestinya memberikan pelajaran bahwa kedekatan politik tidak selalu permanen dan perbedaan politik tidak selalu menghalangi kerja sama.

"Presiden yang kuat bukan Presiden yang hanya dikelilingi orang-orang dari organisasi yang sama. Presiden yang kuat ialah Presiden yang berani mengumpulkan orang-orang terbaik, sekalipun mereka tidak berasal dari partainya sendiri," ujarnya.

Ia menegaskan, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi partai, bukan kompensasi bagi keluarga politik, dan bukan instrumen untuk mengatasi kecemasan personal seorang Presiden.

"Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin memperoleh kekuasaan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani memilih orang berdasarkan kemampuan mereka memperkuat negara, sekalipun orang tersebut tidak berasal dari partainya sendiri," kata Siregar.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Ismail Nasution
Sumber
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Dialektika di Balik Pengunduran Diri Wapres: Sandiwara Politik atau Bentuk Kegagalan Tata Kelola?
Jika Gibran Lengser, Shohibul Anshor Sodorkan Dua Nama ke Prabowo: Amran Sulaiman dan Purbaya
Saharuddin Koornas Gebrak Sarankan Wapres Gibran Segera Mundur: “Lebih Beretika dan Jadi Catatan Sejarah”
Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana
Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik Terdampak Bencana di Solok,
Wapres Temui Pengungsi Korban Banjir Bandang di Solok, dan Pastikan Keselamatan dan Kebutuhan Warga Terpenuhi.
komentar
beritaTerbaru