BUMD di Balik PT ANA: Siapa Mengendalikan, Siapa Bertanggung Jawab?

Tapsel | Sumut24.co

Baca Juga:

• Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat Tinjau Pengelolaan BUMD di Sumut, Tekankan Profesionalisme dan Transformasi Digital
• Bupati: BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Dikelola Secara Profesional
• BUMDes Nduma Farm Desa Buluhtellang Resmi Luncurkan Peternakan Ayam Petelur, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

Keberadaan PT Artha Nugraha Agung (PT ANA), perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kembali menarik perhatian.

Sorotan tidak hanya tertuju pada posisi strategis PT ANA dalam kepemilikan saham perusahaan pengelola Tambang Emas Martabe, tetapi juga menyangkut sepak terjang Direktur Utama (Dirut) PT ANA dalam berbagai kegiatan usaha, keterlibatan dalam proyek, serta kepastian status dan landasan hukum perusahaan tersebut.

Pengamat Pembangunan dan Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, menjadi narasumber yang diangkat dalam pembahasan mengenai pentingnya transparansi pengelolaan perusahaan yang memiliki hubungan dengan kepentingan dan aset ekonomi daerah.

Menurut Bangun, keberadaan perusahaan yang bersinggungan dengan kepemilikan modal daerah semestinya tidak hanya dilihat dari aktivitas bisnisnya. Lebih jauh, masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana perusahaan dijalankan, siapa yang mengambil keputusan strategis, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, serta sejauh mana manfaat ekonominya kembali kepada daerah.

PT ANA bukan perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah.

Berdasarkan laporan tahunan PT Agincourt Resources tahun 2024, PT ANA tercatat memiliki 5 persen saham pada perusahaan pengelola Tambang Emas Martabe.

Adapun komposisi kepemilikan saham PT ANA terdiri dari 70 persen melalui PT Tapanuli Selatan Membangun (TSM), BUMD milik Pemkab Tapanuli Selatan, dan 30 persen melalui PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), BUMD milik Pemprov Sumatera Utara.

Komposisi tersebut menempatkan PT ANA dalam rantai kepemilikan investasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi dua pemerintahan daerah.

Dengan posisi tersebut, transparansi pengelolaan perusahaan menjadi hal penting. Sebab, setiap keputusan bisnis, pengelolaan investasi, hingga pemanfaatan keuntungan perusahaan pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan pemegang saham dan potensi penerimaan daerah.

Catatan publik juga menunjukkan bahwa pada 2017 PT ANA menerima pembagian dividen dari PT Agincourt Resources sebesar US$6,7 juta atau sekitar Rp90,466 miliar. Informasi tersebut diberitakan ANTARA pada 26 Maret 2018.

Fakta ini memperlihatkan bahwa PT ANA memiliki posisi ekonomi yang patut mendapatkan perhatian dalam konteks pengelolaan investasi daerah.

*Sepak Terjang Direktur Utama Perlu Dibuka ke Publik*

Hal lain yang menjadi perhatian adalah rekam jejak Direktur Utama PT ANA dalam menjalankan perusahaan, termasuk keterlibatannya dalam berbagai bidang usaha, kerja sama bisnis, maupun proyek-proyek lainnya.

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana kapasitas dan kewenangan seorang direktur utama dalam mengelola perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan modal daerah.

Apakah seluruh kegiatan usaha yang dijalankan telah memiliki dasar keputusan korporasi yang jelas? Bagaimana proses penunjukan mitra kerja? Apakah pelaksanaan proyek dilakukan melalui mekanisme yang transparan? Bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan sumber daya perusahaan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab, terutama apabila kegiatan usaha melibatkan aset, penyertaan modal, fasilitas, maupun sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah.

Penelusuran terhadap rekam jejak pimpinan perusahaan juga perlu mencakup jabatan yang pernah diemban, hubungan dengan perusahaan atau badan usaha lainnya, serta dasar penugasan dalam setiap kegiatan bisnis.

Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja pimpinan perusahaan tidak hanya didasarkan pada banyaknya kegiatan atau proyek yang dikerjakan, tetapi juga pada hasil, manfaat ekonomi, kepatuhan hukum, dan pertanggungjawabannya.

*Status Hukum PT ANA Perlu Diperjelas*

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kedudukan hukum PT ANA dalam struktur perusahaan milik daerah.

Dalam perspektif regulasi, perlu dibedakan antara status PT ANA sebagai perseroan terbatas yang memiliki badan hukum dan klasifikasinya sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menjadi salah satu landasan yang relevan untuk mengkaji persoalan tersebut.

Dalam sejumlah dokumen kajian hukum terkait PT Agincourt Resources yang beredar di ruang publik, terdapat pembahasan mengenai kedudukan PT ANA yang kepemilikan sahamnya berasal dari dua perusahaan BUMD, bukan secara langsung dari pemerintah daerah.

Kajian tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah PT ANA dapat dikategorikan sebagai BUMD secara langsung atau merupakan perseroan yang dimiliki oleh badan usaha milik daerah.

Namun, pandangan dalam dokumen kajian tersebut tidak serta-merta dapat dianggap sebagai putusan pengadilan atau penetapan resmi pemerintah mengenai status hukum PT ANA.

Di sisi lain, situs resmi PT Tapanuli Selatan Membangun mencantumkan PT ANA sebagai salah satu unit yang dikelola dalam struktur usahanya.

Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pihak perusahaan dan pemegang saham mengenai dasar pendirian, perubahan anggaran dasar, komposisi kepemilikan, pengesahan badan hukum, serta klasifikasi perusahaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kejelasan ini penting agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai kewenangan, tanggung jawab direksi, mekanisme pengawasan, hingga penerapan aturan pengelolaan perusahaan.

*Transparansi dan Akuntabilitas Jangan Hanya Menjadi Slogan*

Dalam pengelolaan perusahaan yang memiliki hubungan dengan investasi daerah, transparansi seharusnya menjadi prinsip utama.

Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai laporan keuangan, kinerja usaha, kontribusi terhadap pendapatan daerah, pembagian dividen, hingga penggunaan keuntungan perusahaan.

Begitu pula dengan aktivitas proyek dan kerja sama bisnis. Setiap kegiatan semestinya mempunyai dasar hukum, dokumen perjanjian, mekanisme pengambilan keputusan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa sesuai ketentuan.

Peran pemerintah daerah selaku pemegang saham melalui BUMD juga menjadi bagian penting dalam memastikan perusahaan berjalan sesuai tujuan pembentukannya.

Pengawasan tidak boleh hanya berhenti pada administrasi perusahaan, tetapi juga harus menyentuh efektivitas investasi dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat.

*APBD Tapsel Tembus Rp1,5 Triliun, Pengawasan Proyek Harus Diperketat*

Besarnya anggaran daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menjadi alasan penting mengapa transparansi dan pengawasan terhadap aktivitas bisnis yang berkaitan dengan kepentingan daerah harus diperkuat.

Berdasarkan Progress Report Pengendalian Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, alokasi belanja APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tercatat mencapai Rp1.513.458.627.302 atau sekitar Rp1,51 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja operasi dialokasikan sebesar Rp1,03 triliun, belanja modal mencapai Rp258,48 miliar, belanja tak terduga sebesar Rp7 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp215,32 miliar.

Besarnya anggaran tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah membutuhkan pengawasan yang serius, terutama terhadap pelaksanaan proyek pembangunan, penggunaan anggaran, dan mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam konteks sorotan terhadap PT ANA, penting untuk membedakan antara total belanja APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan nilai paket proyek yang secara langsung dikerjakan, dimenangkan, atau melibatkan perusahaan tersebut.

Karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut terhadap daftar paket pekerjaan, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, serta hubungan hukum dan bisnis pihak-pihak yang terlibat.

Bangun Siregar menilai keterbukaan informasi mengenai proyek dan aktivitas bisnis yang bersinggungan dengan lingkungan BUMD harus menjadi perhatian bersama.

"Masyarakat berhak mengetahui apakah setiap kegiatan usaha telah berjalan sesuai aturan, memiliki dasar kewenangan yang sah, serta bebas dari konflik kepentingan," ungkapnya.

Transparansi tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan setiap rupiah uang daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

*Bangun Siregar: Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan*

Pengamat Pembangunan dan Kebijakan Publik Tabagsel, Bangun Siregar, memberikan analisis tajam.

Menurutnya, kekaburan status hukum PT ANA dan tertutupnya informasi mengenai aktivitas bisnis jajaran direksinya merupakan preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) di Tapanuli Selatan.

"Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan entitas yang membawa nama dan hak masyarakat daerah. Ketika PT TSM menyebut PT ANA sebagai anak perusahaan BUMD, sementara di sisi lain pimpinannya mengklaim sebagai swasta murni, ini menunjukkan adanya disorientasi tata kelola korporasi yang serius," tegas Bangun Siregar.

Bangun menilai, klaim sebagai perusahaan swasta murni sering kali berpotensi dijadikan tameng untuk menghindari mekanisme pengawasan publik, audit lembaga pemeriksa negara, maupun kewajiban keterbukaan informasi kepada DPRD dan masyarakat.

Padahal, hak 5 persen saham pada Tambang Emas Martabe lahir dari konsesi sumber daya alam yang berada di tanah Tapanuli Selatan, bukan dari modal investasi pribadi atau kelompok usaha swasta semata.

Lebih lanjut, Bangun Siregar menyoroti sepak terjang pucuk pimpinan PT ANA dalam berbagai jejaring proyek dan aktivitas ekonomi di lingkungan BUMD.

Ia mengingatkan agar perusahaan pengelola saham daerah tidak berubah menjadi "menara gading" atau kendaraan bisnis segelintir elite.

"Publik berhak tahu ke mana saja arus kas dan dividen itu bergerak. Jika Direktur Utama PT ANA memiliki irisan aktivitas di berbagai proyek lain atau kemitraan di lingkungan BUMD, harus dipastikan tidak ada konflik kepentingan dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Pemkab Tapsel sebagai pemegang saham pengendali dan DPRD harus berani membuka akta pendirian, struktur permodalan terbaru, serta laporan audit menyeluruh PT ANA agar tidak menjadi bom waktu hukum di kemudian hari," pungkasnya.

Pada akhirnya, persoalan PT ANA bukan semata-mata mengenai siapa yang menduduki kursi Direktur Utama atau seberapa luas aktivitas bisnis yang dijalankan.

Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan perusahaan dikelola berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memiliki kepastian hukum, dan mampu memberikan manfaat ekonomi yang terukur bagi daerah.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi II DPR RI dan Pemerintah Pusat Tinjau Pengelolaan BUMD di Sumut, Tekankan Profesionalisme dan Transformasi Digital

Bupati: BUMD Bhineka Perkasa Jaya Harus Dikelola Secara Profesional

BUMDes Nduma Farm Desa Buluhtellang Resmi Luncurkan Peternakan Ayam Petelur, Dorong Ketahanan Pangan dan Ekonomi Warga

Pemprov Sumut Dorong Pembentukan Ranperda Tingkatkan Kapasitas BUMD

Pesona Wisata BUMDes Pudun Jae Jadi Sorotan di Jumbara PMI Padangsidimpuan: Karya Desa yang Bikin Semua Terkagum

Bumdesma Alanibasana Silaen Tanam Perdana Bawang Merah Batu Ijo