Bupati Asahan Hadiri Sosialisasi Pencabutan PBPH, Usulkan BUD Ikut Kelola Lahan

sumut24.co -ASAHAN, Bupati Asahan, H. Taufik Zainal Abidin Siregar, S.Sos., M.Si., menghadiri kegiatan sosialisasi mengenai Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Acara yang berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Provinsi Sumatera Utara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi daerah dan pusat.

Baca Juga:

• Pejabat Tinggi Sumut Dijadwalkan Hadiri Rakerda JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai-Tebing Tinggi
• Ketua TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Daerah di PRSU ke-50, Dorong Semangat UMKM Tembus Pasar Lebih Luas
• Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Tangguh dan Kabupaten Anti Korupsi

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang kuat, meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya dialog ini untuk mencari solusi konkret bagi masyarakat yang terdampak pencabutan 13 izin PBPH. Ia juga menyoroti dinamika yang mungkin terjadi terkait rencana pengambilalihan lahan oleh Perhutani, serta meminta perhatian khusus agar tidak memicu komplikasi sosial di masyarakat.

Sementara itu, Bupati Asahan menyampaikan masukan strategis demi keberlanjutan pengelolaan wilayah. Taufik Zainal menyarankan agar lahan-lahan yang terdampak kebijakan tersebut tidak hanya dikelola oleh pihak tertentu saja, namun juga memberikan peluang bagi Badan Usaha Daerah (BUD) untuk turut terlibat dalam pengelolaannya.

"Kami berharap pengelolaan lahan ini tidak terpusat, melainkan juga dapat dikelola oleh Badan Usaha Daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh daerah," ujar Bupati.

Selain itu, Bupati juga meminta agar pengawasan terhadap lahan-lahan tersebut diperketat. Ia berharap Satgas PKH Halilintar dapat melakukan pengawasan yang maksimal agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kerusakan lingkungan pasca pencabutan izin.

Acara berjalan dengan tertib, dimulai dengan laporan dari Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH Halilintar, dilanjutkan dengan arahan dari Gubernur Sumut, serta pemaparan materi teknis yang disampaikan oleh Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan.

Turut hadir mendampingi Bupati dalam kegiatan ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Asahan serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan. (dre)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pejabat Tinggi Sumut Dijadwalkan Hadiri Rakerda JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai-Tebing Tinggi

Ketua TP PKK Asahan Kunjungi Paviliun Daerah di PRSU ke-50, Dorong Semangat UMKM Tembus Pasar Lebih Luas

Bupati Asahan Buka Rakornis TP PKK, Perkuat Sinergi Wujudkan Keluarga Tangguh dan Kabupaten Anti Korupsi

Bupati Asahan Resmi Buka Expo Inovasi UNA 2026, Wadah Karya Kreatif dan Sinergi Pembangunan Daerah

Bupati Madina Dorong OPD Lebih Responsif, Perencanaan dan Pelaporan Jadi Kunci Keberhasilan

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Resmi Buka Turnamen Bulutangkis Piala Bupati Asahan Semi Open 2026, Wadah Temukan Bibit Atlet Berbakat