Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Baca Juga:Pekanbaru | Sumut24.coKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Riau. Kali ini, yang diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai figur religius dan dekat dengan kalangan ulama, Senin 3 November 2025.
Penjemputan dilakukan sekitar pukul 13.00 WIB di kantor Dinas PUPR Riau, Pekanbaru. Beberapa pejabat dinas turut diamankan bersama Wahid. Dari informasi awal yang dihimpun, kasus ini diduga terkait pengaturan proyek infrastruktur yang menggunakan dana APBD provinsi.
"Benar, ada kegiatan tangkap tangan di Riau. Sejumlah pihak sudah diamankan untuk dimintai keterangan," kata sumber internal KPK yang enggan disebutkan namanya.
Abdul Wahid sebelumnya dikenal sebagai figur muda yang meniti karier politik dari bawah. Lahir di Belaras, Indragiri Hilir, ia menempuh pendidikan di sekolah-sekolah agama, menamatkan studi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau.
Karier politiknya berkembang pesat: mulai dari DPRD Riau, DPR RI, hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Riau. Dalam kampanye, Wahid menekankan transparansi anggaran dan reformasi birokrasi. Namun kini, dua kata itu kembali disebut—bukan dalam janji kampanye, melainkan dalam dugaan pelanggaran.
---
Dukungan Ulama dan Partai Besar
Yang membuat publik kian terkejut adalah keterlibatan Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam perjalanan politik Wahid. Pada 25 September 2024, di Hotel Aryaduta Pekanbaru, UAS menandatangani 16 poin komitmen politik bersama Wahid dan wakilnya, SF Hariyanto. Dukungan tersebut sempat disebut-sebut sebagai "koalisi moral" untuk membawa Riau ke arah pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Koalisi partai pengusung Wahid pun besar—PKB, PDIP, dan NasDem—mewakili gabungan antara kekuatan Islam dan nasionalis. Kini, tiga partai itu harus ikut menanggung beban politik atas penangkapan sang gubernur.
Publik Menyentil: "Marwahnya di Mana?"
Media sosial langsung dipenuhi komentar warganet. Sebagian menyayangkan, sebagian sinis. Banyak yang mempertanyakan bagaimana sosok yang selama ini tampil religius dan sederhana bisa tersangkut kasus korupsi.
"Riau ini seperti tidak belajar dari sejarah," tulis salah satu pengguna X. "Setiap pemimpin datang dengan janji bersih, tapi berakhir di KPK."
MEDAN Praktisi dan pemrakarsa proyek infrastruktur, Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multiutility p
News
Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi
kota
sumut24.co ASAHAN, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Bandar Pulau (AMPB) melaksanakan aksi penyampaian aspirasi secara damai di halaman Kantor
News
sumut24.co Medan, Anggota DPRD Medan Modesta Marpaung SKM S Keb (Partai Golkar) mengaku peduli dan mendukung penuh program Pemko Medan terk
kota
Medan sumut24.co Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikat
kota
sumut24.co ASAHAN , Menyemarakkan Hari Bhayangkara ke80 Tahun 2026, Polres Asahan melangkah lebih dekat ke tengah masyarakat melalui kegia
News
sumut24.co ASAHAN , Keberhasilan pengembangan kasus yang dimulai dari penemuan sejumlah butir etomidate akhirnya mengantarkan tim kepolisia
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Asahan secara resmi mencanangkan seka
News
KH. Akhmad Khambali Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil
kota
MEDAN Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, diduga mendapat intervensi politik terkait penanganan aset Pemerintah
kota