Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian Pembangunan Paluta di HUT ke-19, Ekonomi Tumbuh 4,27 Persen
Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian Pembangunan Paluta di HUT ke19, Ekonomi Tumbuh 4,27 Persen
News
Baca Juga:
- “Skandal BUMN Bandara Terbongkar: Audit Badan Pemeriksa Keuangan Bongkar Dugaan Kerugian Puluhan Miliar di PT Angkasa Pura II”
- Skandal Baru di Pemprov Sumut: LSM Kalibrasi Desak Audit Forensik APBD 2025, Soroti Maladministrasi Hukuman Pejabat
- Skandal Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan: Hutang Lunas, Nasabah Sudah Meninggal, Agunan Tetap Disandera!
Proyek yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut awalnya dianggarkan sebesar Rp17 miliar. Kejaksaan disebut telah memulai penyelidikan, namun sejumlah pihak menilai proses hukum belum menyentuh aktor utama di balik proyek yang diduga penuh kejanggalan ini.
Dibawa dari Sumsel, Rekanan Diduga Titipan Pj Gubernur
Sumber internal Pemprov Sumut yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa perusahaan penyedia dalam proyek ini bukan berasal dari Sumatera Utara, melainkan dibawa langsung oleh Pj Gubernur Agus Fatoni saat menjabat dari Sumatera Selatan—daerah asalnya sebelum menjabat di Sumut.
"Ini bukan proyek biasa. Sudah jadi rahasia umum kalau pemborongnya dibawa dari Sumsel. Bahkan arahan pengadaannya berasal dari atas," ujar sumber tersebut kepada SUMUT24.co.
Informasi yang beredar juga menyebutkan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga penunjukan penyedia, berjalan tidak transparan dan terindikasi sebagai proyek "titipan" yang dibungkus dalam program digitalisasi pendidikan.
Peran Haris Lubis, Kadisdik Saat Itu, Juga Dipertanyakan
Nama Haris Lubis, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Sumut, ikut terseret dalam pusaran isu. Ia dianggap mengetahui sejak awal rencana dan pelaksanaan proyek, namun memilih bungkam atas berbagai kejanggalan yang terjadi.
"Kalau bilang nggak tahu, itu mustahil. Semua proses teknis dan regulasi pasti atas sepengetahuan Kadisdik. Diamnya dia justru memunculkan kecurigaan," kata Azhari AM Sinik, Direktur LIPPSU (Lembaga Investigasi dan Pengawasan Pembangunan Sumatera Utara).
Azhari menegaskan, proyek ini kuat dugaan mengandung praktik mark-up, kolusi penyedia, hingga pemaksaan kepada sekolah-sekolah untuk menerima barang tanpa dasar kebutuhan yang jelas.
Kecurigaan makin menguat setelah ditemukan lonjakan harga satuan Smartboard yang tidak masuk akal. Di pasaran, harga unit Smartboard hanya berkisar Rp70 ribu hingga Rp80 ribu. Namun dalam proyek ini, nilainya melonjak drastis menjadi Rp120 ribu hingga Rp160 ribu per unit.
Beberapa kepala sekolah mengaku tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan dan merasa terpaksa menerima perangkat yang kualitasnya juga diragukan. Salah satu penerima di SMAN 1 Medan.
"Kami tidak pernah diminta pendapat. Tiba-tiba barang datang, padahal sekolah kami tidak butuh dan tidak siap menggunakan alat tersebut," ungkap salah satu kepala sekolah yang enggan disebut namanya.
Bupati Reski Basyah Paparkan Capaian Pembangunan Paluta di HUT ke19, Ekonomi Tumbuh 4,27 Persen
News
sumut24.co JakartaMemperingati hari jadinya yang ke59 tahun pada 20 November 2026, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengusung
Ekbis
Saat Warga Terlelap, Serigala Sakti Polres Palas Bergerak Antisipasi Kejahatan
News
GaraGara Keributan Remaja, Dua Pria di Palas Keroyok Juru Parkir, Kini Ditahan Polisi
News
Sentuhan Kemanusiaan di Akhir Pengabdian, AKP Irwansah Sitorus Bagikan Sembako
News
Wabup Achmad Fauzan Dorong APBD 2027 Lebih Efisien, Rencana Pendapatan Rp968 Miliar
News
Dasco dan Kursi RI2 Modal Politik, Jejak Kekuasaan, dan Ujian Konstitusi
News
Hormati Putusan DK dan PWI Pusat, Saleh Rela Kembali Jadi Anggota Muda PWI
News
Farianda Putra Sinik Kembali Pimpin PWI Sumut, Ketua JMSI Tabagsel Ucok Rizal Sampaikan Selamat Sang Senior yang Dekat dengan Wartawan Daer
News
Golkar Sumut Mulai Pendidikan Politik dari Asahan, Ketua KPU Beri Apresiasi
News