Terkait Korban Kerusuhan, Syahganda: Prabowo Perlu Komisi Independen Pencari Fakta

Jakarta | Sumut24.co

Baca Juga:

• Gelar Aksi Di Gedung DPRD Medan, Massa Desak Dua Anggota DPRD Medan Berkelahi Dicopot
• Saat Reses, Anggota DPRD Medan Andreas Pandapotan Purba Serap Aspirasi Terkait Bansos dan UMKM
• Modesta Marpaung SKM Berikan Pemahaman Terkait Program UHC JKMB

Aksi-aksi massa yang memprotes kenaikan tunjangan DPR dan kekerasan aparat dan disertai kerusuhan sepanjang 25 Agustus - 1 September 2025 sudah menyebabkan jatuhnya korban hingga mencapai 10 orang. Kejadian ini tentu memilukan dan membuat prihatin pada aktivis pro demokrasi.

Mereka adalah Affan Kurniawan, driver ojol yang dilindas Brimob; Abay, Sarinawati dan Saiful yang tewas dalam kebakaran gedung DPRD Makassar; Rusdamdiamsyah yang tewas dikeroyok di depan Universitas Muslim Indonesia (UMI) karena dikira intel; Sumari, tukang becak yang sesak nafas hingga tewas dalam bentrokan di Solo; Rheza, mahasiswa AMIKOM Yogyakarta yang tewas terkena gas air mata; Andika Luthfi Falah, siswa SMKN 14 Kabupaten Tangerang yang tewas setelah tiga hari dirawat di RSAL Mintohardjo setelah aksi 29 Agustus; serta Iko Juliant Junior, mahasiswa UNNES yang tewas dipukuli aparat padahal sudah meminta ampun.

Terkait banyaknya korban jiwa dan luka-luka pada rangkaian demonstran dan kerusuhan yang terjadi sepanjang aksi-aksi mahasiswa, buruh dan masyarakat luas minggu lalu, Ketua dewan direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, meminta presiden Prabowo perlu membuat tim independen pencari fakta agar seluruh informasi dapat diperoleh masyarakat secara benar.

"Demikian pula untuk memenuhi kritikan dunia internasional, termasuk PBB, atas banyaknya korban kekerasan dalam menyampaikan pendapat," tegasnya.

Meskipun Prabowo sudah bekerja maksimal dalam meredam situasi keos dan meresahkan masyarakat, tetap saja masyarakat membutuhkan kelengkapan informasi, seperti siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kekerasan aparat negera dalam menangani aksi-aksi protes dan kemungkinan penunggangan aksi-aksi tersebut untuk kepentingan elit tertentu.

"Beberapa hal sensitif seperti penjarahan rumah anggota DPR dan menteri keuangan, isu darurat militer dan isu terbunuhnya beberapa mahasiswa dan pelajar oleh aparat harus dapat dibongkartuntas," lanjut Syahganda.

Syahganda juga meminta agar penangkapan-penangkapan aktifis pada aksi-aksi lalu perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk menangkap Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation. pemerintahan Prabowo harus memulai investigasi dengan melihat sebab-sebab sosial politik yang besar dan komprehensif, sebelum melihat aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

"Tanpa metode yang tepat, saya memandang bahwa nanti yang akan muncul adalah saling fitnah dan pencatatankambinghitam," tukasnya.

Dengan metode investigasi yang serius dan tepat, Syahganda Nainggolan berharap Prabowo dapat menegakkan hukum sekeras-kerasnya.

"Metode investigasi harus serius dan tepat, supaya tuduhan Prabowo tentang adanya unsur makar dan terorisme yang didalangi mafia migas, pangan dan lain-lain dalamkasustersebut dapat dibongkar sejelas-jelasnya," tutupSyahganda.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Gelar Aksi Di Gedung DPRD Medan, Massa Desak Dua Anggota DPRD Medan Berkelahi Dicopot

Saat Reses, Anggota DPRD Medan Andreas Pandapotan Purba Serap Aspirasi Terkait Bansos dan UMKM

Modesta Marpaung SKM Berikan Pemahaman Terkait Program UHC JKMB

DPRD Medan Segera Panggil Seluruh Pihak Terkait

FDP Ingatkan Pemko Medan Soal Prinsip Akuntabel dan Kehati-Hatian Dalam Menjelankan Program

Puluhan Jukir Unjuk Rasa di DPRD Medan