BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN “BENCANA KEBIJAKAN”
BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN &ldquoBENCANA KEBIJAKAN&rdquo
kota
Baca Juga:
- Desak KPK Tetapkan Dikky Anugerah Panjaitan sebagai Tersangka,Kasus Pergeseran Anggaran & Suap Jalan Sumut yang Menyeret Topan Ginting
- KPK Diduga Jadi “Pelindung” Bobby Nasution, Penanganan Kasus Korupsi Jalan Sumut Mandek
- Jaga Marwah Besok Datangi KPK, Minta Kepastian Status Dicky Anugrah, Bobby, & Erny Sitorus Terkait Pergeseran Anggaran
---
Kritik Terhadap Sikap Pemerintah Daerah
Koordinator aksi, M. Hadi Susandra Lubis, menyampaikan bahwa hingga kini belum ada tanggapan langsung dari Bupati. Massa menilai tanggapan melalui perwakilan atau asisten tidak cukup menjawab kekhawatiran publik.
> "Kami ingin Bupati sendiri yang menyampaikan sikapnya secara terbuka. Ini isu serius yang tidak bisa diwakilkan oleh pejabat lain," ujar Hadi di sela-sela aksi.
Menurut Hadi, ketidakhadiran Bupati dalam menanggapi langsung sorotan KPK dapat memperburuk citra pemerintah daerah dan mengikis kepercayaan masyarakat.
---
Tokoh Masyarakat Soroti Pentingnya Transparansi
Salah satu tokoh masyarakat Tapanuli Selatan, Bangun Siregar, juga mendesak agar Gus Irawan tidak menghindari sorotan publik. Ia menilai, keterbukaan adalah langkah penting dalam menjaga integritas kepemimpinan di daerah.
> "Kalau memang tidak terlibat, sampaikan dengan terbuka. Kalau terus diam, masyarakat bisa berprasangka macam-macam. Ini menyangkut marwah daerah juga," kata Bangun.
Ia menambahkan bahwa masyarakat Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) sudah lelah dengan berbagai isu korupsi yang mencoreng nama daerah.
---
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana hingga Rp25 Miliar
KPK sebelumnya menyampaikan bahwa terdapat dugaan penyelewengan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk program sosial. Dana tersebut justru dialihkan melalui yayasan-yayasan yang diduga berhubungan dengan anggota Komisi XI DPR RI.
Menurut Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dua anggota Komisi XI telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Satori (NasDem) dan Heri Gunawan (Gerindra). Dalam keterangannya, Satori mengakui bahwa sebagian besar anggota Komisi XI turut menerima aliran dana CSR tersebut.
> "KPK akan mendalami pengakuan tersebut dan menelusuri aliran dana yang diduga mencapai Rp25 miliar per anggota dalam satu periode," kata Asep.
Gus Irawan diketahui merupakan anggota Komisi XI DPR RI pada periode yang disorot KPK tersebut.
---
Desakan Klarifikasi Semakin Kuat
Aliansi Tabagsel Bersatu menegaskan bahwa jika Gus Irawan tidak terlibat dalam kasus tersebut, ia seharusnya tidak ragu untuk memberikan klarifikasi kepada masyarakat secara langsung.
> "Kami tidak ingin daerah kami dicap negatif karena ketertutupan pejabat. Jika tidak terlibat, tunjukkan. Jika ada kesalahan, hadapi proses hukum dengan terbuka," ujar Hadi.
Hingga berita ini ditayangkan, masih mencoba menghubungi pihak Pemkab Tapanuli Selatan dan Gus Irawan Pasaribu untuk dimintai konfirmasi.red
BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN &ldquoBENCANA KEBIJAKAN&rdquo
kota
Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana
Kota
19 Pegawai DPKUKM Kota Solok Terdampak Banjir Diberikan Bantuan Sembako
kota
Pra/Muscab keX IBI Cabang Kabupaten Solok Sekaligus Ajang Kumpulkan Donasi untuk Korban Bencana di Kabupaten Solok
kota
Ketua TPPKK Kabupaten Solok Dampingi Ketua TPPKK Kota Sawahlunto Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
kota
Wabup Solok H. Candra Imbau Masyarakat Waspada Link Phishing di Tengah Bencana
kota
PT Hitay Daya Energy Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kabupaten Solok
kota
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bantu Pemerintah Kabupaten Solok dana sebesar Rp500 juta.
kota
Evaluasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi, Sekda Medison Tekankan Laporan Data dan Percepatan Pembersihan Pasca Bencana
kota
Polda Sumut Pastikan Kelancaran Distribusi Bantuan, Polri Siap Berkolaborasi dengan Semua Pihak
kota