Terbongkar! Modus Anggota DPR Komisi XI Diduga Amankan Dana CSR Lewat Yayasan Pribadi

Jakarta |sumut24.co -

Baca Juga:

• Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun
• Menakar Penolakan AKBP Rossa Periksa Bobby Nasution hingga Pembakaran Rumah Hakim di Medan
• PKB Desak KPK Bongkar Jaringan di Balik OTT Gubernur Riau Abdul Wahid: “Jangan Jadikan Kader Kami Tumbal”

Skandal dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencuat ke permukaan. Kasus ini mengguncang publik setelah pengakuan mengejutkan datang dari Satori, anggota DPR RI Komisi XI, yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (7/8/2025).

Dalam kesaksiannya, Satori membeberkan bahwa bukan hanya dirinya yang terlibat, tetapi sebagian besar anggota Komisi XI DPR RI juga diduga menerima aliran dana CSR tersebut.

Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial itu justru diduga diselewengkan melalui skema yang rapi, menggunakan yayasan pribadi atau yayasan yang ditunjuk langsung oleh anggota dewan.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dana CSR dari BI dan OJK dialokasikan dengan pola tertentu.

"Setiap anggota Komisi XI DPR RI mendapatkan alokasi dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun, dan dari OJK sekitar 18–24 kegiatan per tahun. Dana tersebut tidak diberikan langsung ke anggota DPR, melainkan melalui yayasan yang mereka tunjuk atau kelola," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dengan sistem ini, uang tidak masuk secara langsung ke rekening pribadi anggota DPR. Sebaliknya, yayasan yang ditunjuk akan mengajukan proposal kegiatan sosial, lalu menerima pencairan dana dari pihak BI atau OJK.

Namun, dugaan kuat menyebut bahwa kegiatan tersebut sebagian fiktif atau jauh dari tujuan sosial yang sesungguhnya.

Asep menambahkan, teknis pembahasan dana ini dilakukan oleh tenaga ahli (TA) masing-masing anggota dalam rapat lanjutan, di mana mereka membahas jumlah yayasan, prosedur pengajuan, pencairan dana, hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ).

"Dalam rapat lanjutan dibahas jumlah yayasannya berapa nanti yang diajukan, kemudian tekhnis pengajuan proposalnya seperti apa, tekhnis pencairan uangnya seperti apa, jumlah dokumen atau LPJ nya," ungkapnya.

Dalam periode 2019–2024, Komisi XI DPR RI diisi oleh puluhan nama dari berbagai fraksi partai politik. Di antaranya ada politisi yang kini menjabat sebagai kepala daerah, seperti Gus Irawan Pasaribu yang menjabat Bupati Tapanuli Selatan periode 2025–2030, serta Masinton Pasaribu yang menjadi Bupati Tapanuli Tengah periode 2025–2030.

Daftar lengkap anggota Komisi XI DPR RI periode tersebut memuat nama-nama dari Fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, dan PKS. Dalam konteks kasus ini, penyidik KPK diyakini akan memanggil sejumlah nama untuk dimintai keterangan terkait aliran dana CSR tersebut.

KPK menegaskan bahwa kasus ini belum berhenti di satu atau dua nama saja. Pengakuan Satori menjadi pintu masuk bagi penyelidikan yang lebih luas. Dugaan kuat, aliran dana CSR tersebut telah berlangsung sistematis selama bertahun-tahun, dengan jumlah yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Praktik ini menjadi sorotan tajam publik karena dana CSR sejatinya ditujukan untuk membiayai kegiatan sosial seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan pendidikan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Namun, jika benar digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, maka kasus ini masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan korupsi terstruktur.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun

Menakar Penolakan AKBP Rossa Periksa Bobby Nasution hingga Pembakaran Rumah Hakim di Medan

PKB Desak KPK Bongkar Jaringan di Balik OTT Gubernur Riau Abdul Wahid: “Jangan Jadikan Kader Kami Tumbal”

KPK Tetapkan Gubri Abdul Wahid Tersangka

Beras dan Minyak Goreng Disalurkan Dengan Masyarakat Dipertengahan November 2025

KPK Belum Tetapkan Status, Gubernur Abdul Wahid Dimintai Keterangan, Bukan OTT