"Jumat Keramat": PRDB Desak KPK Usut Tuntas Dugaan Monopoli Proyek di PJN Wilayah IV Sumut

​JAKARTA – Dugaan praktik monopoli dan pengaturan proyek di Kementerian PUPR kembali mencuat, kali ini menyeret Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, satu perusahaan, PT. Karya Murni Perkasa, diduga memenangkan dua proyek besar sekaligus pada Tahun Anggaran (TA) 2024, memicu kecurigaan publik dan desakan investigasi dari aktivis antikorupsi.
​Pergerakan Rakyat Demokrasi Bersatu (PRDB), melalui Ketua Umumnya, Rahmad Dhani, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk segera memeriksa Kepala Satker PJN Wilayah IV Sumatera Utara, Rahmat Parulian, dan PPK 4.3, Sarah Maghfirah. Dhani khawatir kasus ini akan menjadi preseden buruk dan mengulang pola dugaan korupsi yang pernah terjadi di Satker PJN Wilayah I, seperti yang menjerat Helianto.
​Dua Proyek Bernilai Fantastis di Tangan Satu Perusahaan
​Berdasarkan data resmi dari LPSE, PT. Karya Murni Perkasa berhasil memborong dua proyek jalan nasional di wilayah Satker PJN Wilayah IV Sumut pada TA 2024 dengan total nilai kontrak lebih dari Rp80 miliar:
​Preservasi Jalan Tiga Runggu – Tanjung Dolok (Lanjutan) senilai Rp48.701.037.841,95
​Pelebaran Jalan Tiga Panah Ruas Kabanjahe – Merek senilai Rp31.321.821.201,58
​Kejanggalan ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: bagaimana mungkin satu perusahaan dapat memenangkan dua paket proyek besar dalam satu tahun anggaran dan di bawah satu Satker yang sama? Pertanyaan ini memicu dugaan kuat adanya indikasi aliran fee proyek kepada oknum-oknum di dalam Satker dan PPK.
​"Kami menduga keras adanya aliran fee proyek kepada oknum-oknum tertentu baik di jajaran Satker maupun para PPK. Ini harus diusut tuntas. KPK jangan tinggal diam!" tegas Rahmad Dhani.
​Tuntutan Audit Menyeluruh dan Aksi "Jumat Keramat"
​Sebagai bentuk keseriusan, PRDB juga menyerukan agar seluruh paket proyek jalan nasional yang dikelola oleh Satker PJN Wilayah IV untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 segera diaudit ulang. Tujuannya adalah untuk menutup celah permainan proyek yang berpotensi merugikan negara dan mengorbankan kualitas infrastruktur.
​PRDB bahkan memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat, 01 Agustus 2025, di depan Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta. "Kami akan hadir langsung ke Gedung KPK untuk mendesak penelusuran proyek-proyek ini. Jangan sampai negara dirugikan dan uang rakyat dipakai untuk memperkaya pejabat," tandas Dhani.
​Koalisi Masyarakat Sipil Turut Bersuara
​Kekhawatiran senada juga disuarakan oleh koalisi masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi di Medan. Mereka menyoroti pola berulang yang mengindikasikan praktik kartel proyek, pengaturan pemenang tender, dan intervensi internal Satker. "Kami melihat ada pola permainan lama yang terulang. Satu perusahaan bisa menang dua paket besar sekaligus dalam tahun anggaran yang sama, di Satker yang sama pula. Ini sangat janggal, dan kami mendorong KPK untuk segera membongkar jaringannya," ujar seorang aktivis antikorupsi di Medan.
​PRDB dan masyarakat sipil mendesak beberapa hal kunci:
​KPK segera memanggil Kepala Satker PJN Wilayah IV dan PPK 4.3.
​Audit ulang seluruh proses tender TA 2024 oleh BPK RI.
​Transparansi dan keterbukaan seluruh dokumen pelelangan oleh LKPP.
​Pengawasan ketat oleh Ombudsman terhadap proses administrasi dan pelaksanaan proyek.
​Masyarakat kini menanti langkah konkret dari KPK. Jika lembaga antirasuah ini tidak segera turun tangan, dikhawatirkan praktik-praktik korupsi di sektor infrastruktur nasional akan terus merajalela, merugikan negara, dan mengkhianati kepercayaan rakyat.tim

Baca Juga:

• Terkenal Kebal Hukum & Licin, Gebraksu: KPK Tangkap Baharuddin Siagian
• Dugaan Korupsi Dana Alkes & Antropometri Rp 62 Miliar, Jaga Marwah: Usut Mafia Anggaran DAK ke Sukabumi
• Festival Budaya Oang-oang 2025 Pakpak Bharat Resmi Dibuka

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Terkenal Kebal Hukum & Licin, Gebraksu: KPK Tangkap Baharuddin Siagian

Dugaan Korupsi Dana Alkes & Antropometri Rp 62 Miliar, Jaga Marwah: Usut Mafia Anggaran DAK ke Sukabumi

Festival Budaya Oang-oang 2025 Pakpak Bharat Resmi Dibuka

Kornas Desak Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Hukuman Mati Koruptor

Ketua Umum JMSI Motivasi Siswa SMPN 1 Padangsidimpuan, Tanya Siapa yang Mau Jadi Astronot

Bobby Nasution Terancam Jeratan Korupsi Topan Ginting, KPK Memiliki Bukti Awal Jerat Gubsu