Kejagung Sita Uang Korupsi Rp. 1,3 T Dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group

Baca Juga:

• Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Bagikan 2.200 Masker, Dukung Kesehatan Masyarakat di Tengah Kabut Asap Medan
• NURFIRMANWANSYAH BERI PESAN TEGAS! Yendi Putra dan RTIK Sumbar Siapkan Generasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045
• Mendorong Generasi Muda Berkarya: Deden Prayoga Komitmen Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

Jakarta — Kejaksaan Agung menyita uang senilai Rp 1.374.892.735.527,46 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) terkait perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.

"Hari ini kita melakukan penyitaan uang atas nama 12 terdakwa Korporasi, dari dua perusahaan, yaitu PT Permata Hijau Group dan PT Musim Mas Group, " ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar didampingi Direktur Penuntutan JAM Pidsus Sutikno dalam temu pers, Jakarta, Rabu 2 Juli 2025.

"Kedua belas terdakwa korporasi itu, masing-masing 7 perusahaan dari Musim Mas Grup dan 5 perusahaan dari PT Permata Hijau Group," urai Harli Siregar.

Disampaikannya, penyitaan itu terkait proses hukum atas perkara tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022, terhadap korporasi dibebankan uang pengganti kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara.

"Kami tegaskan bahwa ini merupakan langkah yang dilakukan oleh institusi kejaksaan dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara dan tentunya sejalan dengan bagaimana tindakan represif tidak hanya untuk melakukan penindakan atau menghukum para pelaku tetapi juga bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara," ujarnya.

Ia menjelaskan, 12 perusahaan terdakwa korporasi tersebut, di pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Jakarta Pesat telah diputus oleh hakim dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sehingga penuntut umum saat ini melakukan upaya hukum kasasi yang hingga saat ini perkaranya masih ada dalam tahap pemeriksaan kasasi.

Kejagung Sita Rp. 1,3 T Dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group
Bahwa berdasarkan perhitungan hasil audit dari BPKP dan laporan kajian analisis keuntungan ilegal dan kerugian perekonomian negara dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, terdapat kerugian negara. "Tiga komponen, diantaranya adalah kerugian keuangan negara, ilegal gain dan kerugian perekonomian negara," ucapnya.

Ia merincikan, total kerugian negara yang berasal dari Musimas Grup sebesar Rp4.890.938.943.794,01. Rincian untuk masing-masing 7 perusahaan sebagai berikut:

– PT Musim Mas sebesar Rp1.430.930.230.450.21.
– PT Intibenua Perkasatama sebesar Rp3.194.755.791.704.97.
– PT Mikie Oleo Nabati Industri sebesar Rp5.201.108.727.67.
– PT Agro Makmur Raya sebesar Rp27,23 miliar.
– PT Musim Mas Fuji sebesar Rp14 miliar
– PT Megasurya Mas sebesar Rp31,4 mikiar
– PT Wira Inno Mas. sebesar Rp186, 6 miliar

Sementara, kerugian negara dari PT Permata Hijau Grup sebesar Rp937.558.181.691.26. Rinciannya sebagai berikut:

– PT Nagamas Palm Oil Lestari sebesar Rp381,94 miliar
– PT Pelita Agung Agri Industri sebesar Rp207,43 miliar
– PT Nubika Jaya sebesar Rp13,7 miliar
– PT Permata Hijau Palm Oleo sebesar Rp325,4 miliar
– PT Permata Hijau Sawit sebesar sekitar Rp9 miliar

Seluruhnya dana sitaan penitipan uang tersebut saay ini berada dalam rekening penampungan lainnya yaitu RPL, Jaksa Agung Muda tidak pidana khusus pada bank BRI.

"Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang diditipkan sebesar tersebut yaitu Rp1.374.892.735.527. Untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi," jelasnya.

Selanjutnya, setelah dilakukan penyitaan Kejagung mengajukan tambahan memori kasasi, yaitu memasukkan uang yang telah disita tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari memori kasasi. Sehingga, keberadaannya dapat dipertimbangkan oleh Hakim Agung yang memeriksa kasasi khususnya terkait sejumlah uang tersebut sebagai kompensasi untuk membayar seluruh kerugian negara yang ditimbulkan akibat perubatan korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa korporasi.

Menurut Harli, yang dilakukan Kejagung saat ini merupakan esensi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal itu mencakup optimalisasi terhadap pemberantasan perihal korupsi itu sendiri.

Selain itu, untuk memulihkan kerugian negara. Sehingga kegiatan penyitaan ini meskipun tidak dilakukan pada tahap penyidikan tapi ditemukan pada tahap persidangan. "Ini tetap kita lakukan penyitaan supaya kerugian negara bisa pulih," ucapnya.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Bagikan 2.200 Masker, Dukung Kesehatan Masyarakat di Tengah Kabut Asap Medan

NURFIRMANWANSYAH BERI PESAN TEGAS! Yendi Putra dan RTIK Sumbar Siapkan Generasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045

Mendorong Generasi Muda Berkarya: Deden Prayoga Komitmen Perkuat Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif

Bangunan Bhayangkara Holyland Diduga Menyalahi Izin PBG

Kepala MAS TPI Medan Zainal Arifin: PKL Bukan Sekadar Praktik, Tapi Wadah Mengamalkan Ilmu di Masyarakat

Pemko Tanjungbalai Gandeng Komisi Informasi, Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026