Pelantikan Rektor USU, Bobby Nasution Titipkan Nasib Mahasiswa Korban Bencana ke Wamen PTST
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara khusus meminta kebijakan relaksasi biaya pendidikan bagi mahas
News
Baca Juga:
- Komitmen Sukseskan Asta Cita Presiden RI, 51 SPPG Sudah Beroperasi di Sergai
- Polres Padangsidimpuan Ungkap Korupsi Proyek DEK Rp2,3 Miliar, AKBP Wira Prayatna: Tiga Orang Telah ditetapkan Tersangka
- Kapolres Asahan Ramah Tamah Bersama Warga Jalan Durian, Perkuat Sinergi Wujudkan Kampung Bersih Narkoba
Menurut Asep, awal pekan ini tim KPK menerima informasi terkait dugaan penyerahan uang oleh pihak swasta. Diketahui ada penarikan dana sebesar Rp 2 miliar, yang rencananya akan dibagikan demi mendapatkan proyek pembangunan jalan dari pemerintah.
"Tim kami langsung bergerak ke lokasi pada malam Kamis dan mengamati adanya pertemuan antara pihak swasta, termasuk KIR dan TOP, di salah satu tempat strategis. Dari proses pemantauan itu, kami mengidentifikasi sejumlah proyek jalan yang menjadi sasaran," ungkap Asep.
Proyek-proyek tersebut antara lain:
1. Pembangunan Jalan Simpang Palsabolas (Rp56 miliar, tahun 2023)
2. Reservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua (Rp 17,5 miliar, tahun 2024)
3. Rehabilitasi Jalan & Penanganan Longsor di Simpang Palsabolas (tahun 2025)
4. Pembangunan Jalan Nasional Sipiongot – Batas Labusel (Rp 96 miliar)
5. Pembangunan Jalan Huta Imbaru – Sipiongot (Rp 61 miliar)
Total nilai proyek mencapai Rp 231,8 miliar, dan dari jumlah itu, diduga sekitar Rp46 miliar akan digunakan untuk menyuap sejumlah oknum agar proses lelang dapat dimanipulasi demi kepentingan pihak tertentu.
"Kami ingin mencegah agar pihak-pihak yang menggunakan cara kotor ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Karena kalau tetap lolos, jelas kualitas pembangunan jalan bakal tidak maksimal," tambah Asep.
*Kronologi dan Rincian Dugaan Suap*
1. Suap di Lingkup Dinas PUPR Sumut
Pada 22 April 2025, KIR selaku Direktur Utama PT DNG bersama TOP (Kepala Dinas PUPR Sumut), RES (Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK), dan staf lainnya melakukan survei lokasi proyek di Desa Sipiongot. Menurut Asep, TOP kemudian secara langsung memerintahkan RES agar menunjuk KIR sebagai pelaksana proyek, tanpa melalui proses pengadaan yang sah.
Sebagai bentuk "uang muka" proyek, KIR dan anaknya RAY mentransfer dana kepada RES. Dari hitung-hitungan di lapangan, Kepala Dinas disebut menerima sekitar 4-5% dari nilai proyek, atau sekitar Rp8 miliar.
2. Suap untuk Satker PJN Wilayah I Sumut
KIR juga diketahui menyalurkan dana suap kepada pejabat di Satker PJN Wilayah I, termasuk kepada AEL dan PPK HEL. Tujuannya jelas: memuluskan proyek pembangunan jalan untuk perusahaannya dan PT RN — perusahaan yang disebut-sebut dikelola oleh RAY, anak dari KIR.
Dalam kurun waktu 2024-2025, HEL disebut telah menerima uang sebesar Rp121 juta dari KIR dan RAY. Ini menjadi bukti kuat bagaimana pola suap digunakan di berbagai jalur untuk mengamankan proyek-proyek strategis.
*6 Orang Diamankan, Pemeriksaan Masih Berlangsung*
Sebelumnya, enam orang diamankan KPK dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Mandailing Natal. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat malam dengan pengawalan ketat. Para terduga langsung digiring ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada media.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa keenamnya sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap lebih dalam keterlibatan masing-masing.
Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK berkomitmen penuh untuk membersihkan praktik korupsi di sektor infrastruktur. Proyek pembangunan jalan adalah fasilitas publik yang semestinya memberikan manfaat maksimal, bukan justru menjadi ladang bancakan.
"Jangan sampai kualitas pembangunan jalan kita rusak karena proses awalnya saja sudah dikotori oleh praktik suap," tegasnya.zal
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution secara khusus meminta kebijakan relaksasi biaya pendidikan bagi mahas
News
SLEMAN Polemik penetapan Hogi Minaya sebagai tersangka akhirnya berakhir dengan pengakuan terbuka dari aparat penegak hukum. Kapolresta
Hukum
Medan Pemerintah Kota Medan berhasil menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 pada Kategori Madya, sebagai bentu
kota
Jakarta Sari Yuliati, politisi Partai Golkar yang dikenal memiliki kekayaan fantastis, resmi menempati posisi Wakil Ketua DPR RI untuk s
News
Pendidikan Makin Kuat, Pemkab Paluta Resmi Terima Sertifikat Tanah Sekolah Rakyat
kota
Perkuat Sinergi Kepemudaan, Wali Kota Letnan Dalimunthe Terima SAPMA PP Padangsidimpuan
kota
Komitmen Jamin Kesehatan Warga, Pemkab Padang Lawas Digelari UHC Madya
kota
Menuju Indonesia Emas 2045, Pemkab Padang Lawas Utara Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
kota
Sportifitas Masa Depan Pelajar Muda, Ketua MPC Pemuda Pancasila Bersama TNI dan Walikota Tutup Futsal SLTA SeTabagsel
kota
Datang dengan Harapan, Guru Padangsidimpuan Curhat ke DPRD Soal Hak dan Perlindungan
kota