Demi Proyek Rp 231 Miliar, KIR dan TOP Atur Suap Lewat Skema Licik, Ini Kata KPK

Jakarta |sumut24.co -

Baca Juga:

• Topan Ginting Digiring KPK dengan Rompi Oranye, Diduga Terima Rp 8 Miliar dari Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar
• Gubernur Sumut Belum Beri Pernyataan soal OTT KPK Kadis PUPR
• Dulu Dampingi Kahiyang, Kini Topan Ginting Dampingi Penyidik KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggebrak dengan mengungkap skema korupsi proyek jalan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (28/6/2025), Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan secara detail bagaimana praktik suap mengalir demi memenangkan proyek jalan senilai total Rp 231,8 miliar.

Menurut Asep, awal pekan ini tim KPK menerima informasi terkait dugaan penyerahan uang oleh pihak swasta. Diketahui ada penarikan dana sebesar Rp 2 miliar, yang rencananya akan dibagikan demi mendapatkan proyek pembangunan jalan dari pemerintah.

"Tim kami langsung bergerak ke lokasi pada malam Kamis dan mengamati adanya pertemuan antara pihak swasta, termasuk KIR dan TOP, di salah satu tempat strategis. Dari proses pemantauan itu, kami mengidentifikasi sejumlah proyek jalan yang menjadi sasaran," ungkap Asep.

Proyek-proyek tersebut antara lain:

1. Pembangunan Jalan Simpang Palsabolas (Rp56 miliar, tahun 2023)
2. Reservasi Jalan Simpang Kota Pinang – Gunung Tua (Rp 17,5 miliar, tahun 2024)
3. Rehabilitasi Jalan & Penanganan Longsor di Simpang Palsabolas (tahun 2025)
4. Pembangunan Jalan Nasional Sipiongot – Batas Labusel (Rp 96 miliar)
5. Pembangunan Jalan Huta Imbaru – Sipiongot (Rp 61 miliar)

Total nilai proyek mencapai Rp 231,8 miliar, dan dari jumlah itu, diduga sekitar Rp46 miliar akan digunakan untuk menyuap sejumlah oknum agar proses lelang dapat dimanipulasi demi kepentingan pihak tertentu.

"Kami ingin mencegah agar pihak-pihak yang menggunakan cara kotor ini tidak mendapatkan proyek tersebut. Karena kalau tetap lolos, jelas kualitas pembangunan jalan bakal tidak maksimal," tambah Asep.

*Kronologi dan Rincian Dugaan Suap*

1. Suap di Lingkup Dinas PUPR Sumut

Pada 22 April 2025, KIR selaku Direktur Utama PT DNG bersama TOP (Kepala Dinas PUPR Sumut), RES (Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus PPK), dan staf lainnya melakukan survei lokasi proyek di Desa Sipiongot. Menurut Asep, TOP kemudian secara langsung memerintahkan RES agar menunjuk KIR sebagai pelaksana proyek, tanpa melalui proses pengadaan yang sah.

Sebagai bentuk "uang muka" proyek, KIR dan anaknya RAY mentransfer dana kepada RES. Dari hitung-hitungan di lapangan, Kepala Dinas disebut menerima sekitar 4-5% dari nilai proyek, atau sekitar Rp8 miliar.

2. Suap untuk Satker PJN Wilayah I Sumut

KIR juga diketahui menyalurkan dana suap kepada pejabat di Satker PJN Wilayah I, termasuk kepada AEL dan PPK HEL. Tujuannya jelas: memuluskan proyek pembangunan jalan untuk perusahaannya dan PT RN — perusahaan yang disebut-sebut dikelola oleh RAY, anak dari KIR.

Dalam kurun waktu 2024-2025, HEL disebut telah menerima uang sebesar Rp121 juta dari KIR dan RAY. Ini menjadi bukti kuat bagaimana pola suap digunakan di berbagai jalur untuk mengamankan proyek-proyek strategis.

*6 Orang Diamankan, Pemeriksaan Masih Berlangsung*

Sebelumnya, enam orang diamankan KPK dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Mandailing Natal. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat malam dengan pengawalan ketat. Para terduga langsung digiring ke ruang pemeriksaan tanpa memberikan komentar kepada media.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa keenamnya sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap lebih dalam keterlibatan masing-masing.

Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa KPK berkomitmen penuh untuk membersihkan praktik korupsi di sektor infrastruktur. Proyek pembangunan jalan adalah fasilitas publik yang semestinya memberikan manfaat maksimal, bukan justru menjadi ladang bancakan.

"Jangan sampai kualitas pembangunan jalan kita rusak karena proses awalnya saja sudah dikotori oleh praktik suap," tegasnya.zal

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Topan Ginting Digiring KPK dengan Rompi Oranye, Diduga Terima Rp 8 Miliar dari Proyek Jalan Rp 231,8 Miliar

Gubernur Sumut Belum Beri Pernyataan soal OTT KPK Kadis PUPR

Dulu Dampingi Kahiyang, Kini Topan Ginting Dampingi Penyidik KPK

PT Dalihan Natolu Group Punya Benang Merah dengan Gubsu Bobby, KPK Diminta Usut Tuntas

KPK Buka Peluang Panggil Gubsu Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Kadis PUPR Sumut

KPK Tangkap Topan Kesayangan Gubsu dan Kontraktor di Sumut, Bongkar Korupsi Proyek Jalan Senilai Rp231,8 Miliar