Topan Obaja Putra Ginting, “Ketua Kelas” Pemprov Sumut, Jadi Tersangka KPK

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, sebagai salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Sumut. Penetapan ini merupakan hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis (26/6/2025) lalu di Mandailing Natal.

Baca Juga:

• Topang Stabilitas Ekonomi, KAI Sumut Distribusikan 683.957 Ton Komoditas Unggulan Selama 2025
• Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus
• PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Topan dikenal luas sebagai sosok kuat di lingkungan birokrasi Sumatera Utara. Di kalangan internal pemerintahan, ia kerap dijuluki sebagai "ketua kelas", karena posisinya yang strategis dan pengaruhnya dalam pengelolaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar di bawah pemerintahan Gubernur Bobby Nasution.

Dalam konferensi pers yang digelar Sabtu (28/6/2025) sore di Gedung Merah Putih, KPK juga mengumumkan empat tersangka lain yang turut terlibat, yakni:

Rasuli Efendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut, LIR, Direktur PT DNG (kontraktor swasta)RAY, Direktur PT RHL (kontraktor swasta)HEL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PJN Wilayah I Sumut

"OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam proyek pembangunan jalan yang dikelola oleh Dinas PUPR dan PJN Wilayah I di Sumatera Utara," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dari hasil operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sejumlah pihak, termasuk menyegel kantor salah satu kontraktor yang berlokasi di Padangsidimpuan. Kantor tersebut diduga milik Dalihan Natolu Grup (DNG), perusahaan yang disebut-sebut terkait erat dengan proyek yang menjadi objek penyidikan.

Sosok Topan Obaja Putra Ginting sebelumnya dikenal sebagai birokrat teknokratik yang dipercaya mengawal sejumlah proyek strategis di provinsi. Namun, kepercayaan itu kini tercoreng oleh dugaan keterlibatannya dalam skandal suap. Belum diketahui pasti berapa nilai suap yang diterima maupun total anggaran proyek yang dipermasalahkan.

KPK memastikan akan terus mendalami peran para pihak dan kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat. Sementara itu, pemeriksaan intensif terhadap para tersangka masih berlangsung.
Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Topang Stabilitas Ekonomi, KAI Sumut Distribusikan 683.957 Ton Komoditas Unggulan Selama 2025

Kasus Suap Topan Ginting: Efendi Pohan Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Hakim Perintahkan Sprindik Khusus

PATGULIPAT PROYEK UNDERPASS — SKEMA “OVER PROYEK” TOPAN GINTING–D.RKUTI–RICKY DIDUGA JADI SUMBER KORUPSI BERJAMAAH

Topan Didakwa Terima Suap, Jaga Marwah: KPK Usut Proyek Dinas PU Kota Medan TA 2021-2022

Jejak Panjang Kasus Jalan Rp165 Miliar di Sumut: Dari Tender E-Katalog hingga Dugaan Perintah Politik

Sidang Korupsi Jalan Rp165 Miliar: Anak Buah Ungkap Perintah Topan Ginting Menangkan PT DNG