Bamsoet Tegaskan Stabilitas Politik dan Kepastian Hukum Syarat Mutlak Terwujudnya Iklim Usaha dan Investasi yang Sehat

JAKARTA- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia Bambang Soesatyo menegaskan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang terus bereskalasi, stabilitas politik di dalam negeri menjadi penentu utama bagi terjaganya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa selama kuartal pertama 2025, Indonesia mengalami arus keluar investasi asing senilai Rp 28,6 triliun dari pasar modal, bersamaan dengan menguatnya kekhawatiran terhadap ketidakpastian ekonomi global.

Baca Juga:

• Dukungan IMI Kepulauan Riau (Kepri), Perkuat Posisi Bamsoet Kembali Pimpin IMI 2025–2030
• Terima Pengurus Badan Perlindungan Lansia, Bamsoet Dorong DPR dan Pemerintah Revisi UU Kesejahteraan Lansia
• Bamsoet: Wacana Wakil Presiden Diusulkan Presiden Terpilih Untuk Ditetapkan Oleh MPR Patut Dipertimbangkan

Situasi tersebut tercermin dari pelemahan tajam IHSG pada 19 Maret 2025, yang terkoreksi lebih dari 7 persen dalam sehari dan memicu penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pelemahan ini tidak semata mencerminkan dinamika pasar biasa, tetapi merupakan reaksi mendalam atas ketidakpastian kebijakan dan ketegangan politik di tingkat global.

"Stabilitas politik dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Ketidakstabilan dapat memicu ketidakpastian yang merugikan, sedangkan stabilitas menawarkan kepastian yang diperlukan bagi investor untuk menjalankan usahanya. Dengan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan transparan, Indonesia dapat memaksimalkan potensi iklim investasinya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan," ujar Bamsoet saat memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik dan Keamanan KADIN Indonesia di Kantor KADIN Indonesia Jakarta, Senin (16/6/25).

Hadir antara lain Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan Andi Rachmat, Wakil Ketua Umum Bidang Keamanan Joverly Sylvanny Vinod dan Wakil Ketua Umum Bidang Ketahanan Nasional dan Mitigasi Resiko Reginald FM Engelen serta para Ketua Kompartemen Bidang Politik, Penegakan Hukum, Hubungan antar Lembaga, Kebijakan Publik dan Perlindungan Data Pribadi.

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini memaparkan, data lain menunjukkan indeks kepercayaan investor asing yang dirilis LPEM UI menurun dari 105,2 pada Desember 2024 menjadi 92,1 pada Maret 2025. Penurunan ini biasa terjadi disetiap masa transisi pemerintahan baru dan itu mengindikasikan bahwa persepsi politik, menjadi salah satu faktor dominan dalam penilaian kelayakan investasi. Bahkan, rupiah sempat menyentuh Rp 16.700 per dolar AS di bulan April 2025, memperberat beban impor bahan baku industri dan menggerus daya saing ekspor nasional.

"Meski demikian, saya yakin Presiden Prabowo Subianto mampu meningkatkan kembali indeks kepercayaan investor asing, selain dengan stabilitas politik dan kepastian hukum, juga menggerakan roda ekonomi dengan 11 program prioritas, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Penyediaan 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih dan Lumbung Pangan. Karena Indonesia memiliki kapasitas struktural untuk bangkit, selama stabilitas politik dapat terjaga secara konsisten. Realisasi investasi langsung sepanjang 2024 mencapai Rp 1.714 triliun, melampaui target dan tumbuh 20,8 persen year on year. Angka ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap tinggi, selama para menteri ekonomi mampu memberikan kepastian arah kebijakan dan menjamin keberlanjutan pembangunan," kata Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, pemulihan kepercayaan menjadi prioritas. Pemerintah, parlemen, dan seluruh elemen pemangku kepentingan harus mampu menghadirkan tata kelola politik yang konsisten, komunikatif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Kepastian regulasi, kepastian hukum dan perlindungan atas prinsip demokrasi menjadi syarat mutlak bagi pertumbuhan investasi.

"Stabilitas politik dan kepastian hukum bukan sekadar syarat administratif, melainkan pilar utama bagi daya tarik ekonomi nasional. Stabilitas politik dan kepastian hukum menjadi mata rantai antara keberanian investor mengambil risiko dan keyakinan mereka terhadap masa depan Indonesia. Bila kestabilan dijaga, maka modal masuk, industri berkembang, lapangan kerja tumbuh, dan ekonomi Indonesia akan melaju di tengah gelombang krisis global," pungkas Bamsoet. Rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Dukungan IMI Kepulauan Riau (Kepri), Perkuat Posisi Bamsoet Kembali Pimpin IMI 2025–2030

Terima Pengurus Badan Perlindungan Lansia, Bamsoet Dorong DPR dan Pemerintah Revisi UU Kesejahteraan Lansia

Bamsoet: Wacana Wakil Presiden Diusulkan Presiden Terpilih Untuk Ditetapkan Oleh MPR Patut Dipertimbangkan

Bamsoet Dukung Rencana Eksibisi dan Turnamen Golf UMKM Bumi Alumni V Tahun 2025

Bamsoet Dukung Pembuatan Film Perjuangan "Soedirman, Palagan Ambarawa"

Bamsoet Tegaskan Ratifikasi Konvensi Kejahatan Siber PBB Harus Jadi Prioritas Legislasi Nasional