LIPPSU Desak Tito Kembalikan Empat Pulau Hak Rakyat Aceh, Pertanyakan Motif di Balik Keputusan Mendagri

Medan - Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Ari Sinik, mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera mengembalikan empat pulau yang dinilai secara historis merupakan wilayah rakyat Aceh. Ia menilai klaim sepihak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas keempat pulau tersebut sarat kejanggalan dan patut dicurigai.

Baca Juga:

• Sidang Prapid Ke II Kasus Pengabiayaan dan Pengeroyokan, Hakim PN Medan Minta Termohon Hadirkan Tersangka DPO Kasus Pengeroyokan
• Lagi, Rumah Sekaligus Usaha Ponsel Warga di Tanjung Beringin Terbakar dan Nyaris Ludes
• Sekdako T. Tinggi Himbau Pedagang Tempati Kios Pasar Inpres

"Kami mencium adanya indikasi permainan dan motif tersembunyi dalam proses pengklaiman ini. Ini bukan sekadar soal batas wilayah, tapi soal kepentingan yang mungkin sedang ditutup-tutupi," tegas Ari dalam pernyataannya.

Ari juga menyoroti sikap Gubernur Sumatera Utara yang dinilainya terlalu ambisius merebut wilayah yang dipersengketakan. "Daripada ngotot mengklaim pulau-pulau itu, lebih baik fokus membenahi Pulau Nias yang sudah lama masuk daftar prioritas pembangunan. Kenapa harus memaksakan kehendak atas wilayah yang secara historis bukan milik Sumut?" ujarnya tajam.

Ia menambahkan, "Dengan kegigihan luar biasa dalam pengambilalihan empat pulau ini, publik berhak bertanya: ada apa di balik ini semua? Dan, apa yang sebenarnya sedang diperebutkan?"

Lebih lanjut Ari Sinik, Pulau-pulau yang kini disengketakan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sejatinya telah tercatat dalam berbagai dokumen sejarah sebagai bagian dari wilayah adat dan administratif Aceh. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, peta-peta yang dibuat oleh Topografische Dienst (Dinas Topografi Hindia Belanda) menunjukkan bahwa wilayah pesisir Barat Laut Sumatera — termasuk gugusan pulau-pulau kecil yang saat ini dipersengketakan — masuk dalam Karesidenan Aceh.

Data ini diperkuat oleh peta tahun 1891 dan 1939 yang kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menunjukkan garis batas administratif Kesultanan Aceh, yang kala itu memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut hingga pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia tetap mempertahankan batas-batas administratif warisan kolonial sebagai dasar pembagian wilayah. Dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1956 tentang Penetapan Wilayah Provinsi di Sumatera, tidak terdapat pengalihan otoritas atas pulau-pulau tersebut dari Aceh ke Sumatera Utara.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh, tidak pernah dinyatakan bahwa pulau-pulau itu dialihkan ke wilayah administratif Sumut, ucap Ari Sinik.red2

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Sidang Prapid Ke II Kasus Pengabiayaan dan Pengeroyokan, Hakim PN Medan Minta Termohon Hadirkan Tersangka DPO Kasus Pengeroyokan

Lagi, Rumah Sekaligus Usaha Ponsel Warga di Tanjung Beringin Terbakar dan Nyaris Ludes

Sekdako T. Tinggi Himbau Pedagang Tempati Kios Pasar Inpres

Rangkaian HUT ke-24 AMPG, PP AMPG Salurkan 2.000 Set Peralatan Sekolah Pasca Banjir di Aceh Tamiang

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pimpin Apel Perdana Hari Kesadaran Nasional 2026

Personel Brimob Polda Aceh M Rio Menjadi Tentara Bayaran Rusia, Ini Jumlah Gajinya Perbulan