Praktisi Pendidikan H Hardi Mulyono Kecam Ucapan Wakil Bupati Deliserdang: "Brutal dan Tidak Beretika"

MEDAN | Sumut24.co

Baca Juga:

• Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”
• Terkait Pencabulan Anak di Tapsel, Praktisi Hukum Desak Hukuman Maksimal
• Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga: Banyak Perusahaan Lakukan Kejahatan Berkedok Kemitraan Plasma di Sumatera Utara

Praktisi pendidikan sekaligus kader Al Jam'iyatul Washliyah, Dr. KRT H. Hardi Mulyono Surbakti, MAP., mengecam keras ucapan dan sikap Wakil Bupati Deliserdang, Lomlom Suwondo, saat menghadapi aksi unjuk rasa massa Al Washliyah di Kantor Bupati Deliserdang, Senin (26/5/2025).

Dalam pernyataannya, Hardi menilai ucapan Wakil Bupati tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang digaji oleh rakyat.

"Sedikit pun tidak mencerminkan prilaku sebagaimana layaknya seorang Wakil Bupati. Brutal, provokatif, dan seperti orang tak berpendidikan," tegas Hardi Mulyono, yang juga mantan Rektor UMN Al Washliyah Medan.

Ucapan Lomlom yang menjadi viral di media sosial terekam saat ia berbicara di hadapan ribuan massa Al Washliyah yang menggelar aksi terkait sengketa lahan wakaf Al Washliyah di Galang, tempat berdirinya SMP Negeri 2 milik Pemkab Deliserdang.

"Deliserdang adalah Kabupaten Nahdliyin. Kalau saudara-saudara kader Al Washliyah, silakan baca, ini kabupaten nahdliyin!" teriak Lomlom dalam rekaman video yang beredar, yang kemudian memicu kemarahan massa hingga terjadi pelemparan botol air mineral ke arah panggung.

Menanggapi hal tersebut, Hardi menilai ucapan Lomlom memperlihatkan lemahnya pemahaman terhadap realitas sosial di Deliserdang.

"Silakan saja si Lomlom menjadi bagian dari Nahdliyin. Tapi jangan pernah mengklaim bahwa Deliserdang adalah kabupaten Nahdliyin, apalagi sampai memprovokasi antara NU dan Al Washliyah," ujarnya.

Hardi juga menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Lomlom seharusnya mengedepankan etika dan menghormati masyarakat, terlebih mereka adalah warga Deliserdang yang turut memilih dan menggajinya.

"Wakil Bupati itu bukan jabatan preman. Yang turun ke jalan itu adalah warga sendiri, mungkin sebagian memilih dia saat Pilkada. Yang pasti, mereka juga ikut membayar gajinya," tegasnya.

Selain mengecam sikap tidak etis tersebut, Hardi juga mengingatkan Pemkab Deliserdang untuk tidak bersikap arogan dalam menghadapi kritik dan gugatan masyarakat.

"Bupati dan wakil bupati diberi amanah oleh rakyat untuk mensejahterakan rakyatnya, bukan untuk bersikap arogan kepada mereka," ujarnya.

Aksi unjuk rasa yang digelar massa Al Washliyah, kata Hardi, merupakan bentuk kekecewaan atas tidak adanya itikad baik dari Pemkab Deliserdang untuk mengosongkan lahan wakaf seluas 35.000 meter persegi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang, yang kini sebagian telah dibangun SMP Negeri 2.

"Itu lahan wakaf dari umat. Berdosa jika dialihkan. Kami akan mempertahankannya," pungkasnya.

Lebih lanjut, Hardi menyebut ucapan Lomlom yang menyatakan Deliserdang sebagai kabupaten Nahdliyin seolah menjadi ancaman bagi umat Al Washliyah terkait kepemilikan lahan tersebut.

"Ucapan Wakil Bupati itu sangat brutal dan mengarah pada provokasi sektarian," tutupnya.Tim

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”

Terkait Pencabulan Anak di Tapsel, Praktisi Hukum Desak Hukuman Maksimal

Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga: Banyak Perusahaan Lakukan Kejahatan Berkedok Kemitraan Plasma di Sumatera Utara