Komisi XIII Dorong PPKn jadi Mata Pelajaran Wajib SD-PT dengan Panduan BPIP

Jakarta | Sumut25l4.co

Baca Juga:

• Komisi III DPR RI Desak KY Perbaiki Kualitas Pengawasan dan Seleksi Hakim*
• Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan
• CSR BI Menjadi Sorotan,Aliansi Tabagsel Bersatu Desak Gus Irawan Klarifikasi Dugaan Keterlibatannya

Komisi XIII DPR RI mendorong mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi mata pelajaran wajib. PPKn disebut harus diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

"Kami mendorong agar PPKn menjadi mata pelajaran wajib di SD hingga SMA. Dan juga masuk menjadi mata kuliah wajib di tingkat perguruan tinggi," ucap Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso dalam keterangannya, Selasa (3/11/2025).

Komisi XIII menyebut pembelajaran ini harus bersumber pada buku yang dikeluarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurutnya, sebagai lembaga yang fokus terhadap pembinaan, BPIP dapat merumuskan panduan pembelajaran PPKn tersebut.

"BPIP dapat bekerjasama dengan Kemendikdasmen dan Kemendikti dalam menjalankan program pendidikan Pancasila tersebut," sebutnya.

Sugiat mengatakan, nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan kepada peserta didik mulai tingkat dasar dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Selain itu, nilai-nilai Pancasila diajarkan dengan tepat akan meningkatkan moral putra-putri negara Indonesia.

"Ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo poin pertama yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia," jelasnya.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Komisi III DPR RI Desak KY Perbaiki Kualitas Pengawasan dan Seleksi Hakim*

Kasus Kuota Haji Seret Mantan Menag, DPR Komisi VIII Dinilai Lalai dalam Pengawasan

CSR BI Menjadi Sorotan,Aliansi Tabagsel Bersatu Desak Gus Irawan Klarifikasi Dugaan Keterlibatannya

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Tegas Polda Sumut dalam Penegakan Hukum Narkotika

Nama Anggota DPR RI Komisi XI yang Diduga Terlibat Dana CSR BI dan OJK 2020–2023 dan Dua Pindah Ke Eksekutif sedang Pengembangan Sorotan KPK

Terbongkar! Modus Anggota DPR Komisi XI Diduga Amankan Dana CSR Lewat Yayasan Pribadi