5 Tuntutan Aksi Indonesia Gelap: Aspirasi Mahasiswa untuk Perubahan

JakartaI Sumut24. co

Baca Juga:

• Rapat Koordinasi Pemerintahan Lingkup Pemda Kabupaten Solok
• KPPU Berikan Pemahaman Persaingan Usaha kepada Eksekutif Perusahaan
• Dinas Perhubungan kota Solok Gelar Operasi Keselamatan untuk Menekan Kecelakaan

Gelombang aksiIndonesia Gelapyang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menarik perhatian publik, Senin (17/5).

Gerakan mahasiswa ini membawa sejumlah tuntutan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbolGaruda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut adalah lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi tersebut, yakni:

Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Tuntutan pertama yang disuarakan mahasiswa adalah pencabutan Inpres No. 1 tahun 2025 karena dinilai menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. BEM UI melihat kebijakan ini sebagai langkah yang berpotensi merugikan berbagai sektor vital dalam kehidupan masyarakat.

Para aktivis mahasiswa menilai bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Mereka menuntut adanya kajian ulang terhadap kebijakan pemangkasan anggaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Dalam pandangan mahasiswa, transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran juga menjadi hal yang crucial. Mereka menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam menjelaskan dasar pertimbangan dan dampak dari kebijakan pemangkasan anggaran ini.

Para demonstran menekankan bahwa kebijakan pemangkasan anggaran harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan tidak memberatkan masyarakat, terutama kelompok yang rentan secara ekonomi.

Tuntutan kedua berfokus pada penolakan terhadap revisi UU Minerba, khususnya pasal yang memungkinkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang. Mahasiswa menilai hal ini dapat mengancam independensi akademik dan objektivitas lembaga pendidikan tinggi.

BEM UI dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Mereka khawatir hal ini dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan akademik.

Para aktivis juga menyoroti potensi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin timbul dari implementasi UU Minerba yang direvisi. Mereka menilai bahwa regulasi ini dapat membuka celah bagi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Mahasiswa menekankan pentingnya menjaga independensi perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan penelitian. Keterlibatan dalam pengelolaan tambang dinilai dapat mengalihkan fokus dan sumber daya dari fungsi utama perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Tunjangan Dosen dan Pendidik Tanpa Hambatan

Isu ketiga yang diangkat adalah tuntutan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis. Mahasiswa menilai bahwa pemotongan dan hambatan dalam pencairan tunjangan ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Para demonstran menekankan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik merupakan aspek penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Mereka menuntut agar proses pencairan tunjangan dapat dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

BEM UI secara khusus menyoroti pentingnya menghilangkan hambatan birokratis yang sering kali menjadi kendala dalam pencairan tunjangan. Mereka menilai bahwa prosedur yang berbelit-belit dapat menghambat kinerja dan motivasi tenaga pendidik.

Tuntutan ini juga mencakup permintaan evaluasi terhadap sistem penggajian dan tunjangan yang berlaku saat ini, dengan harapan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkeadilan.

Tuntutan keempat memfokuskan pada evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengeluarannya dari anggaran pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa program ini perlu dikaji ulang efektivitasnya dan dampaknya terhadap alokasi anggaran pendidikan secara keseluruhan.

BEM UI mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap program MBG, termasuk transparansi penggunaan anggaran dan efektivitas implementasinya di lapangan. Mereka berpendapat bahwa program ini seharusnya tidak mengambil porsi dari anggaran pendidikan yang sudah terbatas.

Para aktivis mahasiswa juga menyoroti pentingnya memisahkan program kesejahteraan seperti MBG dari anggaran pendidikan. Mereka berargumen bahwa pencampuran ini dapat mengaburkan fokus dan mengurangi efektivitas anggaran untuk pengembangan pendidikan.

Tuntutan ini juga mencakup permintaan akan kejelasan kriteria penerima manfaat dan mekanisme pelaksanaan program, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan.

Berhenti Membuat Kebijakan Publik yang Tidak Berbasis Riset Ilmiah dan Tidak Berpihak pada Kesejahteraan Rakyat

Tuntutan terakhir menyoroti keprihatinan mahasiswa terhadap proses pembuatan kebijakan publik yang dinilai tidak berbasis pada riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. BEM UI menyebut banyak kebijakan yang diambil bersifat "ugal-ugalan dan nirsubstansi".

Para demonstran menuntut agar setiap kebijakan publik yang diambil harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif. Mereka menekankan pentingnya melibatkan akademisi dan peneliti dalam proses perumusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Mahasiswa juga mendesak agar orientasi kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Mereka menilai bahwa banyak kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan elit daripada kepentingan masyarakat luas.

Tuntutan ini mencerminkan harapan mahasiswa akan terwujudnya pemerintahan yang lebih profesional dan berbasis bukti (evidence-based policy making) dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi Indonesia Gelap mencerminkan keprihatinan mendalam mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari masalah anggaran, independensi akademik, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Aksi ini menunjukkan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Substansi tuntutan ini patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Rapat Koordinasi Pemerintahan Lingkup Pemda Kabupaten Solok

KPPU Berikan Pemahaman Persaingan Usaha kepada Eksekutif Perusahaan

Dinas Perhubungan kota Solok Gelar Operasi Keselamatan untuk Menekan Kecelakaan

Ketua Umum SMSI Minta Mensos RI Jadi Narsum Dalam Peringatan HPN 2025