Komisi X DPR RI Kawal Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Medan I Sumut24. co

Baca Juga:

Komisi X DPR-RI akan mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Dukungan itu disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Lalu Hadrian, saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR-RI Bidang Kerja Badan Pusat Statistik ke Kantor BPS Sumatra Utara di Medan, Kamis (30/1/2025).

Lalu menegaskan, Komisi X akan memastikan setiap tahapan persiapan sensus berjalan dengan lancar, baik di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

"Sensus ini kan amanat undang-undang. Karena amanat undang-undang yang dilaksanakan sekali dalam 10 tahun, maka tentu kami akan betul-betul mendukung, mengawasi pelaksanaannya dan tentu segelas kekurangan yang dibutuhkan oleh persiapan dari sensus ini nanti, kami akan mencari jalan keluar bersama dengan BPS," sebut Lalu.

Komisi X dan BPS, lanjut Lalu, akan terus berkoordinasi agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini berjalan lancar. Karena Sensus Ekonomi ini penting untuk bisa mengetahui ukuran pertumbuhan ekonomi kita baik secara mikro maupun makro.

"Kita juga perlu pemetaan dan perkembangan terhadap industri dan UMKM kita di Indonesia. Sehingga ke depan, dengan tantangan yang ada, kita bisa mengambil kebijakan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran," jelasnya.

Anggota Komisi X DPR-RI, Sofyan Tan, mengatakan BPS perlu memikirkan langkah strategis agar proses Sensus Ekonomi dapat berjalan secara baik dan menghasilkan data yang akurat.

Legislator asal daerah pemilihan Sumatra Utara-1 itu mengaku data yang diterima BPS dari masyarakat khususnya pelaku usaha, selama ini kurang menggambarkan kondisi sebenarnya. Itu karena banyak pelaku usaha yang tidak jujur dalam memberikan data saat disurvei, khususnya terkait data pendapatan mereka.

"Saya sebelum menjadi anggota DPR-RI kerap diminta BPS untuk mengimbau para pengusaha agar mau disensus. Tapi ada kekhawatiran bagi mereka kalau Sensus Ekonomi ini terkait pada perpajakan, yang akhirnya membuat mereka memberikan data secara tidak jujur. Ini perlu disiasati," kata Sofyan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, memberikan apresiasi penuh atas dukungan yang diberikan Komisi X DPR-RI untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurut Ateng, mereka saat ini tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi tersebut.

"Kita masih persiapan secara menyeluruh. Mulai dari petugas sensus, sistemnya serta sarana dan prasana yang lain. Termasuk mencari solusi dan mitigasi atas persoalan-persoalan yang mungkin muncul saat proses sensus berjalan," kata Ateng.

Sementara Kepala BPS Sumatra Utara, Asim Saputra, menyebut saat ini mereka sedang menggalang dukungan dari stakeholder terutama para pengusaha, dengan terus membangun komunikasi aktif diantaranya melalui diskusi kelompok Terarah (FGD) baik dengan pelaku usaha, perusahaan maupun komunikasi melalui asosiasi perusahaan.

"Salah satu yang kami bangun adalah membangun bridging and jugdement dengan pelaku usaha. Terutama para pengusaha baik skala lokal maupun skala nasional. Kita akan melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan pelaku usaha. Karena bagaimana pun data Sensus Ekonomi ini akan bermanfaatkan bagi mereka. Terutama dalam pengembangan usaha mereka di masa depan," sebut Asim.

"Yang dikeluhkan mereka itu selama ini kan kalau data itu tidak akurat. Makanya dukungan dari pelaku usaha ini yang justru untuk mendorong akurasi data tersebut," tambahnya.

Asim menjelaskan, dalam pelaksanaan sensus nantinya mereka menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan pertama dengan pengisian mandiri secara online. Sementara pendekatan kedua adalah dengan mengerahkan petugas secara door-to-door ke masyarakat untuk mendata dengan menggunakan aplikasi yang telah disiapkan.

"Kami menggunakan teknologi informasi, sehingga nantinya pelaku usaha bisa kami data, mencakup sepenuhnya pada saat Sensus Ekonomi 2026," terangnya.

Untuk jumlah personel yang akan melakukan sensus secara door-to-door, kata Asim, jumlahnya ribuan. Namun angkanya belum bisa dipastikan, karena saat ini mereka sedang menghitung kebutuhan terkait dengan populasi jumlah usaha terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka bisa mengalokasikan berapa petugas yang dibutuhkan.

Menurut Asim, mereka memang sempat kesulitan merekrut petugas Lapangan. Namun saat ini BPS justru menjadi sumber lapangan usaha baru bagi pencari kerja. Sehingga banyak tenaga kerja yang sudah mendaftar untuk menjadi petugas sensus lewat aplikasi Sobat.

"Kami lakukan seleksi kemudian kami cocokkan dengan kebutuhan saat Sensus ekonomi 2026. Sejauh ini petugas yang sudah kami persiapkan untuk direkrut di tahun depan itu sudah melalui proses seleksi yang cukup berjenjang. Di antaranya adalah para petgua lapangan yang selama ini akfit membantu kita di berbagai kegiatan survei maupun pendataan yang lain. Ini yang akan kita utamakan," tukasnya.

Dibanding sensus sebelumnya di tahun 2016 lalu. pada sensus kali ini BPS telah memperbaiki model komunikasi publik mereka. BPS terus berupaya mendekati pelaku usaha diberbagai sektor, baik di sektor industri, perdagangan dan sektor usaha lainnya.

Model komunikasi publik ini diperbaiki untuk terus membangun kepercayaan (trust) kepada pelaku usaha yang menjadi objek sensus. Kepercayaan ini penting, agar pelaku usaha mau memberikan data yang akurat saat disensus.

"Kemudian yang terakhir, kami tentu menjaga kerahasiaan. Ini yang harus kita bangun bersama, bahwa komitmen BPS sesuai dengan Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, itu menjaga kerahasiaan data responden sebagai bagian dari ruh perjuangan BPS. Jadi tidak ada hubungannya dengan pajak, seperti yang banyak ditakutkan pelaku usaha," tandasnya.(red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News