Mendagri: Inflasi Indonesia YoY pada Desember 2024 Terkendali di Angka 1,57 Persen

Baca Juga:

• Bupati Asahan Bersama Forkopimda Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025
• Wali Kota memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
• 6 Kali Perubahan APBD Sumut Kangkangi SE Mendagri

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) pada Desember 2024 terhadap Desember 2023 terkendali di angka 1,57 persen. Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah, secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/1/2025).

"Artinya, inflasi kita masih terkendali, karena target pemerintah pusat, angka inflasi harus terjaga di antara 1,5 persen sampai 3,5 persen. Atau bahasa lainnya, target adalah 2,5 persen plus minus 1 persen. Jadi 1,57 persen masuk target level bawah, yang artinya cukup baik," katanya.

Sementara itu, inflasi Indonesia secara month-to-month (m-to-m) pada Desember 2024 terhadap November 2024 berada di angka 0,44 persen. Mendagri merinci, inflasi terbesar terjadi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,33 persen dengan andil inflasi 0,38 persen. Kenaikan ini terjadi di momen acara besar, khususnya saat Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Ini wajar kami kira, biasa ketika ada acara-acara besar nasional khususnya, baik Lebaran, Natal, dan Tahun Baru, terjadi permintaan yang meningkat, demand yang meningkat terutama makanan, minuman. Baik untuk pesta maupun untuk acara-acara keramaian, dan lain-lain," katanya.

Dia melanjutkan, di bidang kesehatan juga mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,35 persen dengan andil 0,01 persen. Selain itu, sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya turut memberikan andil inflasi 0,02 persen, dengan besar inflasi 0,26 persen. Sementara inflasi di sektor transportasi sebesar 0,04 persen. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan biaya angkutan udara berdampak pada tidak terjadinya inflasi yang signifikan di sektor transportasi.

"Kebijakan pemerintah yang rapatnya dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, untuk menurunkan biaya angkutan udara sebesar 10 persen. Yang melibatkan Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian BUMN, untuk airlines, dan kemudian Pertamina, kemudian efisiensi di biaya bandara-bandara. Ini membuat sektor transportasi tidak terjadi peningkatan yang sangat signifikan," terangnya.

Pihaknya menyampaikan, meskipun angka inflasi terkendali, tetapi kondisi inflasi di beberapa daerah masih tergolong tinggi, salah satunya Provinsi Papua Pegunungan. Dia mengingatkan Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai segera mencari penyebab dan solusi atas kondisi tersebut. "Pj. Gubernur Papua Pegunungan juga hadir [dalam Rakor Pengendalian Inflasi], tolong bisa menjadi atensi," tambahnya.

Dari catatan Mendagri, angka inflasi Papua Pegunungan sebesar 5,36 persen, disusul oleh provinsi lain, di antaranya Papua Tengah 3,27 persen, Papua Barat 2,53 persen, Bali 2,34 persen, Aceh 2,17 persen, Sumatera Utara 2,12 persen, Kepulauan Riau 2,09 persen, Kalimantan Selatan 1,95 persen, Banten 1,88 persen, dan Papua Barat Daya 1,87 persen.

"Kalau target nasional, saya ulangi, tertinggi 3,5 persen target kita nasional, 3,5 persen, maka hanya satu provinsi yang di atas 3,5, yaitu Papua Pegunungan, 5,36 persen. Selanjutnya, apresiasi kami sampaikan kepada daerah-daerah yang bisa menjaga pada level yang cukup rendah, yaitu Gorontalo, Gorontalo malah minus 0,79 persen," tandasnya.

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Bupati Asahan Bersama Forkopimda Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025

Wali Kota memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

6 Kali Perubahan APBD Sumut Kangkangi SE Mendagri

Mendagri Tito Karnavian Lantik Bupati Solok Jon Firman Pandu sebagai Wakil Ketua Umum APKASI

Kemendagri Siapkan Langkah Strategis Fasilitasi Penyelesaian Polemik Status Empat Pulau Aceh–Sumut

Korpri Kemendagri Dorong ASN Manfaatkan Marketplace Digital untuk Tingkatkan Kesejahteraan