Intervensi Inflasi Sumut Jadi Fatamorgana: Harga Cabai Masih Membara di Pasar Tradisional

Baca Juga:

• USU Raih Empat Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2026
• Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional
• Inalum Borong 8 Penghargaan ENSIA 2026, Operasional Rendah Emisi BATUBARA

MEDAN | sumut24.co — Klaim Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) soal keberhasilan menekan inflasi lewat intervensi pasokan cabai merah, kini justru menjadi bahan perbincangan hangat di publik. Fakta di lapangan menunjukkan, harga cabai merah masih membara jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), memunculkan pertanyaan besar: apakah intervensi itu nyata efektif, atau sekadar pencitraan?

Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai narasi penurunan harga cabai hingga Rp35 ribu per kilogram yang disampaikan oleh pihak BUMD justru menyesatkan logika publik.

> "Apakah kebijakan intervensi tersebut benar efektif, atau hanya langkah seremonial yang dibungkus narasi keberhasilan?" ujar Farid kepada wartawan, Minggu (26/10/2025).

Farid menyebut, inti persoalan terletak pada skala intervensi. Distribusi 500 kilogram cabai merah di satu pasar besar, katanya, nyaris tak berarti bila dibandingkan kebutuhan harian yang mencapai beberapa ton.

> "Dampaknya hanya sesaat — menurunkan harga lokal dalam waktu singkat tanpa pengaruh nyata terhadap stabilitas harga di pasar lain," tegas mantan Anggota Komisi Yudisial RI itu.

Menurutnya, kebijakan seperti ini hanya "kosmetika ekonomi": memoles tampilan agar terlihat stabil, tanpa menyentuh akar masalah seperti rantai pasok yang panjang, biaya logistik tinggi, dan lemahnya tata niaga pangan di Sumatera Utara.

> "Publik juga berhak mengkritisi pola komunikasi yang tampak lebih sibuk membangun citra ketimbang membenahi sistem. Narasi harga turun tanpa data komprehensif hanya melahirkan apa yang disebut para ekonom sebagai inflasi naratif — stabilitas semu yang dibangun lewat wacana, bukan realitas," sindir Farid.

Ia menambahkan, bila hanya satu-dua pasar yang dijadikan contoh keberhasilan lalu dipublikasikan secara besar-besaran, maka publik sedang disuguhi manipulasi persepsi, bukan penyelesaian masalah ekonomi.

> "Kondisi ini menegaskan pentingnya audit dan verifikasi independen terhadap setiap laporan harga dan kebijakan pangan," ujarnya.

Farid pun mendesak agar Badan Pusat Statistik (BPS) dan Ombudsman Daerah dilibatkan dalam mengaudit data harga cabai dan distribusi pangan. Menurutnya, BPS memiliki otoritas ilmiah dalam memverifikasi tren harga, sementara Ombudsman wajib memastikan akuntabilitas informasi publik agar tidak menyesatkan masyarakat.

> "Tanpa verifikasi semacam itu, laporan yang beredar mudah berubah menjadi propaganda, bukan refleksi kebenaran," pungkasnya.

---

Harga di Lapangan Masih Panas

Bertolak belakang dengan klaim BUMD, pantauan wartawan Sabtu (25/10) dan Minggu (26/10) menunjukkan harga cabai merah di berbagai pasar tradisional Medan masih bertengger tinggi:

Pasar Simpang Limun: Rp62.000–Rp75.000/kg

Pasar Sukaramai: Rp70.000/kg

Pasar Petisah: Rp60.000–Rp65.000/kg

Padahal, Direktur Utama PT Dhirga Surya, Ari Wibowo, sebelumnya menyebut harga cabai sudah turun ke kisaran Rp35.000/kg setelah operasi pasar yang dilakukan bersama PD AIJ dan PT PPSU di 21 titik distribusi di Kota Medan.

> "Hari ini kita intervensi harga cabai merah. Saat ini harganya Rp35 ribu per kilogram," kata Ari di Pasar Petisah, Sabtu (25/10).

Namun di lapangan, realitas berkata lain — harga tetap tinggi dan pasokan cabai lokal justru menurun.

---

Cabai dari Jawa Banyak yang Busuk

Sebelumnya, kebijakan Pemprovsu yang membeli 50 ton cabai merah dari Jember, Jawa Timur juga menuai kritik tajam. Pasalnya, hampir setengah dari total cabai yang tiba di Medan diduga dalam kondisi rusak dan tak layak konsumsi.

Direktur PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), Swangro Lumbanbatu, mengakui pembelian besar-besaran itu merupakan instruksi langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution sebagai upaya menekan inflasi.

> "Instruksi Gubernur agar harga cabai stabil. Sebab pada awal Oktober 2025, harga sempat menembus Rp100 ribu per kilogram," ujarnya.

Namun langkah tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena lemahnya sistem logistik dan rantai dingin yang menyebabkan sebagian besar pasokan rusak sebelum sampai ke pasar.

---

Transparansi Harga, Bukan Sekadar Operasi Seremonial

Farid Wajdi menegaskan, publik tidak menuntut harga cabai selalu murah, melainkan menuntut kejujuran dalam informasi dan tanggung jawab dalam kebijakan.

> "Yang dibutuhkan sekarang bukan operasi pasar yang sporadis, tapi reformasi tata niaga pangan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Ia mengingatkan, tanpa sistem pemantauan harga berbasis data terbuka, kebijakan pangan akan terus berada di ruang gelap yang rawan dimanipulasi.

> "Klaim 'harga turun' tanpa bukti kuat hanyalah fatamorgana birokrasi — terlihat menenangkan, tapi rapuh saat disentuh kenyataan di pasar," tutup Farid.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

USU Raih Empat Penghargaan Anugerah Humas Indonesia 2026

Inflasi Sumut 2,71%, Terendah Keempat Nasional

Inalum Borong 8 Penghargaan ENSIA 2026, Operasional Rendah Emisi BATUBARA

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Sesuaikan Harga BBM Non-Subsidi Mulai 1 September 2026

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

Tekan Inflasi, Pemkab Madina Gelar Gerakan Pangan Murah: Beras Cuma Rp12 Ribu