Dorong Pengendalian Harga Minyak Goreng, Plt. Sekjen Kemendagri Minta TPID Awasi Distributor

Baca Juga:

• Inspiratif! AKBP Dr Wira Prayatna Dapat Penghargaan atas Aksi Perlindungan Anak dari LPA Sumut
• Berstatus Kinerja Tinggi, Pemko Medan Terima Penghargaan dari Kemendagri, Rico Waas: Ke Depan Harus Lebih Inovatif dan Kreatif
• Resmi Bertugas! Ini Dia Pejabat Baru di Lingkungan Polres Padangsidimpuan

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar mengawasi pergerakan harga komoditas, khususnya minyak goreng. Pasalnya, harga minyak goreng diketahui terus meningkat, bahkan di sejumlah daerah angkanya melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Oleh sebab itu, berkaitan dengan kepastian dan ketaatan para distributor yang sudah ditunjuk, kami minta tolong sekali lagi kepada pemerintah daerah, kepada teman-teman TPID, kepada Satgas Pangan, cek betul untuk D2-nya (distributor kedua) yang ada di kabupaten," ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Jika diketahui terdapat pelanggaran dari sisi penetapan harga distributor, Tomsi meminta pemerintah daerah (Pemda) agar tidak ragu melaporkannya pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag). Tomsi juga mengimbau daerah agar memastikan harga jual minyak goreng jenis Minyakita kepada konsumen akhir tidak boleh melebihi HET yakni Rp15.700 per liter.

Dia menyebut, pemerintah akan menindak tegas oknum distributor yang dengan sengaja mempermainkan harga minyak goreng. Apalagi harga untuk distributor D-2 juga telah ditetapkan oleh Kemendag.

"Bapak-Ibu sekalian, ini harapannya betul-betul ada input dari daerah [mengenai harga distributor], sehingga di mana mereka yang main-main yang nakal ini bisa diberikan tindakan," imbuhnya.

Di lain sisi, Tomsi juga meminta upaya pengendalian harga juga diterapkan pada komoditas beras. Ia secara khusus mendorong Perum Bulog agar melakukan intervensi di sejumlah wilayah, sehingga harga komoditas tersebut tidak memicu inflasi. Pasalnya, diketahui di sejumlah daerah harga beras mengalami kenaikan melebihi HET.

"Nah, kami mohon untuk setiap hari mengupdate data-data ini. Di mana daerah-daerah yang di atas harga eceran tertinggi teman-teman dari Bulog ini bisa langsung dari pusat bisa mengonfirmasi dengan daerah untuk melaksanakan intervensi. Ini yang kita harapkan," imbuhnya.

Menutup paparannya, Tomsi mengimbau daerah untuk mengendalikan inflasi dengan berbagai langkah, termasuk mewaspadai ancaman penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak serta mengantisipasi dampak perubahan cuaca, terutama menjelang musim panen.

Puspen Kemendagri

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Inspiratif! AKBP Dr Wira Prayatna Dapat Penghargaan atas Aksi Perlindungan Anak dari LPA Sumut

Berstatus Kinerja Tinggi, Pemko Medan Terima Penghargaan dari Kemendagri, Rico Waas: Ke Depan Harus Lebih Inovatif dan Kreatif

Resmi Bertugas! Ini Dia Pejabat Baru di Lingkungan Polres Padangsidimpuan

Modesta Marpaung Sebut Masalah Kesehatan Paling Berharga

Bupati Madina Tinjau Pasar Kotanopan dan Pasar Baru, Saipullah Nasution : Minta Harga Daging dan lainnya Terjangkau

Lapas Padangsidimpuan Terima Piagam Penghargaan dari KPU Kota Padangsidimpuan,Mathrios Zulhidayat Hutasoit Ucapkan Terimakasih