Pj Gubernur Sumut Fatoni Ungkap Kompetensi yang Wajib Dimiliki Aparatur Pemerintah

PALEMBANG - Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakonas) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Kegiatan ini berlangsung di Zuri Hotel, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (1/11/2024).

Baca Juga:

• BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Gelar Pelatihan Petugas Pendataan Sensus Ekonomi
• LK-I PEMDA Minta KPK Periksa Proses Pengadaan dan Pelaksaan Proyek di PPK 1.3 Satker PJN Wilayah I Sumut Diduga Konspirasi*
• BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Paluta Perkuat Perlindungan Aparatur Desa, Santunan Ratusan Juta Diserahkan ke Ahli Waris

Melalui kesempatan ini, Fatoni mengatakan salah satu kompetensi penting yang wajib dimiliki oleh aparatur pemerintah adalah inovasi. Menurutnya, dengan berpikir inovatif maka akan berdampak bagi pembangunan nasional.

"Berpikir inovatif meninggalkan pola pikir lama yang mungkin tidak relevan dengan sekarang, dengan inovasi kita akan beradaptasi dengan zaman yang selalu bergerak cepat," kata Fatoni, yang juga Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Oleh karena itu, Fatoni pun mendorong terciptanya ekosistem inovasi di tempatnya bertugas. Menurutnya, membentuk ekosistem inovatif merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan agar Sumber Daya Manusia (SDM) bisa berinovasi secara keseluruhan.

"Yang pertama kita lakukan itu mendorong ekosistemnya, kalau ekosistemnya sudah ada, semuanya akan tergerak bersama-sama, melakukan inovasi atau berpikir inovatif dalam menyelesaikan masalah," ujar Fatoni.

Selain inovatif, aparatur pemerintah juga harus memiliki ilmu di bidang yang digelutinya sehingga bisa menyelesaikan masalah dengan tepat. Tak hanya itu, pembangunan karakter terhadap aparatur pemerintah juga perlu terus dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Rakornas tersebut sangat penting karena terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pemerintah. Menurutnya, SDM menjadi kunci bagi pembangunan sehingga bisa menjadi negara maju.

"Kita dapat melihat perbandingan negara lain yang telah maju, bagaimana SDM itu menopang kuat atau tidaknya negara," kata Mendagri.

Mendagri berharap Rakornas tersebut benar-benar memberikan perubahan bukan hanya seremonial saja. Karena menurutnya, revolusi peningkatan SDM harus dimulai dari aparatur pemerintah mulai dari ASN, TNI, Polri serta pemegang kebijakan.

"Kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari SDM. Selain itu juga, era teknologi informasi. Dorong anak untuk lebih produktif dan membuat lapangan pekerjaan tidak berlomba untuk menjadi ASN saja," ucap Mendagri.red

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palas Gelar Pelatihan Petugas Pendataan Sensus Ekonomi

LK-I PEMDA Minta KPK Periksa Proses Pengadaan dan Pelaksaan Proyek di PPK 1.3 Satker PJN Wilayah I Sumut Diduga Konspirasi*

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Paluta Perkuat Perlindungan Aparatur Desa, Santunan Ratusan Juta Diserahkan ke Ahli Waris

Silaturahmi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan di Peringatan Hari Buruh, Pj Sekda Tekankan Kolaborasi Untuk Kesejahteraan Pekerja

Shohibul Anshor Siregar: LKPJ Medan 2025 Ungkap Kegagalan Struktural, Proyek Drainase Hanya Jadi "Pemborosan Negara"

Momentum Hari Kartini, DPRD Rekomendasikan LKPJ Bupati Pakpak Bharat Tahun 2025