Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin: “Ajakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat”
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
Baca Juga:
- Proses Pengadaan Tanah Tor Hurung Natolu Berujung Jeruji Besi: Hotman Tuding Eks Walikota
- Kadishub Medan Ditahan dalam Kasus Korupsi Medan Fashion Festival 2024 — Kerugian Negara Capai Rp1,1 Miliar
- Rekomendasi SDA Pertambangan Tak Kunjung Terbit, Kadis PUPR Sumut Dituding Jadi Penghambat Investasi dan Biang Gagalnya PAD
Medan - Sebagaimana temuan BPK RI Tahun Anggaran 2023, pada proyek strategis Provinsi Sumatera Utara, Dinas PUPR Provsu, proyek pembangunan jalan dan jembatan diduga mengalami kerugian negara mencapai lebih dari Rp 100 Milyar. Diduga melibatkan pihak Waskita Karya (KSO), konsultan Manajemen Konstruksi (MK) dan oknum petinggi di Dinas PUPR Sumut.
Berdasarkan dokumen Berita Acara progres fisik, No: 602/DPUPR-BW2885/2024 tertanggal 8 Mei 2024, yang ditandatangani Pengguna Anggaran Mulyono dan perwakilan KSO Lasino, disepakati persetase progres fisik hingga minggu ke 79 mencapai 67,46 persen dengan nilai rupiah Rp 1,786 Triliun. Progres ini berdasarkan validasi yang melibatkan konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT. Citra Daicona KSO", sehingga
Ternyata, berdasarkan hasil pemeriksaan fisik bersama pihak PUPR Sumut, Inspektorat Sumut serta penyedia pada 28 ruas jalan, ditemukan ketidaksesuaian volune dan mutu pekerjaan sebagaimana kriteria desain.
Menanggapi hal tersebut, Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumut M Ritonga mengatakan, Kasus adanya temuan BPK RI di Dinas PUPR Sumut yang mencapai fantastis harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, karena diduga kuat adanya unsur kesengajaan sehingga merugikan keuangan negara sehingga sudah saatnya APH segera turun tangan adanya dugaan persekongkolan jahat tersebut, ucapnya.
Apalagi, Nilainya sangat fantastis mencapai Rp 101,786 M. Sehingga atas kerugian negara tersebut diduga berusaha menggelapkan uang negara yang diduga dilakukan pihak penyedia dan konsultan MK dengan menyampaikan progres fisik secara tidak trasparan, ucapnya.
Kita sangat berharap APH agar segera melakukan penyelidikan demi menyelamatkan uang negara, ungkapnya.
Sementara itu Kadis PUPR Sumut Mulyono yang dikonfirmasi melalui Whatsapp nya mengatakan, Temuan pada ruas yg sudah dibayar, sdh dikembalikan. Di ruas ruas yg belum dibayar belum dikembalikan, ucapnya singkat.red2
Praktisi Hukum Joni Sandri Ritonga Bela Sikap Cak Imin &ldquoAjakan Tobat Itu Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Rakyat&rdquo
kota
LIPPSU Soroti APBD Sumut 2026 Rp11,67 Triliyun Tidak Berpihak ke Rakyat, Jangan Jadi Bancaan Korupsi Politik
kota
PERMAK Desak Kejati Sumut Tangkap F. H & M. H dan A. H. L dalam Skandal Korupsi Smart Board.
kota
BANJIR SUMATERA DISEBUT BUKAN MUSIBAH ALAM, MELAINKAN &ldquoBENCANA KEBIJAKAN&rdquo
kota
Disdukcapil Kota Solok Turut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Korpri Peduli Bencana
Kota
19 Pegawai DPKUKM Kota Solok Terdampak Banjir Diberikan Bantuan Sembako
kota
Pra/Muscab keX IBI Cabang Kabupaten Solok Sekaligus Ajang Kumpulkan Donasi untuk Korban Bencana di Kabupaten Solok
kota
Ketua TPPKK Kabupaten Solok Dampingi Ketua TPPKK Kota Sawahlunto Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir
kota
Wabup Solok H. Candra Imbau Masyarakat Waspada Link Phishing di Tengah Bencana
kota
PT Hitay Daya Energy Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kabupaten Solok
kota