BPK Exit Meeting Periksa Laporan Keuangan Pemko Siantar

P.SiantarlSumut24.co
Wali Kota Pematangsiantar dr Susanti Dewayani SpA berharap dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023.

Hal ini disampaikan dr Susanti dalam sambutannya saat menghadiri Exit Meeting dengan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) atas pemeriksaan terinci Laporan Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar TA 2023, di Gedung Serbaguna, Selasa (07/05/2024).

Terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK, kata dr Susanti, telah diberikan jawaban atau tanggapan dari SKPD.

"Selanjutnya kami akan berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap tata kelola keuangan Pemko Pematangsiantar sesuai ketentuan perundang-undangan," sebut dr Susanti.

Tidak lupa, dr Susanti mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tim BPK.

"Apabila selama dalam proses pemeriksaan terhadap tingkah laku yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata dr Susanti.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan dalam pemaparannya menyampaikan beberapa hal yang perlu dicermati. Ia berharap kerjasama yang baik antara BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut dengan Pemko Pematangsiantar dapat terus ditingkatkan.

Terhadap hasil Exit Meeting, terang Eydu, pihaknya masih menunggu tindak lanjut.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan laporan keuangan dari Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Sumut kepada dr Susanti.

Hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, dan sejumlah Tim BPK yakni Ramzuhri selaku penanggungjawab, Joseph Sinaga selaku Wakil Penanggungjawab, Iskandar Usman selaku Pengendali Teknis, Yogie Satria Yudha selaku Ketua Tim, Ashila Aprilia Fajar, Yudhia Muhammad, Nafiani, Khairani selaku anggota tim, para Asisten, Staf Ahli, dan sejumlah pimpinan OPD, serta camat. (LP)

Baca Juga:

• Laporan Kajian Fiskal Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2026
• Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?
• Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Laporan Kajian Fiskal Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Medan Tahun Anggaran 2026

Dibalik Temuan BPK, LHKPN Kadis PUPR Tapsel Rp2,28 Miliar Jadi Perbincangan, Diduga Sering Nongkrong Ketimbang Awasi Proyek?

Terobosan Hukum Baru! PT Medan Jadi Pengadilan Tinggi Pertama Periksa Saksi Langsung di Tingkat Banding

BPK RI Tuntaskan Pemeriksaan di Paluta, Bupati Reski Basyah Siap Tindak Lanjuti Semua Rekomendasi!

Menuju WTP Lagi, Paluta Sambut Pemeriksaan LKPD 2025 dari BPK RI Sumut

Bupati Asahan Sambut Kunjungan Kerja Kepala BPK RI Perwakilan Sumut