Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Disdik Sumut Berlakukan PJJ 16–21 Oktober 2026
Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Disdik Sumut Berlakukan PJJ 16&ndash21 Oktober 2026
News
Jakarta I SUMUT24
Baca Juga:
- Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Disdik Sumut Berlakukan PJJ 16–21 Oktober 2026
- Kabut Asap Masuk Sumut, Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara
- Galian C Tanpa Izin di Setia Janji Tetap Beroperasi, Sudah Ditegur DLH. Warga Desak Penindakan Tegas dan Penutupan Paksa
KPK memanggil Direktur Utama Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Djakfarudin Junus, untuk menjalani pemeriksaan. Dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.
“Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (22/6).
KPK tengah mengebut pemberkasan perkara tersebut. Sejauh ini, baru seorang tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus tersebut yaitu Sugiharto selaku Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Kasus ini terungkap ketika Muhammad Nazaruddin ‘bernyanyi’ soal konspirasi korupsi di balik pengadaan e-KTP. Melalui pengacaranya, Nazaruddin menyebut pengadaan e-KTP itu melalui konsorsium yaitu Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra.
Namun dalam praktiknya diduga 60 persen pekerjaan percetakan e-KTP diserahkan ke PT Sandipala Arthaputra, sementara Perum PNRI sebagai ketua konsorsium hanya mendapat 40 persen pekerjaan. Nilai proyek pengadaan e-KTP tersebut berasal dari tahun anggaran 2011 dan 2012 jumlahnya mencapai Rp 6 triliun.
Hingga kini KPK baru menetapkan seorang tersangka yaitu Sugiharto. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa perkara tersebut akan segera dilimpahkan ke penuntutan agar kemudian cepat disidangkan. Dia juga mengungkapkan bahwa kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai lebih dari Rp 2 triliun, berdasarkan perhitungan BPKP. (int)
Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Disdik Sumut Berlakukan PJJ 16&ndash21 Oktober 2026
News
Kabut Asap Masuk Sumut,Bobby Nasution Imbau Pembelajaran Jarak Jauh dan Minta Kepala Daerah Pantau Kualitas Udara
kota
sumut24.co ASAHAN, Aktivitas pertambangan Galian C yang beroperasi di wilayah Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, kembali menjadi soro
News
Dua Spesialis Curanmor di Jalan Gurila Diberi Tindakan Tegas Terukur
kota
Temui Majelis Taklim Halimah, Kapolda Sumut Ajak Masyarakat Bersinergi Jaga Kamtibmas
News
40 Orang Positif Narkoba Diamankan saat Penggerebekan dI Gg Jati Panglima Denai
News
Cegah Gangguan Pernapasan, Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan Bagika nMasker kepada Warga Binaan
News
sumut24.co ASAHAN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara resmi meluncurkan program Bus Perintis di Kabupaten Asahan, Kamis (15/10/2026)
News
sumut24.co ASAHAN, Praktik dugaan pungutan liar mencuat di lingkungan RSUD Haji Abdul Manan Simatupang (HAMS) Kisaran, Kabupaten Asahan, se
News
Go Healthy with Taiwan 2026 832 Proposal dari 62 Negara, Taiwan Dorong Inovasi Kesehatan Berbasis AI
News