Drainase & BPJS Masih Dikeluhkan Warga Marelan

Medan|SUMUT24 Warga Anda Sari dan Marelan mengeluhkan kondisi drainase di kedua wilayah tersebut. Sebab, ketiadaan drainase dan tidak berfungsinya drainase yang sudah ada, mengakibatkan kedua wilayah tersebut selalu kebanjiran saat hujan turun.

Baca Juga:

• Lengkapi Mobilitas Kota Medan, Bluebird Prime Hadirkan Pengalaman "Next-Level Comfort"
• 2.000 Bungkus Vape Getar asal Malaysia Gagal Beredar di Medan
• Begal Sadis Bacok Korban 8 Kali, Rampas Uang Rp.900 Ribu

Keluhan itu disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Medan, Surianto, ketika menjemput aspirasi masyarakat dalam Reses 1 tahun 2019 yang dilaksanakannya di Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (18/12).

Gerianto warga Marelan meminta pembangunan drainase di Jalan Marelan Raya tepatnya dari Simpang Mandiri/Titi Papan sampai Pasar 5 harus dibangun total, sehingga air dapat mengalir dengan lancar.

“Selain itu, dibuatkan gorong-gorong untuk pembuangan limbah dari pajak sampai ke Gang Pendidikan. Kalau ini ada, Insya Allah dampak banjir yang menggenangi Jalan Marelan Raya akan berkurang,” katanya.

Sementara, Muraji, Kepling 4 Kelurahan Andan Sari meminta agar dibuatkan drainase di sisi kanan kiri sekolah di wilayah itu.

“Kasian anak-anak mau sekolah di musim penghujan seperti sekarang ini, mereka tidak pakai sepatu karena sekolahnya banjir. Jadi, kalau drainase tidak dibuat, pasti akan tenghelam,” sebutnya.

Sedangkan, Eni Zahra Nasution, meminta kepada Surianto agar menyampaikan ke pusat agar kenaikan BPJS ditunda. Sebab, katanya, kenaikan itu terasa sangat memberatkan, utamanya bagi masyarakat tidak mampu dan tidak berpenghasilan.

Menjawab itu, Surianto, mengatakan semua keluhan warga yang mencuat dalam Reses akan menjadi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD untuk disampaikan dan dimasukkan dalam Musrenbang Kota untuk ditindaklanjuti menjadi program pembangunan.

“Semua keluhan masyarakat ini menjadi Pokir kami (anggota DPRD, red). Nanti sebelum Musrenbang Kota dilaksanakan atau tepatnya bulan Maret 2020 kami akan memanggil para OPD guna membahas Pokir ini untuk dimasukan dalam Musrenbang, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ungkap pria yang akrab disapa, Butong, ini.

Terkait dengan BPJS, sebut Ketua Fraksi Partai Gerindra ini, Pemko Medan telah menganggarkan sebesar Rp21 miliar untuk 75.000 peserta BPJS PBI. “Kepesertaan BPJS PBI ini memang diperuntukkan bagi warga kurang mampu,” katanya. (R02)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

Lengkapi Mobilitas Kota Medan, Bluebird Prime Hadirkan Pengalaman "Next-Level Comfort"

2.000 Bungkus Vape Getar asal Malaysia Gagal Beredar di Medan

Begal Sadis Bacok Korban 8 Kali, Rampas Uang Rp.900 Ribu

Bobby Nasution Ajak DHD 45 Sumut Perkuat Semangat Juang Sejalan dengan Pembangunan Daerah

Tim Sembilan Kejaksaan Agung Panggil 9 Saksi Terkait Tiga Perkara TPPU Tersangka FA, Enam Mangkir

Kejati Kalbar Lakukan Pemeriksaan Internal Terkait Dugaan Keterlibatan Pegawai Kejari Sekadau