Bahrumsyah : Segera Revisi Perda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Medan|SUMUT24 Anggota DPRD Kota Medan, Bahrumsyah, meminta Pemerintah Kota Medan agar segera merevisi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD), karena keberadaanya tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada.

Baca Juga:

• 29 Mei 2026 Turnamen Pingpong Lansia Se-Kota Medan Resmi Digelar, Wali Kota Dijadwalkan Buka Acara
• Dapur MBG Naik Kelas, Pasatama Institute Bekali Penjamah Makanan dan Auditor Internal HACCP
• Presiden RI Resmikan Museum dan Perpustakaan Seskoad serta Berikan Taklimat kepada 1.095 Pasis TNI-Polri*

“Retribusi yang ditarik menjadi pemasukan bagi Pemko Medan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan,” kata Bahrumsyah kepada wartawan di Medan, Kamis (8/8).

Saat ini, kata Ketua Komisi II ini, ribuan persil HPL milik Pemko Medan hanya dibayar dengan sebatang rokok per harinya.

“Bayangkan, masak harga sewa hanya Rp6 juta dalam 5 tahun. Kalau kita hitung, Rp6 juta dibagi 5 tahun hanya Rp1.200.000 per tahun. Rp1.200.000 per tahun dibagi 12 bulan, hanya Rp100.000 sebulan. Rp100.000 dibagi 30 hari, berarti hanya Rp3.300 perhari. Kan itu cuma harga sebatang rokok,” kata Bahrumsyah mencontohkan.

Nilai sewa yang ditawarkan Pemko Medan kepada pihak penyewa, sebut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini, merupakan harga sangat lama.

Sejumlah kekayaan daerah milik Pemko Medan, sambung Bahrumsyah, rata-rata berada di jalur pusat bisnis Kota Medan, seperti di Jalan Gatot Subroto, Jalan Perdana dan Jalan Bawean.

Posisi harga sewa di jalur-jalur tersebut, tambah Bahrumsyah, sudah melihat kepada prospek bisnis yang menjanjikan dan menguntungkan. “Jadi, perhitungannya sekarang bukan lagi memakai NJOP, tetapi sudah harus mengikuti nilai pasar,” ucapnya.

Karenanya, Bahrumsyah, mendorong sekaligus meminta Pemko Medan agar segera mengajukan revisi Perda Kota Medan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, agar Pemko Medan mendapatkan pemasukan yang lebih bernilai.

“Kalau tidak direvisi, hanya pihak penyewa aset yang menerima keuntungan, sementara Pemko Medan selaku pemilik aset tidak mendapatkan apa-apa,” tandasnya.(Red)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

29 Mei 2026 Turnamen Pingpong Lansia Se-Kota Medan Resmi Digelar, Wali Kota Dijadwalkan Buka Acara

Dapur MBG Naik Kelas, Pasatama Institute Bekali Penjamah Makanan dan Auditor Internal HACCP

Presiden RI Resmikan Museum dan Perpustakaan Seskoad serta Berikan Taklimat kepada 1.095 Pasis TNI-Polri*

Satresnarkoba Polrestabes Medan Ringkus Pemasok Narkoba, Management Phantom : Tidak Benar Kami Menjual Narkoba

One Layer, Goodbye Discomfort: UNIQLO AIRism Innerwear Hadirkan Solusi Bebas Gerah untuk Aktivitas Sehari-hari

MTQ Ke 23 Tingkat Kabupaten Pakpak Bharat Resmi Dibuka Bupati